Oleh humas2 on January 07, 2016

Jakarta (7/1) - Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Tubagus Rahmat Sentika memberikan keterangan kepada awak media terkait 1,754 juta orang penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) tidak lagi mendapatkan bantuan iuran dari pemerintah di 2016 di Ruang Heritage Kemenko PMK. Turut mendampingi Plt Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris, Staf Ahli Mensos Hari Hikmat dan Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto. Sebagai tindak lanjut BPJS Kesehatan Membentuk Pos Pemantauan dan Penanganan Pengaduan Distribusi KIS-PBI. (humas/dwi) 

Ketua DJSN TB Rachmat Santika mengatakan, jumlah peserta KIS-PBI di 2015 sebanyak 86,4 juta jiwa. Berdasarkan SK Menteri Sosial Nomor 170/HUK/2015, maka 1,754 juta jiwa tidak lagi menerima bantuan iuran.

Rachmat menyebutkan, pengurangan jumlah peserta yang tidak lagi menerima bantuan iuran didapat berdasarkan hasil dari pendistribusian KIS-PBI yang dilakukan mulai pada akhir 2015.

"Tetapi setelah didistribusikan ada 1,754 juta yang tidak lagi mendapatkan bantuan iuran," kata Rachmat di Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (7/1/2016).

Dia menyebutkan, 1,754 jiwa penerima KIS-PBI yang tidak lagi mendapat bantuan iuran dari pemerintah lebih dikarenakan beberapa faktor, antara lain telah meninggal, telah pindah tempat tinggal, atau sudah naik tingkat perekonomiannya.

"Terkait dengan hal tersebut, masyarakat yang namanya sudah tidak ada dalam data PBI tersebut dan sudah dinon-aktifkan dalam masterfile BPJS kesehatan," tambahnya.

Dia melanjutkan, sebanyak 1,754 jiwa yang sudah dinonaktifkan sebagai peserta KIS-PBI dihimbau untuk menjadi peserta JKN-KIS non-PBI dengan mendaftarkan diri ke kantor BJJS kesejatan dan membayar iuran secara rutin setiap bulannya.

"Jadi bagaimana menggunakan KIS, sehingga PBI serta peserta lainnya bisa bergotong royong menjadi peserta," tandasnya.