Oleh humasnew on November 27, 2018

Jakarta (27/11) – Pemerintah menyerahkan dokumen hasil fasilitasi penyusunan masterplan kepada masing-masing Kepala Daerah. Dokumen ini kelak ditetapkan sebagai peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP). 

Penyerahan dokumen hasil fasilitasi penyusunan masterplan kepada masing-masing Kepala Daerah dilakukan dalam Sarasehan Nasional Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yang berlangsung di salah satu hotel di bilangan Thamrin, Jakarta, selasa pagi. Adalah Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan, Sonny Harry B. Harmadi yang berkesempatan menyerahkan langsung dokumen tersebut kepada sejumlah Kepala Daerah. 

Dokumen Masterplan/RPKP yang diserahkan itu ialah untuk enam lokasi yakni, Boalemo, Ngada, Bengkayang, Konawe Selatan, Lombok Tengah dan Muna Barat. Dalam kesempatan itu, Sonny mengatakan, "Pembangunan kawasan perdesaan menjadi prioritas kedepan, untuk mengembangkan pusat pertumbuhan baru, membawa beberapa desa sekaligus pada kemajuan bersama.  Tugas fungsi KSP (koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian) Kemenko PMK mengawal UU Desa. Apa yang perlu dikoordinasikan? 1) koordinasi perencanaan, masterplan/RPKP menjadi kunci; 2) koordinasi implementasi/pelaksanaan; 3) koordinasi monitoring dan evaluasi".

Keberpihakan Pemerintah kepada desa sangat besar.  Hingga tahun 2018 Dana Desa telah mencapai 187 Triliun dan tahun 2019 sebesar 73 Triliun, 70 T untuk Dana Desa, 3 T untuk Dana Kelurahan. Kita terus berupaya agar dana yang ke daerah ini dapat efektif dan tepat sasaran serta memberikan multiplayer efek yang luas,” tegas Sonny. 

Ditambahkannya, Badan Perencanaan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian ATR dan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi secara gotong royong telah memfasilitasi daerah dalam menyusunan Masterplan/Rencana Induk Kawasan/RPKP. RPKP itu sendiri merupakan amanat Undang-undang Desa yang ditetapkan oleh Bupati".

Sarasehan Nasional Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional juga diisi dengan penandatanganan kesepakatan bersama komitmen pengembangan KPPN, paparan konsep pengembangan kawasan perdesaan berkelanjutan oleh Ikatan Ahli Perencana; Kebijakan pertanian  dalam mendukung pengembangan kawasan perdesaan oleh Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan. Selanjutnya diskusi  pemantapan komitmen implementasi masterplan KPPN. 

Paparan dari Deputi Bidang Regional Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata menekankan agar kawasan perdesaan dapat mendorong kompetitif dan daya saing daerah. Pemanfaatan ekonomi digital akan memotong mata rantai proses pemasaran produk yang sangat signifikan.  Inovasi dan kemitraan dengan swasta menjadi salah satu upaya berkembangnya pembangunan kawasan. 

Kepala BPIW PUPR Hadi Sucahyono menyampaikan terima kasih atas dukungan daerah menerbitkan SK Bupati tentang kawasan sebagai legal basis. Pendekatan kewilayahan secara terpadu diperlukan dalam pengembangan kawasan perdesaan.

Sementara itu, Plt.Dirjen PKP Kemendesa PDTT Harlina Sulistyorini menyampaikan bahwa sinergi program kegiatan diperlukan. Komitmen awal daerah juga perlu dikawal agar tidak berubah atau berpindah lokasi sehingga fokus pada lokasi kawasan perdesaan yang telah ditetapkan. Indikator perkembangan kawasan perdesaan telah disusun dan dipergunakan pendamping kawasan untuk monitoring dan evaluasi.

Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian ATR yang diwakili oleh Direktur Perencanaan Tata Ruang menyampaikan bahwa kawasan perdesaan perlu dipertegas dalam RTRW sebagai kawasan strategis kabupaten, menjadi perencanaan jangka panjang.

Dalam penutupan Sarasehan Nasional, disampaikan bahwa  kepemilikan Masterplan/RPKP bukan milik BPIW-PUPR, ATR, Kemendes PDTT, Bappenas, dan Kemenko PMK, namun menjadi milik Daerah sebagai  dokumen acuan bersama. Untuk membangun kawasan butuh leadership pimpinan daerah dan kreatifitas. Kerja keras harus terus dilanjutkan untuk mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan baru demi kemajuan bangsa dan negara".

Hadir juga dalam Sarasehan Nasional Pengembangan KPPN, Bupati Muna Barat Rajiun Tumada, Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga, Bupati Boalemo Darwis Moridu, Wakil Bupati Bengkayang Agustinus Naon, Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan Kemenko PMK, Direktur Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan PUPR, Direktur Penataan Kawasan ATR, Para Kepala Bappeda Kabupaten, Pemda Provinsi dan Perwakilan antara lain: Kementan, KKP,  dan ESDM, IPB dan Charoen Pokphand.

Categories: