Oleh humasnew on November 28, 2018

Jakarta (28/11) – Kemenko PMK melakukan fungsi Kordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian (KSP) terkait pencegahan stunting pada 21 Kabupaten/Kota Prioritas, yang berlangsung pada tanggal 27-28 November 2018 di salah satu hotel di bilangan Bendungan Hilir, Jakarta. 

Aksi Cegah Stunting merupakan upaya pemerintah meningkatkan komitmen dan kapasitas daerah serta para pemangku kepentingan dalam merencanakan dan melaksanakan intervensi penurunan stunting terintegrasi di kabupaten/kota.

Deputi bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan, Kemenko PMK, Sigit Priohutomo dalam keynote speechnya menyatakan, hasil Riskesdas 2018 menunjukan penurunan prevalensi stunting ditingkat nasional sebesar 6,4% selama periode 5 tahun yaitu, dari 37.2% (2013), menjadi 30.2%(2018). "Pemerintah telah melaksanakan intervensi penurunan stunting terintegrasi yang difokuskan pada 100 kabupaten/kota, 1000 Desa pada tahun 2018. Selanjutnya, kegiatan ini direncanakan untuk diperluas mencakup 160 kabupaten/kota pada tahun 2019, dengan menambahkan 60 kabupaten/kota,” papar Sigit.

Dijelaskannya, stunting bukanlah semata-mata masalah sektor. Stunting disebabkan oleh faktor multidimensi seperti akses pangan, layanan kesehatan dasar termasuk akses air bersih dan sanitasi, serta pola pengasuhan. Kegagalan penanganan stunting akan berdampak pada kualitas sumer daya manusia Indonesia di masa mendatang. Artinya, daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global akan menjadi masalah serius ke depan atau sulit dicapai, ketika tidak didukung kualitas SDM Indonesia. 

 "Unsur utama dari pencegahan stunting adalah adanya komitmen bersama. sinergisitas lintas sektor sangat dibutuhkan baik pemerintah pusat maupun daerah,” jelasnya. 

Kabupaten Pandeglang ialah contoh sukses daerah yang berhasil menjalankan pencegahan stunting. Karenanya dalam seminar Aksi Cegah Stunting, Kepala Dinas Kesehatan Pandeglang, Raden Dewi Sentani dalam memaparkan mengenai keberhasilan dan tantangan dalam program pilot aksi cegah stunting di Desa Bayumundu, Pandeglang, Banten.

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek pada usianya. Kekurangan gizi ini terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah anak lahir, namun stunting baru diketahui saat anak berusia 2 tahun. Dalam seminar Aksi Cegah Stunting,  Dr. dr. Dwiyana Ocviyanti SpOG(k) menjelaskan tentang pentingnya pencegahan stunting pada masa kehamilan. Dr. dr. Damayanti Rusli Sjarif, SpA(k) sebagai pembicara ke dua menjelaskan tentang definisi stunting, cara pencegahan serta penanganan secara komprehensif melalui pemenuhan Gizi balita.  Pada hari sebelumnya tanggal 27 November juga diselenggarakan kegiatan diskusi dengan topik Asinergisitas UKM dan UKP dalam penanggulangan stunting oleh Dokter Spesialis Anak Konsultan Tumbuh Kembang dan Pediatrik Sosial, Dr. dr. Tb Rachmat Sentika. 

Kegiatan Aksi Cegah Stunting sendiri menghasilkan empat rekomendasi yang dibacakan oleh Asisten Deputi Ketahanan Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak dan Kesehatan Lingkungan, Kemenko PMK, Meida Octarina. Pertama, penurunan stunting penting untuk dilakukan pada 1000 hari pertama kehidupan yaitu pada masa kehamilan, sampai dengan anak berusia 2 tahun. Kedua, Pemerintah daerah dan Tenaga Kesehatan perlu untuk memantau status gizi dari Ibu Hamil dan Balita di fasilitas Kesehatan agar dapat mendeteksi apabila terdapat indikasi stunting. 
Adapun ketiga, intervensi nutrisi untuk mencukupi asupan nutrisi bagi Ibu hamil dan Balita. Keempat, Pemerintah Kabupaten dapat berkontribusi melalui penguatan regulasi dan program konvergensi intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif untuk pencegahan stunting termasuk mendorong pengalokasian dana yang tepat sasaran agar intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif yang berjalan di Kabupaten/Kota prioritas dapat berjalan dengan baik.

 "Sebagai tindak lanjut kita akan melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat untuk konvergensi program guna merumuskan roadmap terkait program intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif yang akan dilaksanakan dengan mengacu pada lima bentuk intervensi aksi cegah stunting,” ujar Meida. 

Hadir dalam kegiatan ini para Pejabat Eselon l dan ll dari Kemenkes, Kemensos, Kemendagri, dan Kemenpora. Turut hadir pula Ketua Umum PKK, Ketua Tim Penggerak PKK dari Provinsi Aceh, Jawa Timur, Kalimantan Timur, serta seluruh peserta Aksi Cegah Stunting di lokus 21 Kabupaten/Kota prioritas.

Categories: