Oleh humas on October 22, 2018

Banda Aceh (22/10) -- Tantangan pembangunan manusia Indonesia saat ini adalah bagaimana mendorong generasi muda menjadi kreatif, inovatif, berkarakter, berintegritas, jujur, dapat dipercaya serta mau bergotong royong di tengah darurat peredaran narkoba dikalangan pemuda. Data dari BNN menyebutkan pada tahun 2017 pemakai Narkoba di Indonesia mencapai 3,5 juta orang.

Demikian disampaikan Asisten Deputi (Asdep) Bidang Koordinasi Kepemudaan Kemenko PMK, Alfredo Sani Fenat saat memberikan sambutannya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Kebijakan Pembangunan Kepemudaan di Aceh. Rakor dilaksanakan di Hotel Grand Nanggroe, Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Senin pagi (22/10). Menurutnya, selain tantangan, ada peluang yang juga harus diraih, yaitu bonus demografi. 

Bonus demografi, lanjut Alfredo, adalah kondisi dimana usia yang produktif lebih banyak daripada usia yang tidak produktif. Bonus demografi adalah peluang bagi bangsa Indonesia untuk mengambil keuntungan dari sumber daya manusia produktif yang melimpah. Dari hasil survei menyebutkan bahwa saat ini jumlah generasi muda sekitar 62 juta atau sekitar seperempat jumlah penduduk Indonesia. “Bisa dibayangkan betapa besar potensi pemuda Indonesia kedepannya,” ujarnya.

Dalam lembaran sejarah, menurut Alfredo, peran pemuda juga sudah teruji dan terbukti, dari mulai perjuangan kemerdekaan hingga saat ini. Bahkan dahulu, pemuda yang berusia 20-nan tahun telah menjadi pemimpin di pemerintah, berjuang lewat Sumpah Pemuda dan sebagainya. Bahkan para peraih medali di Asian Games dan Asian Para Games merupakan pemuda.

“Tetapi kita jangan terbuai dengan segala prestasi yang telah pemuda capai. Ancaman dari luar sangat besar dan tinggi terutama peredaran dan penyalahgunaan narkoba dikalangan pemuda. Penyebaran narkoba begitu intensif, masif dan sistematis terhadap pemuda. Seolah-olah ada kekuatan dari luar yang tidak ingin negara kita maju dan besar dengan menyerang generasi muda kita melalui narkoba.” Ungkap Alfredo.

Menurut Alfredo, pemerintah sangat serius dalam menyiapkan dan melindungi generasi muda, berbagai kebijakan dan undang-undang terkait dengan pemuda telah ada. Ada UU No.40/2009 tentang Kepemudaan, ada UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana salah satu pasalnya menyebutkan bahwa urusan kepemudaan merupakan urusan wajib pemerintah (pusat, provinsi, kab/kota). Bahkan dalam RPJMN salah satu arah kebijakannya adalah meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan. Ada juga Perpres No.66/2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (KSLS PPK).

Selain itu, sambung Alfredo,dalam rangka perlindungan terhadap pemuda, salah satu point arah strategis RPJMN adalah perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan Napza, minum keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual dikalangan pemuda. 

“Ada juga yang sifatnya lebih implementatif yaitu Inpres No.6/2018 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN dan Prekursor Narkotika. Nah diranah ini kita akan berdiskusi bagaimana tindakan lanjut dari pelaksanaan Inpres ini,” sergah Alfredo.

Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) Pemuda dan Olahraga Pemprov NAD, Darmansyah dalam sambutannya mengatakan bahwa saat ini peredaran narkoba telah masuk ke Gampong-Gampong yang ada di Aceh. Jaringan pengedar narkoba gerakannya lebih sistematis, cepat, dan taktis. Untuk Itu kita perlu bekerja sama dan meningkatkan pengetahuan dan teknologi dalam memerangi jaringan pengedar narkoba. 

“Musuh ini tentu harus kita lawan dengan segala strategi, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mempertahankan diri sendiri dengan tidak memulai menggunakan narkoba. Setelah itu baru kita mengajak teman-teman untuk menjauhi narkoba dari lingkungan kita,” ujar Darmansyah.

Rakor yang dihadiri oleh perwakilan Kemenpora, OPD Prov. NAD bidang kepemudaan, LSM, organisasi Kepemudaan, unsur mahasiswa, pelajar SMA dan SMK, Pramuka juga menghadirkan narasumber dari BNNP dan Dispora Prov. NAD. (DAM)

Categories: