Oleh humasnew on April 17, 2018

Jakarta (17/04)--- Sektor perlindungan sosial di Indonesia terus berkembang dan diperbaiki pelaksanaannya, walaupun tetap memiliki tantangan untuk dapat memberikan dukungan yang memadai kepada lansia. Mayoritas lansia miskin di Indonesia belum terlindungi oleh perlindungan sosial. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Indonesia untuk mulai mengembangkan upaya alternatif yang kreatif dan inovatif sehingga perlindungan sosial dapat memberikan  dukungan yang lebih baik bagi lansia, tidak hanya dari sudut pandang moral, tetapi juga untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperkuat pembangunan manusia, mengatasi kemiskinan dan kesenjangan; serta mendukung terciptanya kohesi sosial yang kuat, sekaligus membangun kontrak sosial.

Bukti  global menyatakan bahwa memberikan perlindungan sosial bagi lansia, yaitu dalam bentuk transfer sosial atau skema serupa lainnya, dapat memperbaiki kehidupan warga Negara. Bantuan/transfer tunai bagi lansia, misalnya, dapat membantu mengurangi stunning, memperbaiki akses terhadap pendidikan, dan kemandirian ekonomi, juga mengurangi tingkat kemiskinan dan ketidaksetaraan nasional.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya Perlindungan Sosial bagi Lansia dan untuk mengumpulkan masukan mengenai inisiatif yang dapat memperbaiki dan memperluas perlindungan sosial bagi lansia dari pengalaman internasional, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan bersama dengan Sekreatariat TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) akan menyelenggarakan diskusi tentang Perlindungan Sosial bagi lansia. Kegiatan diskusi ini akan mengundang pakar internasional, perwakilan negara, akademisi, pemerintah dan praktisi yang akan menyajikan teori, bukti dan pengalaman untuk formulasi kebijakan dan aksi. Kegiatan ini akan didukung pendanaanya melalui Program Mahkota (Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Australia  -Menuju Masyarakat Indonesia yang Kokoh dan Sejahtera).

Acara ini bertujuan untuk mempromosikan gagasan perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial bagi lansia. Saat ini, Indonesia belum memiliki program perlindungan sosial nasional dengan skema non-kontribusi bagi lansia, sementara jumlah dan tingkat kemiskinan lansia terus meningkat. Kegiatan ini akan mengumpulkan para pakar internasional, perwakilan negara, akademisi, pemerintah dan praktisi yang akan menyajikan bukti dan pengalaman global seputar penerapan bantuan sosial, atau transfer tunai bagi lansia. Beberapa hasil yang diharapkan dari seminar ini adalah Peningkatan pengetahuan tentang pentingnya perlindungan sosial yang lebih baik bagi lansia;

Kesadaran yang lebih besar akan praktik baik dari negara lain yang fokus pada penerapan perlindungan sosial dan/atau bantuansosial bagi lansia; Pemahaman yang lebih baik, tantangan yang dialami negara-negara lain dengan menerapkan kebijakan dan program lansia, dan keterampilan yang lebih baik dalam merumuskan pesan advokasi mengenai situasi lansia; dan Membuat rekomendasi berbasis bukti nyata tentang bagaimana memberikan program perlindungan sosial yang efektif bagi lansia.

Seminar dan diskusi tentang perlindungan sosial bagi lansia ini direncanakan berlangsung pada Selasa siang di tanggal 22 Mei 2018 mendatang. Kegiatan ini diharapkan dihadiri oleh Pakar Internasional di bidang Jaminan/Bantuan/Transfer bagi Lansia; Perwakilan Negara-negara yang memiliki pengalaman dalam menerapkan transfer tunai untuk lansia khususnya dari Afrika Selatan dan Thailand; para Pejabat Pemerintah Indonesia; Perwakilan Pemerintah Australia dan Program DFAT di Indonesia; Organisasi dan akademisi yang fokus pada permasalahan Lansia dan Perlindungan Sosial; serta para Praktisi.

Untuk membahas rencana kegiatan ini lebih lanjut, panitia seminar dan diskusi melakukan audiensi dengan Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Kemenko PMK, dan jajarannya pada Senin pagi kemarin (16/04) di ruang rapat lt.3 gedung Kemenko PMK, Jakarta. Turut hadir dalam audiensi itu perwakilan dari Kementerian Sosial dan TNP2K. (sumber: Kedep II Kemenko PMK)