Bencana dan Kerawanan Sosial

Oleh humas on August 25, 2015

Jakarta (25/08)--- Menko PMK, Puan Maharani, menghadiri undangan rapat Kementerian Sekretariat Negara mengenai pembahasan jabatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Ruang Rapat Utama, Kementerian Sekretariat Negara, siang ini. Rapat dihadiri oleh Mensesneg, Pratikno; MenkumHAM, Yasonna Laoly; dan para pejabat negara lainnya. (IN)

Oleh humas on August 24, 2015

Pontianak, 24 Agustus, Tenaga Ahli Komnas Pengendalian Zoonosis yang juga Deputi Menko Kesra Tahun 2005 -2014 dr. Emil Agustiono, M. Kes (kanan) menghadiri Rakor Evaluasi 6 bulan pelksanaan tanggap darurat KLB Rabies Kalimantan Barat, Senin, 24/8/2015, di Kantor Gubernur Kalbar Pontianak. Dalam rakor tersebut tjuga tampak hadir dari jajaran TNI, Polri, Perwakilan pejabat dari Setkab, Kemendagri, Kementan, Kemenkes maupun dari Kemenko PMK dan Komnas Pengendalian Zoonosis.

Oleh humas on August 24, 2015

Pontianak, 24 Agustus, Gubernur Kalbar yang diwakili Asisten II Gubernur Kalbar Bidang Administrasi dan Kesra, Lenss Kandri (kiri) membacakan sambutan Gubernur Kalbar pada Rakor Evaluasi Pelaksanaan Enam Bulan Tanggap Darurat KLB Rabies yang terjadi di Kalbar, Senin,24/8/2015, di Ruang Rapat Balai Petitih, Pendopo Gubernuran Kalimantan Barat.

Oleh humas on June 03, 2015

Jakarta, 03 Juni 2015 - Deputi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) urusan Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Willem Rampangille menerima delegasi pemerintah Amerika Serikat yang dipimpin oleh Assistant Secretary of State for Population, refugees and migrants US Mrs. Anne Richard, di kantor Kemenko PMK, Rabu sore (3/6/2015). Pertemuan tersebut terkait dengan penanganan pengungsi Rohingya dan Bangladesh yang ada di wilayah Indonesia. (deni)

Oleh humas on May 28, 2015

Jakarta, 28 Mei – Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Willem Rampangilei (kedua kiri) memimpin rapat koordinasi (Rakor) tentang Penanganan Pengungsi Rohingya Myanmar dan Bangladesh di Provinsi Aceh Darussalam dan Sumatera Utara, Kamis, 28/5/2015 di ruang rapat utama Kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta.

Dalam rakor tersebut, Willem Rampangilei menjelaskan bahwa rakor ini untuk menindaklanjuti Kebijakan Nasional yang berkaitan dengan penanganan Pengungsi Rohingya dan Banglades yang disampaikan oleh Wapres RI yang meliputi :

Oleh humas on May 05, 2015

Jakarat, 05 Mei 2015 - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menerima audiensi Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia yang dipimpin oleh Ketua Pelaksana Harian PMI Ginanjar Kartasasmita di raung rapat Menko PMK, Jakarta (5/5/2015). Audiensi tersebut membicarakan mengenai persiapan peringatan Hari Ulang Tahun PMI yang ke-70. (deni)

Oleh humas on March 17, 2015

Jakarta, 17 Maret – Menko PMK Puan Maharani (kiri) bersama mantan PM Jepang Fukuda (tengah) dan Wapres Jusuf Kalla (kanan) dalam acara Jamuan Resepsi Senin, (16/3/2015) di Hotel Imperial Tokyo, Jepang. Seperti dirilis portal wapresri.go.id., "Kami sangat menghargai. Itu sebabnya kami mengucapkan banyak terimakasih. Beliau bukan hanya tokoh bisnis tapi juga tokoh perdamaian,” ucap mantan PM Jepang Fukuda dalam sambutannya di acara Jamuan Resepsi di Restoran Sakura, Hotel Imperial Tokyo pada Senin 16 Maret 2015Fukuda mengatakan bahwa Jusuf Kalla adalah seorang tokoh dari Indonesia yang sangat terkenal dan dikagumi oleh masyarakat Jepang. Terlebih lagi saat menyampaikan pidato pada Konferensi Dunia PBB tentang Pengurangan Risiko Bencana yang diselenggarakan Jepang. “Sangat memberikan inspirasi, bagaimana Indonesia menangani bencana," kata  Fukuda.(Gs).

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on March 16, 2015

Jakarta, 16 Maret – Menko PMK Puan Maharani (kiri) mendampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) menghadiri Pembukaan Third United Nations Wolrd Conference on Disaster Risk Reduction (WCDRR), Sabtu (14/3/2015) di Sendai Internasional Centre, Sendai, Jepang. Seperti dilansir portal wapresri.go.id, WCDRR ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal PBB Ban Kimoon. (Gs).

 

 

 

 

Oleh humas on March 13, 2015

Jakarta, 13 Maret  - Menko PMK Puan Maharani mendapingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah Jusuf Kalla  tiba di Bandara Internasional Haneda, Tokyo, Jumat pagi.
Menko PMK dan Wapres setelah menempuh 7 jam perjalanan dengan menggunakan Pesawat Khusus Kepresidenan BBJ-2 dari bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla tiba di Bandara Internasional Haneda Tokyo Jepang pukul 08.25 Waktu Setempat. Seperti dilansir portal Wapres.go.id.,  kedatangan Wapres dan rombongan disambut antara lain oleh Duta Besar Indonesia untuk Jepang Yusron Ihza Mahendra, Atase Pertahanan KBRI Tokyo, Kol. M. Tawakkal Saifulhaq Sidik dan pejabat pemerintahan Jepang.

 

Kunjungan Kenegaraan Wapres selama 6 hari ini mewakili Pemerintah Indonesia, untuk memenuhi undangan Pembukaan Third United National World Conferense on Disaster Risk Reduction (WCDRR) yang berlangsung di Sendai, Sabtu 14 Maret 2015. 

 

Pada Jumat ini, Wapres dijadwalkan bertemu dengan pimpinan sejumlah perusahaan Jepang seperti Toyota Motor Corporation, Mitsui, Tokyo Gas, dan Inpex. Sedangkan pada malam harinya dijadwalkan santap malam dengan mantan Perdana Menteri Jepang Fukuda.
Wapres juga dijadwalkan bakal menghadiri pertemuan dengan sejumlah pejabat tinggi negara Matahari Terbit itu seperti Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Menteri Luar Negeri Kishida.
Selain itu, JK juga dijadwalkan mengunjungi LNG Plant Ogishima, di Provinsi Chiba dan bertemu dengan sejumlah perwakilan pebisnis dari negara Jepang. Wapres direncanakan bakal tiba kembali di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada tanggal 17 Maret mendatang.(Gs).

 

 

 

 

 

Oleh humas on March 10, 2015

Jakarta, 10 Maret 2015 - Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional BNPB dan BBPD Seluruh Indonesia, yang dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Hotel Bidakara, Jakarta. (ole)

Oleh humas on February 10, 2015

Jakarta, 10 Februari 2015 - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla meninjau kantor Tim Nasional Percepatan Pembangunan Kemiskinan (TNP2K) untuk memantau Aplikasi Pemanfaatan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial di Kantor TNP2K Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (10/02/2015). (foto:ng/humaspmk)

Oleh humas on February 10, 2015

Jakarta, 10 Februari - Menko PMK Puan Maharani (kedua kiri) didampingi Deputi Menko PMK Willem Rampangilei (baju hitam) dan tampak di belakang Menko PMK, Menteri PUPera M. Basuki Hadimuljono jalan kaki menyusuri pinggir Jl. Raya Kalibata untuk meninjau kondisi Kali Ciliwung, Senin (9/2/2015) petang.(Gs).

Oleh humas on February 10, 2015

Jakarta, 10 Februari - Menko PMK Puan Maharani (ketiga kanan) didampingi Menteri PUPera M. Basuki Hadimuljono (kedua kanan) meninjau tempat pengungsian korban banjir akibat luapan Kali Ciliwung, Senin (9/2/2015) petang di Kampus Stikes Binawan, Kalibata, Jakarta Timur. (Gs).

Oleh humas on January 20, 2015

Jakarta, 20 Januari - Sebagai tindak lanjut digelarnya Rapat Pimpinan (Rapim) dilingkup Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) terkait Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko PMK pada hari ini (Selasa, 20/01/2015) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Paripurna Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Kantor Kemenko PMK, Jl. Medan merdeka Barat No.3, Jakarta. Rakor ini dihadiri oleh berbagai Kementerian dan Lembaga di bawah Kemenko PMK.

            Rakor yang dipimpin oleh Menko PMK Puan Maharani ini dihadiri oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi , Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, Menteri Kesehatan Nila Moeloek serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar. Rakor kali ini membahas berbagai hal terkait bidang PMK. Diantaranya tentang persiapan penyelenggaraan Asian Games 2018, keberlanjutan program Raskin, penyelenggaraan ibadah haji dan rencana pembangunan techno park dan science park.

            Dalam arahannya, Menko PMK menyebut bahwa Rakor ini termasuk Rakor Utama di Kemenko PMK. Pihaknya harus mensinergikan dan mengkoordinasikan program-program berbagai Kementerian/ Lembaga di bawahnya agar bisa berjalan dengan baik. Apalagi dengan akan berlangsungnya Asian Games pada tahun 2018. “Bapak Presiden sudah mengarahkan agar penyelenggaraan Asian Games dilakukan dengan baik. Karena itu perlu dilakukan persiapan dan langkah-langkah yang strategis untuk menuju Asian Games (AG)2018,” ujar Menko PMK. Seperti diketahui, pemerintah telah mempersiapkan Provinsi Sumsel, Jawa Barat dan DKI Jakarta dalam penyelenggaraan AG 2018. Pemerintah dengan koordinasi ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) juga tengah mempertimbangkan cabang olahraga yang akan dipertandingkan di AG 2018., Berkaitan  dengan pelatih ,gizi,dan tempat pelatihan atlit, Menko bidang PMK Puan Maharani Kepada Menpora  mengharapkan agar dapat dikontrol kualitas dan fasilitas yang menunjang prestasi olahraga  ,terutama persiapan Asean Games  dapat memilih cabang olah raga prioritas yang diunggulkan sehingga dapat maksimal meraih prestasi. Oleh karena itu kita harus menyiapkan pelatih terbaik , gizi  atlet yang baik  dan tempat pelatihan yang emmadai .  Menko PMK juga meminta kepada semua K/L terkait untuk mendukung  Asean  Games 2018 ,karena ini merupakan agenda  Nasional yang menjadi tanggung ajwab kita semua  untuk mencapai sukses dan prestasi bersama .

            Sementara itu terkait penyelenggaraan Ibadah Haji, Rakor membahas tentang kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang memotong 20 persen dari kuota haji nasional kepada setiap Negara. Atas dasar itu pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan rencana pemotongan jumlah kuota haji tersebut. Pada kesempatan ini pula sempat dibahas tentang pemondokan calon haji, serta kesehatan calon haji. Kesehatan calon haji menjadi perhatian serius pemerintah mengingat para calon haji Indonesia usianya termasuk tua.  

            Pada kesempatan ini Menko PMK mengapresiasi Check List Monitoring dan Evaluasi (Monev) Haji yang dilakukan pada tahun 2014 lalu. Dengan Check List Monev menurut Menko PMK, kegiatan rapat tidak akan bertele-tele. “Kita akan tahu kerjaan apa yang harus ditangani oleh Kementerian terkait. Kedepan, saya berharap setiap K/L bisa menampilkan Chec List semacam ini di setiap kegiatan rapat,” tegas Menko PMK.

            Rakor kali ini juga menyinggung pelaksanaan Raskin. Menurut Menko PMK, pemerintah tetap melanjutkan Raskin hingga akhir tahun ini (2015). Pemerintah juga mewacanakan pada tahun 2016 nanti, Raskin akan digantikan dengan program lain semisal e-money. Tadinya pemerintah berencana menghapuskan program Raskin pada tahun 2015, namun untuk menjaga stabilitas harga, hal itu urung dilakukan. Program pemerintah sebelumnya yang juga diperpanjang adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Berbeda dengan Raskin yang sampai akhir tahun 2015, program PNPM rencananya hanya sampai bulan April 2015. Adapun program pemberdayaan kini akan dikerjakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 

            Tentang rencana pembangunan Science Park dan Techno Park, Menko PMK meminta Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi untuk segera berkoordinasi, khususnya untuk memilih lokasi yang strategis. Dengan lokasi yang strategis, hal itu akan bermanfaat bagi masyarakat sekitar.(Humas).

 

 

 

 

 

File Pendukung: 

Oleh humas on January 14, 2015

Jakarta, 14 Januari  - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memprediksi, hujan masih akan terus mengguyur sebagian besar wilayah Indonesia hingga Februari 2015 mendatang. Berdasarkan prediksi tersebut, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNP Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, pada Januari hingga Februari, bencana banjir dan longsor dikhawatirkan akan makin meningkat pula.
Dalam siaran pers BNPB, sejak Senin (12/1/2015) seperti dilansir laman Kompas.com, hingga sekarang, tercatat 14 kabupaten/kota yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia terendam banjir. Banjir terjadi di Kabupaten Malinau, Langkat, Kudus, Tegal, Demak, Rokan Hilir, Pandeglang, Semarang, Situbondo, Aceh Tamiang, Donggala, Labuan Batu Utara, Kota Tebing Tinggi, Kota Medan, Kupang dan Jayapura.
"Meskipun banjir yang terjadi bukan banjir besar, namun ribuan rumah terendam banjir," kata Sutopo, Selasa (13/1/2015).
Dia menjelaskan, banjir di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, terjadi pada Selasa (13/1/2015) sekitar pukul 01.00 WIB. Banjir ini merupakan yang ketiga kalinya dalam dua minggu terakhir akibat hujan deras yang mengguyur di bagian hulu di Kabupaten Simalungun. Banjir yang disebabkan oleh meluapnya Sungai Padang dan Bahilang tersebut merendam sekitar 700 rumah di Kecamatan Padang Hulu, Bajenis, Tebing Tinggi Kota, dan Rambutan. BPBD Kota Tebing Tinggi telah melakukan evakuasi dan distribusi bantuan logistik makanan.
"Tinggi banjir 20 sampai 150 sentimeter. Warga sudah mengungsi ke rumah tetangganya," jelasnya.
Di Demak, banjir juga merendam beberapa desa di Kecamatan Karangwetan dan Karangawen. Banjir ini disebabkan oleh jebolnya tanggul Sungai Cabean di Desa Rejosari, Kecamatan Karangawen. Tidak tanggung-tanggung, 257 rumah terendam banjir dalam bencana tersebut. Ruas jalan Grobogan Purwodadi-Semarang ikut terendam banjir setinggi 50 sentimeter sehingga hanya dapat dilewati kendaraan besar. Meski demikian, menurutnya, warga masih tetap bertahan di rumah masing-masing.
"Sebagian banjir sudah surut. BPBD Kabupaten Demak telah melakukan penanganan. Masyarakat diimbau untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan," bebernya.

2.443 Pengungsi Sinabung Butuh Bantuan Pertanian

Sementara itu, sebanyak 2.443 jiwa atau 795 kepala keluarga (KK) pengungsi erupsi Gunung Sinabung sudah ingin pulang ke rumahnya. Mereka berasal dari Desa Sigarang-garang dan Desa Sukanalu yang mengungsi sejak September 2013 hingga sekarang.
"Sebenarnya mereka sudah diperbolehkan pulang sejak 13 April 2014 lalu, setelah kedua desa tersebut dinyatakan aman oleh PVMBG. Bahkan rumahnya pun sudah diperbaiki pemerintah. Namun pengungsi tetap memilih tinggal di pengungsian yang tersebar di 7 titik pengungsian karena ketakutan erupsi Sinabung," tambah Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, Selasa (13/1/2015).
Menurutnya, berdasarkan wawancara dengan para pengungsi, alasan mereka belum mau pulang karena lahan pertanian mereka tidak bisa diolah akibat tertutup abu vulkanik. Lapisan abu vulkanik setebal 5-10 sentimeter telah membatu sehingga lahan pertanian tidak bisa diolah.
"Beberapa warga telah mencoba membongkar lapisan abu vulkanik dengan traktor kemudian menanami kentang, jagung, kol dan lainnya. Namun tanaman mati. Saat hujan abu vulkanik menyatu kembali dan membatu sehingga tanah menjadi keras. Untuk itu, warga meminta bantuan agar lapisan abu vulkanik ini dapat dibuang ke tempat lain," terangnya lagi.
Dia menambahkan, BNPB telah meminta Pemda Karo dan Pemda Sumatera Utara menyampaikan usulan dan kebutuhan penanganan masalah ini. Pihaknya juga akan terus memberikan pendampingan penanganan darurat di Sinabung, baik teknis, pendanaan, logistik peralatan dan administrasi.
"Bupati Karo tetap menjadi penanggung jawab utama. Tentu saja Kementerian Pertanian juga perlu memberikan bantuan terkait masalah pertanian, termasuk pengolahan lahan, bantuan bibit dan lainnya," tandasnya.
Sementara itu, aktivitas Gunung Sinabung masih tetap tinggi. Status Gunung Sinabung Siaga (Level III). Pada Senin (13/1/2015) telah terjadi guguran 159 kali dan 13 kali awan panas guguran dengan jarak sejauh 3.500 meter ke selatan dan tinggi kolom abu 1.500 meter. Guguran lava pijar sejauh 1.500 meter ke selatan, arah angin ke timur-tenggara.(Kc/Gs).

 

 

 

 

 

Oleh humas on January 12, 2015

Jakarta, 12 Januari  - Sejumlah sekolah di Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, terpaksa liburkan siswanya menyusul banjir yang melanda daerah setempat akibat meluapnya air sungai, Senin (12/1/2015).
Banjir yang melanda beberapa desa, seperti Desa Ngembalrejo (Kecamatan Bae), Desa Kirig dan Mejobo (Kecamatan Mejobo) memang tidak sampai mengakibatkan rumah warga terendam banjir, namun akses jalan desa tergenang hingga 30-an sentimeter.
Salah seorang guru Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Ngembalrejo, Agus Marjuki di Kudus, Senin (12/1/2015), seperti dilansir laman Antaranews, mengakui, terpaksa memulangkan siswanya karena khawatir genangannya tambah tinggi.
Pengalaman sebelumnya, kata dia, banjir bisa mencapai 1 meter lebih sehingga air juga menggenangi semua ruangan kelas untuk kegiatan belajar mengajar.
Ia memperkirakan, banjir mulai terjadi sekitar pukul 05.00 WIB dan hingga sekarang genangannya masih terjadi sehingga siswa dipulangkan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika genangan banjir semakin bertambah.
Adapun jumlah siswa MI Darul Ulum 01, kata dia, sebanyak 154 siswa.
Sekolah lainnya yang ikut memulangkan siswanya, yakni MI Darul Ulum 02, Madrasah Aliyah Darul Ulum serta SD 05 Ngembalrejo.
Noor Ahmad, salah seorang siswa MA Darul Ulum mengakui, pihak sekolah memang memulangkan siswanya karena khawatir genangan banjir semakin bertambah seperti pengalaman sebelumnya.
Untuk itu, kata dia, siswa dipulangkan sambil menunggu kondisi genangan pada keesokan harinya.
"Proses belajar mengajar memang belum sempat dilakukan karena setelah masuk kelas siswa diminta pulang demi menjaga keselamatan para siswa," ujarnya.
Dimas, salah seorang siswa SD 05 Ngembalrejo mengakui, di sekolahnya memang tidak ada kegiatan belajar mengajar karena sedang banjir.
Saat ini, kata dia, genangan banjir mulai surut, namun siswa sudah dipulangkan terlebih dahulu karena banjir terjadi sejak pukul 05.00 WIB.
Berdasarkan informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus, banjir yang terjadi hari ini (12/1) disebabkan karena meluapnya air Sungai Piji yang ada di Desa Kesambi, Kecamatan Mejobo, Kudus.
"Informasi di lapangan, belum ada rumah warga yang tergenang banjir. Sedangkan jalan desa memang banyak yang tergenang dengan ketinggian hingga 30-an cm," ujar staf BPBD Kudus Agus Widayat.

Ratusan rumah di Langkat terendam banjir

Sementara itu, ratusan rumah di Tanjungpura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, terendam banjir setinggi 50 centimeter hingga satu meter akibat meluap Sungai Batang Serangan dan air laut pasang yang datang ke kawasan itu.
"Benar, ada beberapa desa di Kecamatan Tanjungpura yang terkena banjir karena meluapnya sungai dan pasang laut," kata Camat Tanjungpura Surianto di Tanjungpura, Senin (12/1/2015).
Air mulai masuk ke pemukiman warga sejak Minggu malam dan terus meninggi karena air Sungai Batang Serangan terus naik, sedangkan air laut pasang menahannya sehingga air tidak bisa keluar menuju laut.
"Benteng yang ada juga melimpah terutama di Desa Pematang Cengal Barat sehingga masuk ke pemukiman warga," katanya.
Di Desa Pematang Cengal Barat ada 100 rumah yang terkena banjir, sedangkan di Pekan Tanjungpura, Pekubuan, Paya Perupuk, dan beberapa lainnya ada juga ratusan rumah yang terkena banjir.
Selain itu, katanya, lahan persawahan seluas 200 hektare juga terendam banjir setinggi satu meter, padahal petani di Desa Pematang Cengal Barat sedang melakukan penyemaian.
"Lahan yang terkena banjir 200 hektare yang sedang dipersiapkan untuk ditanami, karena penyemaian sudah dilakukan oleh petani, tinggal turun ke sawah untuk segera bertanam padi," katanya.
Seorang tokoh masyarakat Kota Tanjungpura Azhari menjelaskan banjir di kawasan itu karena hujan yang turun secara terus-menerus.
"Terparah banjir kali ini di Desa Pematang Cengal Barat, karena merendam rumah penduduk maupun lahan persawahan," katanya.
Banjir juga merendam permukiman warga, seperti di bantaran Sungai Batang Serangan, namun sebagian warga masih bertahan di kediaman mereka.
Sebagian warga lainnya, mengungsi ke rumah kerabatnya yang relatif aman dari banjir.
Azhari berharap hujan segera reda agar warga bisa membersihkan rumah masing-masing dari dampak banjir dan melakukan aktivitas seperti biasanya.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on January 12, 2015

Jakarta, 12 Januari  - Pemerintah Kota Manado, Sulawesi Utara, menetapkan status tanggap darurat bencana selama tujuh hari akibat banjir dan tanah longsor.
"Status tersebut ditetapkan selama tujuh hari mulai Minggu (11 Januari - red) sampai 17 Januari 2015 nanti," kata Wali Kota Manado Vicky Lumentut, di Manado, Minggu (11/1/2015).
Vicky seperti dilansir laman Antaranews, mengatakan, untuk menetapkan status tanggap darurat bencana memang tidak sembarangan, karena itu pemerintah melakukan pemantauan di seluruh wilayah bencana untuk menentukan apakah yang terjadi dapat dikategorikan dalam tanggap darurat bencana atau tidak.
"Dan berdasarkan hal tersebut, maka kami menetapkan tanggap darurat bencana serta melakukan semua prosedur yang diwajibkan, sehingga warga yang mengungsi akibat bencana tetap mendapatkan pelayanan," katanya.
Untuk tanggap darurat bencana tersebut, kata Vicky, pemerintah melalui Dinas Sosial sudah mendirikan dapur umum di wilayah-wilayah yang terkena bencana seperti Paal Dua, Ternate Tanjung, Wanea, Komo Luar, Dendangan Luar dan Taas yang terkena bencana.
(Simak di sini, Banjir Manado dan ribuan pengungsi)
Ia mengatakan, sejak Minggu malam, semua pihak terkait, baik Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Camat hingga lurah dan kepala lingkungan sudah turun melakukan pendataan semua yang mengungsi.
Dikatakannya, sejak siang sampai sore, warga rata-rata mulai kembali ke rumah untuk membersihkan tumpukan sampah dan lumpur yang dibawa banjir saat air naik sampai ketinggian 1--1,5 meter.

3.000 orang mengungsi

Bencana banjir dan tanah longsor melanda Manado pada Minggu 911/1/2015) dini hari hingga subuh, menyebabkan 3.000 orang mengungsi.
Wakil Wali Kota Manado, Vicky Lumentut, di lokasi bencana Manado, Minggu (11/1/2015), mengatakan di beberapa lokasi sejak Sabtu pukul 24.00 WITA, hingga Minggu subuh pukul 04.00 WITA, air sudah naik sampai ketinggian 3,6 meter, dan berhenti naik. Sekitar 3.000 penduduk sudah mengungsi.
"Penduduk yang mengungsi tersebut adalah di Paal Dua, Ternate Tanjung, Komo Luar, Dendengan Dalam, Sumompo, Bailang, Cempaka dan sebagian Wanea," kata Wali Kota Manado, Vicky Lumentut, di lokasi bencana, Minggu.
Vicky mengatakan, warga yang mengungsi sudah diberikan bantuan oleh pemerintah melalui Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Manado, berupa makanan siap saji.
Ia mengatakan, seluruh penduduk yang berada di wilayah bencana yang mengungsi memang sudah diberikan bantuan, dan akan berlangsung hingga tujuh hari.
Ia mengatakan selain makanan siap saji, pemerintah juga mendirikan dapur umum, untuk menolong warga mendapatkan makanan sehingga bisa tetap makan dan tidak kelaparan.
Ia mengatakan warga mengungsi di sekolah-sekolah, masjid dan gereja, rumah saudara, dan wilayah tinggi sampai kondisi dirasakan aman.
"Meski berada di lokasi bencana, warga ada yang sudah kembali membersihkan sisa-sisa bencana seperti sampah dan lumpur yang masuk di rumahnya," katanya.
Namun ia mengingatkan warga untuk tetap waspada, dan jangan sampai terlena, sambil berharap hujan tidak lagi turun agar bisa segera mengambil mengamankan diri dan mengungsi kalau air naik lagi.
"Tetapi saya sudah berkoordinasi dan menginstruksikan seluruh camat, lurah sampai kepala lingkungan untuk bersama dengan BPBD dan Dinas Sosial mengarahkan warga mengungsi," katanya. (Ant/Gs)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on January 11, 2015

Jakarta, 11 Januari  - Tim Penyelam TNI AL yang berada di KN. Jadayat telah berhasil menemukan peralatan yang sangat penting yaitu Black Box AirAsia QZ8501 pada posisi 03.37.21 S/109.42.42 E dengan kedalaman sekitar 30 sampai 32 meter. [BACA: Menko Maritim Puji BPPT Temukan Black Box AirAsia].

"Black Box berada pada himpitan serpihan badan pesawat, keadaan ini sangat menyulitkan tim penyelam dalam proses pengambilanya," kata A Tonny Budiono, Koordinator Tim Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dalam keterangannya, Minggu (11/1/2015), seperti dilansir laman Tribun News.

Menurut Tonny ini dikarenakan keterbatasan waktu maka diputuskan bahwa proses pengambilan Black Box akan dilaksanakan esok pagi hari dengan mengeser berlahan-lahan serpihan badan pesawat tersebut.

Namun, lanjut Tonny, apabila rencana pengeseran ini mengalami kegagalan maka tim akan melaksanakan dengan cara mengangkat serpihan badan pesawat tersebut dengan menggunakan teknik balon seperti yang dilakukan pada ekor pesawat. [BACA JUGA: Ekor Pesawat Tiba di Kumai].

"Untuk memudahkan pekerjaan selanjutnya (esok pagi hari) maka tim penyelam TNI AL telah memasang Marker Buoy kecil yang sebelumnya telah disiapkan di KN. Jadayat," ujarnya.(Tn/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on January 10, 2015

Jakarta, 10 Januari  - Sekitar 240 jamaah umrah dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk 50 asal Sulsel, hingga Jumat (9/1/2014) hanya pasrah.

Mereka masih di hotel penampungan di Madinah Al Munawarah, dan kembali dijanji pulang ke Tanah Air, Senin (12/1/2014) mendatang.

Jamaah umrah dari Minasa Upa, Makassar, M Jusran, Jumat (9/1/2015) petang, seperti ditulis laman Tribun News, mengabarkan kalau pihak travel PT Adam Malik Wisata Mulia bekerja sama PT Al Aqsha Jisru Dakwah, tetap menjamin makan dan akomodasi mereka.

"Ini janji yang keenam kalinya. Katanya ada pemberangkatan sebentar malam (malam ini). Tapi sejak awal begitu janji mereka dan sampai hari ini hanya sekadar janji saja belum ada realisasinya. Katanya jamaah diberangkatkan bertahap dan akan selesai sampai Senin depan," katanya melalui pesan BlackBerry Massenger (BBM) dari Madinah.

Seperti sekitar 250 jamaah lainnya, yang terbang dengan maskapai United Airlines, Jusran mengaku sudah rindu bertemu tiga anaknya yang masih kecil di rumahnya dibilangan Jl Minasaupa, Makassar. Saat ini, ketiga buah hati mereka dijaga dan dirawat keluarga.

Awalnya, jamaah yang berangkat ke Arab Saudi via Madinah 26 Desember lalu tersebut seyogyanya sudah pulang ke Tanah Air pada 3 Januari 2015. Mereka diberangkatkan biro perjalanan umrah dan haji PT Adam Malik Wisata Mulia bekerja sama PT Al Aqsha Jisru Dakwah.

Sebelumnya sudah ada sembilan jamaah umrah yang berangkat dari Jeddah ke Medinah mendahului jamaah lainnya karena mereka dijanjikan terbang ke Malaysia pada 6 Januari lalu.

Alih-alih pulang ke Tanah Air, sembilan jamaah tersebut harus menelan kekecewaan dan urung berangkat. "Katanya ada penerbangan pada 6 Januari malam ke Malaysia untuk selanjutnya ke Jakarta. Tapi ternyata tidak ada. Jadi dia hanya sampai di Madinah cari hotel sendiri dan bayar sendiri hotel-nya. Hotel dan makannya pun masih ditanggung sendiri," jelasnya.

Bahkan, Rabu malam lalu, sudah ada 44 jamaah umrah dari total 250 jamaah tersebut yang dijanjikan pulang ke Tanah Air untuk gelombang pertama ke Tanah Air melalui Madinah. Jamaah tersebut sudah berada di Bandara Udara Internasional Pangeran Mohammad bin Abdul Aziz, Madinah.

Tapi karena lagi-lagi tidak mengantongi tiket mereka urung berangkat. Bahkan, petugas keamanan setempat sempat mengira mereka rombongan ilegal. Petugas setempat kemudian mengantarkan mereka kembali bergabung dengan jamaah lain di penginapan.(Tn/Gs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on January 08, 2015

Jakarta, 8 januari  - Kasus rabies di Kabupaten Melawi sudah semakin merajalela. Dari data yang disampaikan dinas kesehatan, sampai saat ini sudah ada 46 warga yang menjadi korban gigitan anjing gila, enam di antaranya dinyatakan meninggal dunia.

"Data yang kami terima ada 42 orang, namun kabarnya ada empat warga lagi yang menjadi korban namun belum kita terima laporannya. Korban tersebut tersebar di empat kecamatan, Tanah Pinoh, Sokan, Sayan, Tanah Pinoh Barat," kata Kepala Dinas Kesehatan Melawi,Provinsi Kalbar,  Simson, Kamis (8/1/2015).

Simson seperti dilansir laman Tribun news, mengungkapkan, sejumlah warga yang telah menjadi korban tersebut saat ini sudah dilakukan imunisasi. Sedangkan dari Dinas Pertanian dan Peternakan nantinya juga akan melakukan vaksin terhadap anjing milik warga.

"Kalau kita fokus penanganannya pada manusia, sedangkan kawan di Dinas Pertanian dan Peternakan adalah dari hewannya, kita sendiri sudah bergerak cepat," katanya.

Sebelumnya, Dinas Kesehatan Melawi belum yakin dengan adanya kasus rabies di Kabupaten Melawi. Mereka menganggap sejumlah warga yang meninggal pascagigitan anjing dianggap kebetulan.

"Sebenarnya bukan karena kita tidak yakin, namun karena belum ada penelitian secara ilmiah yang membuktikan itu adalah positif rabies, yang menyatakan itu kan dari Dinas Pertanian dan Peternakan, namun demikian dalam penanganannya kita tidak melihat apakah mereka positif atau tidak," katanya.(Tn/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on January 08, 2015

Jakarta, 8 Januari  - Proses pencarian dan evakuasi pesawat AirAsia QZ8501 memang menjadi sorotan dunia. Hal itu bisa terlihat dari bantuan sejumlah negara asing dalam melakukan pencarian, evakuasi, dan identifikasi korban.

Diungkapkan Direktur Konsuler Kemlu RI, Tri Tharyat bahwa ada 16 negara yang membantu dengan teknologi canggih mereka.

"Jadi 10 negara terlibat dalam konteks investigasi dan SAR, lalu 6 negara di antaranya dalam konteks identifikasi korban," kata Tri di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (7/1/2015).

10 Negara yang dimaksud seperti dilansir laman Tribun news, adalah Amerilka Serikat, Jepang, Australia, Singapura, Korea Selatan, Malaysia, Rusia, Tiongkok, Prancis dan Selandia Baru. Bantuan dari mereka tidak hanya berupa kapal, heli dan pesawat, tapi juga tenaga ahli di bidang forensik dan investigasi.

Enam negara lagi yang menawarkan bantuan yakni dari Thailand, India, Vietnam, ‎Uni Emirat Arab, Inggris dan Kanada.

Sementara ini, terang Tri, bantuan UEA dan Inggris telah berada di lokasi sebagai tenaga ahli investigasi dan operasional alat detektor canggih.

"Sedangkan India, Vietnam dan Thailand dalam posisi stanby. Tawaran tadi masih terbuka manakala Basarnas membutuhkan," kata Tri.

Inilah rincian bantuan negara asing ;

- Singapura 6 pesawat dan 5 kapal,
- Malaysia 1 pesawat dan 5 kapal,
- Australia 2 pesawat,
- Korea Selatan 1 pesawat,
- AS 2 kapal dan 2 heli,
- Jepang 2 kapal dan 3 heli,
- Rusia 2 pesawat,
- Selandia Baru 1 pesawat, dan
- Tiongkok 1 kapal.

Sedangkan bantuan dari Inggris berupa tenaga ahli operator alat detektor laut dalam sebanyak 2 orang. Sementara untuk bantuan investigasi datang dari Singapura 10 orang, Prancis 2 orang Airbus dan 2 investigator kecelakaan penerbangan.

"DVI (Disaster Victim Identification) Polri juga telah menerima bantuan forensik dari Korea Selatan, Singapura, Australia dan UEA," kata Tri.

Izin keberadaan bantuan asing di Indonesia diberikan dalam status darurat atau keadaan khusus. Karena itu, para tenaga asing itu dibebaskan dari visa dan perizinan bea cukainya.

"Status darurat tersebut masih kami berlakukan sampai berakhirnya masa evakuasi," imbuhnya.

Wapres JK Ingatkan Maskapai Soal Tiket Murah

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan tidak asal-asalan menjual tiket murah. Soal keselamatan penumpang, kata dia, jangan diabaikan. Karena itu, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengeluarkan kebijakan soal pembatasan tiket murah.

"Jangan pakai tiket murah sehingga abaikan keselamatan, jangan karena tiket murah mau terbang kemana saja, tidak pikirkan keselamatan," kata JK di kantor Wakil Presiden RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (7/1/2015).

Meski demikian, dia menyadari tiket murah tetap harus dipertahankan, meski harus dibatasi. Kata JK, masyarakat masih butuh tiket murah untuk transportasi udara. "Masa mau mahal? (Yang penting) jangan memburu penumpang, akibatnya abaikan keselamatan," jelasnya.

Kebijakan Jonan itu dipicu salah satunya oleh kecelakaan pesawat Air Asia QZ 8501 yang jatuh di Selat Karimata akhir tahun lalu. Air Asia adalah maskapai Low Cost Carier (LCC) yang harga tiketnya relatif murah, dan kerap menjual tiket promo yang luar biasa murah.

Pesawat Air Asia QZ8501 rute Surabaya-Singapura diketahui tidak memiliki izin untuk terbang hari Minggu. Pesawat yang nahas itu terbang pada hari Minggu (28/1/2014) dini hari.

Jonan mengeluarkan kebijakan soal tarif pesawat, untuk menjaga agar maskapai tidak menjual tiket yang terlalu murah. Hal itu salah satunya adalah untuk memastikan maskapai punya uang yang cukup, sehingga punya anggaran yang banyak untuk keselamatan.

AirAsia Pastikan Kompensasi Sesuai Permenhub 2011

 Manajemen AirAsia berjanji akan memberikan memberikan kompensasi sesuai Permenhub 77/2011.
Setiap penumpang pesawat yang tewas akan mendapat kompensasi sebesar Rp 1,2 miliar.

Saat ini manajemen sudah memberikan kompensasi awal sebesar Rp 300 juta.

Presiden Direktur AirAsia, Sunu Widiatmoko mengungkapkan, pemberian kompensasi awal ini inisiatif manajemen.

Menurutnya, manajemen menilai tidak semua korban berasal dari keluarga mampu. Padahal keluarga butuh uang untuk pemakaman korban.

"Kalau sampai final kan butuh waktu," kata Sunu, Rabu (7/1/2015).

Sunu menyebutkan, kompensasi awal ini tidak mengikat. Keluarga berhak menerima atau menolak tawaran tersebut.

Bahkan saat ditawarkan kepada keluarga korban, beberapa orang menolak tawaran tersebut.

Menurutnya, pemberian kompensasi itu memang ada sisi negatifnya.

Sampai sekarang mayoritas keluarga masih memiliki harapan anggota keluarganya selamat. Membicarakan kompensasi sama saja dengan menganggap korban sudah meninggal.

"Kami memahami harapan keluarga. Kalau bicara kompensasi, dikhawatirkan muncul konotasi tidak ada harapan," tambahnya.

Sunu mengaku sudah mendengar komentar soal besaran kompensasi.

Menurutnya, manajemen tidak pernah membicaran masalah kompensasi dihadapan keluarga korban. Manajemen masih konsentrasi mencari korban.

Meskipun tidak menyebut besaran kompensasi, Sunu hanya mengangguk saat ditanya acuan pembayaran kompensasi adalah Permenhub 77/2011.

Dalam pasal 3 huruf a Permenhub tersebut berbunyi, Penumpang yang meninggal dunia di dalam pesawat udara karena akibat kecelakaan pesawat udara atau kejadian yang semata-mata ada hubungannya dengan pengangkutan udara diberikan ganti kerugian sebesar Rp 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) per penumpang.(Tn/Gs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on January 06, 2015

Jakarta, 6 Januari  - Gunung Soputan di Minahasa Tenggara (Mitra), Sulut, meletus, Selasa dini hari (6/1/2015) sekira pukul 2.47 Wita. Pemantau Soputan menyatakan, tinggi letusan kali ini sekira enam kilometer. Semburan debu tebal, hitam serta bertekanan kuat.

Sembilan kecamatan di Kabupaten Mitra pun terkena siraman debu dari Soputan. Berikut sembilan kecamatan tersebut berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mitra:

1. Tombatu Timur
2. Tombatu Utara
3. Silian Raya
4. Touluaan
5. Tombatu Raya
6. Pasan
7. Ratahan
8. Ratahan timur
9. Belang ( khusus Molompar Pante)

Sementara tiga kecamatan lainya, yakni Ratatotok, Posumaen dan Touluan Selatan tidak terkena dampak abu.

Warga Buru Masker

Sementara itu, bau menyengat dan paparan debu Soputan menyebabkan warga memilih memakai masker. Gunung Soputan meletus, Selasa (6/1/2015) dini hari.

Masker pun laku keras di Mitra. Anggi, penjaga apotik di Ratahan menyatakan, Masker diburu warga sejak Selasa dini hari. "Warga terus berdatangan cari Masker," kata dia.

Anggi menyatakan, stok Masker di apotiknya habis sejak pukul 9 pagi. "Kini masih banyak warga yang mencari masker," katanya.

Alfendi warga Ratahan menyatakan, dini hari di Ratahan begitu mencekam, dengan abu beterbangan serta bunyi gemuruh. "Abu sangat banyak," kata dia.(Tn/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on January 06, 2015

Jakarta, 6 Januari  - Sekitar tiga ribu burung puyuh yang diternakkan oleh warga Dusun Sedan, Desa Sidorejo, Kecamatan Lendah, Ponijo (75), mendadak mati, Senin (5/1/2015). Hingga kemarin, penyebab kematian ternaknya itu belum dapat dipastikan.

Dinas Kelautan Perikanan dan peternakan yang langsung mendatangi lokasi kemarin sore (red- Senin , 5/1/2015) masih melakukan penelitian.

Ponijo mengatakan, kematian ternak puyuhnya itu diawali dengan kematian puluhan unggasnya. Disebutkan, pada Minggu lalu ayam dan enthok miliknya lebih dulu mati. Ponijo merasa khawatir hal itu akan menular ke ternak puyuhnya.

Dia mengaku lantas menyemprot kandang puyuh yang berisi lebih dari 3.000 ekor puyuh itu dengan obat desinfektan.
Kasus kematian ternak secara masal juga terjadi di Gunungkidul.(Tn/Gs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on January 05, 2015

Jakarta, 5 Januari  - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar menetapkan status siaga bencana banjir sehubungan intensitas curah hujan yang terus meningkat di Kota Makassar beberapa hari ini.
Kepala BPBD Kota Makassar, Muhammad Ismounandar mengemukakan hal itu di Makassar, Senin (5/1/2015), didampingi Humas, Ahmad Syarif.
"Berdasarkan informasi dari Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menginformasikan perkiraan cuaca hujan dan angin kencang yang akan masih terjadi di wilayah Makassar dan sekitarnya hingga tingga hari kedepan," katanya.
Dia menyebutkan saat ini sejumlah wilayah di Kota Makassar tergenang air seperti kompleks Swadaya Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kompleks Kodam III Paccerakkang, Kompleks Perumnas Blok 10 Antang dan wilayah terparah menimpa Romantangaya Kelurahan Tamangapa dengan ketinggian air mencapai satu meter.
"BPBD Makasssar sejak kemarin sudah melakukan upaya bantuan dengan menyisir menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi warga yang terisolir banjir," kata kata Ismounandar.
Ismounandar seperti dilansir laman Antaranews, menambahkan BPBD Makasssar bersama Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Makassar dan potensi SAR lainnya sudah membentuk posko penangggulangan bencana di daerah banjir tersebut.
Wakil Wali Kota Makassar Syamsu Rizal menggunakan waktu akhir pekannya Minggu (4/1/2015) dengan mengunjungi tempat pengungsian korban banjir di Jalan Swadaya, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala.
"Selama beberapa hari ini, guyuran hujan sangat tinggi dan ini memang sudah diprediksi oleh BMKG. Akibat hujan lebat itu, beberapa wilayah di Makassar itu tergenang banjir," ujarnya.
Syamsu Rizal mengatakan, intensitas hujan yang sangat tinggi itu telah menyebabkan beberapa wilayah di Makassar mengalami banjir dan genangan, tetapi banjir yang paling besar terjadi di Jalan Swadaya.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on January 05, 2015

Jakarta, 5 Januari - Sejak dibangun tahun 1957 oleh kontraktor asal Perancis, lumpur di Waduk Jatiluhur belum pernah dibuang. Padahal, sedimentasi salah satu waduk terbesar di Indonesia ini terus meninggi.
Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengatakan belum mendapat laporan secara detail mengenai kondisi sedimentasi di Jatiluhur. Namun, pembuangan lumpur tersebut harus dipikirkan sejak kini, sebelum terjadi sesuatu yang buruk.
"Kalau sedimentasi terus meninggi, bayangkan sendiri apa yang akan terjadi," tutur Dedi kepada Kompas.com, Minggu (4/1/2015).
Dedi menjelaskan, sedimentasi yang terus-terusan meninggi bisa menambah beban waduk. Jika dibiarkan, dan lumpur mengganggu turbin hingga menyebabkannya macet lalu meledak, maka Jakarta akan terendam hanya dalam waktu 15 menit.
"Kalau kita lihat kasus Situ Gintung, seberapa besar dampak yang terjadi di sana? Kalau Jatiluhur yang bobol, dampaknya akan lebih besar dari itu," ucap dia.
Sebenarnya, Pemkab Purwakarta bisa saja membuang hasil sedimentasi dari Jatiluhur. Namun, masalahnya, ia kebingungan ke mana harus membuang lumpur tersebut. Alih fungsi lahan di Karawang dan sekitar Purwakarta meniadakan lahan untuk membuang lumpur.
"Sekarang banyak apartemen, gedung-gedung bertingkat, tidak ada lahan untuk membuang lumpur," ungkap dia.
Demi memperbaiki kualitas air Jatiluhur, pihaknya akan menertibkan 20.000-an keramba jaring apung (KJA). Namun, untuk membuang lumpur, ia masih kebingungan mengenai lokasi pembuangan.
Keluhan yang sama disampaikan Dedi kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Ia memaparkan, kondisi ini harus segera diselesaikan. Waduk Jatiluhur memiliki potensi air sebesar 12,9 miliar meter kubik per tahun dan merupakan waduk serbaguna pertama di Indonesia.
Di waduk ini terdapat enam turbin berdaya 187 MW dengan produksi tenaga listrik rata-rata 1.000 juta kWh setiap tahun. Waduk Jatiluhur memiliki fungsi penyediaan air irigasi untuk 242.000 hektar sawah (dua kali tanam setahun), air baku air minum, budi daya perikanan, dan pengendali banjir.

Purwakarta Tertibkan 20.000 Keramba di Jatiluhur

Sementara itu kualitas air di Jatiluhur Purwakarta terus menurun. Salah satunya, akibat keberadaan keramba jaring apung (KJA) yang tidak terkendali. Dari data Perum Jasa Tirta (PJT) II Jatiluhur, saat ini terdapat 23.740 petak KJA.
Jumlah tersebut belum termasuk KJA yang berada di daerah tidak resmi atau illegal. Sedangkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang dikeluarkan PJT II hanya 2.196 KJA. “Idealnya maksimal hanya 3.000 keramba saja. Karena itu, kami akan menertibkan sisanya pada bulan ini,” tegas Bupati Purwakarta .
Dedi mengaku KJA harus segera ditertibkan. Sebab, akan berpengaruh buruk pada 2,7 miliar meter kubik air yang merupakan pasokan utama air PAM Jakarta dan sebagian Karawang serta Bekasi. Air ini pun menjadi sumber air pertanian untuk wilayah Indramayu, Subang, dan beberapa daerah lainnya.
“Bayangkan saja, orang-orang yang ada di KJA buang air di situ. Belum lagi makanan ikan yang tersisa lalu mengendap menjadi senyawa yang bisa mengakibatkan korosi. Selain kualitas air menjadi buruk sehingga menjadi tidak layak konsumsi, korosi ini akan mengundang bahaya tersendiri,” ucap dia.
Harry M Sungguh, Direksi Pengelolaan Air PJT II Jatiluhur mengungkapkan, belum lama ini, pintu air di bendungan sudah tidak bisa dijalankan otomatis karena korosi (karat). Untuk itu, pihaknya meminta bantuan tim penyelam dari Marinir untuk membersihkan korosi dan membuka manual pintu air.Bukan warga Purwakarta
Semangat lain yang membuat Dedi bersikukuh untuk menertibkan KJA adalah, pemilik KJA ternyata bukan warga Purwakarta. Setelah ia telusuri, warga Purwakarta sendiri tersingkir ke daerah ilegal karena sulitnya bersaing dengan KJA yang dimiliki orang luar Purwakarta.
Padahal awalnya, KJA ini diperuntukkan bagi warga Purwakarta sebagai kompensasi hilangnya lahan pertanian mereka. Untuk mengganti mata pencarian dari sawah, mereka digiring di bidang perikanan. Namun sekarang, malah orang Purwakarta yang tersisih.
“Saya akan mengembalikan tujuan awal dari KJA itu. Orang Purwakarta yang akan diprioritaskan dalam 3.000 KJA itu,” ucap Dedi.
Berdasarkan informasi yang diperoleh Kompas.com, sebagian besar KJA dimiliki orang besar di Jakarta. Hal ini membuat penertiban sulit terjadi selama ini. Namun begitu Wakil Presiden Jusuf Kalla yang melakukan kunjungan ke Purwakarta dan menyetujui perbaikan kualitas air Jatiluhur. (Kc/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pages

Subscribe to RSS - Bencana dan Kerawanan Sosial