BPJS dan DJSN

Berita mengenai BPJS dan DJSN

Oleh humas on January 01, 2015

Jakarta, 1 Januari - Serpihan pesawat AirAsia QZ8501 akhirnya ditemukan di perairan Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Demikian pula telah ditemukan sejumlah jenazah korban jatuhnya pesawat AirAsia ini.

Terkait hal itu, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK), seperti dilansir laman Tribun News, mengatakan maskapai AirAsia harus menanggung asuransi seluruh penumpang dan awak pesawat yang jadi korban.

Oleh humas on December 24, 2014

Jakarta, 24 Desember  - Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya menunggu proses penyelesaian Peraturan Pemerintah mengenai program jaminan pensiun sebelum program tersebut diberlakukan pada Juli 2015.
"Saat ini PP itu masih pada level harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Insya Allah pada tiga bulan pertama 2015 sudah selesai dan 1 Juli sudah on," kata dia di Batam, Selasa (23/12/2014).
Selain itu, Elvyn seperti dilansir laman Antaranews, juga menyatakan besaran persentase iuran yang sebesar 8 persen juga dalam tahap finalisasi dan disetujui sebagian besar pengusaha di Indonesia.
Dalam draf tersebut, iuran sebesar 8 persen bersumber dari pendapatan tidak kena pajak (PTKP) pekerja, dengan pembagian pengusaha menanggung 5 persen dan pekerja 3 persen.
"Pada prinsipnya semua sudah disetujui. Sehingga pada 1 Juli 2015 jaminan pensiun sudah bisa diberlakukan. Tentu kami akan sosialisasi dulu agar hal tersebut dimengerti," kata dia.
Upaya persiapan dilakukan BPJS Ketenagakerjaan dengan menyiapkan perangkat, termasuk sistem pelayanan sehingga tidak mengganggu pelayanan produk lainnya.
Elvyn juga menyampaikan program pengelolaan dana pensiun tersebut tidak akan mengganggu industri asuransi dengan produk sejenis yang sudah terlebih dahulu muncul.
"Industri asuransi yang memiliki produk serupa tidak akan terganggu dengan aturan baru itu, karena sasaran segmen kepesertaan yang berbeda," kata Elvyn.
Ia juga mengatakan hingga saat ini jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan tercatat telah mencapai 16,2 juta pekerja. Jumlah tersebut di atas Rencana Kerja Tahunan BPJS Ketenagakerjaan yang menargetkan jumlah peserta sebanyak 15,3 juta orang.
BPJS Ketenagakerjaan menargetkan jumlah peserta mencapai 22,3 juta orang hingga akhir 2015.
Khusus untuk peserta dari pekerja informal ditargetkan tumbuh satu juta setiap tahun sehingga akhir 2018 mencapai lima juta peserta.

Pindad raih BPJS-TK Award terbaik

Sementara itu,  Perseroan Terbatas Pindad meraih BPJS Ketenagakerjaan 2014 terbaik untuk kategori perusahaan yang memiliki pekerja lebih dari 500 karyawan.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan di Bandung, Selasa (23/12/2014) malam, menyerahkan penghargaan tersebut dengan didampingi oleh Direktur Renstra dan TI BPJS Ketenagakerjaan Agus Supriyadi dan disaksikan undangan lainnya.
Posisi kedua, diraih PT Pacific Eastern Coconut Utama, kemudian PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk. di posisi ketiga.
Adapun indikator penilaian berdasarkan tertib administrasi, kepatuhan dan pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
Ketiga perusahaan dinilai melakukan ketiga aspek tersebut dengan baik, dan PT Pindad meraih tempat terbaik untuk tahun 2014 di wilayah Jawa Barat.
Sementara itu, untuk perusahaan kecil menengah (berpekerja 100-499) terbaik diraih RS Kartika Medical Center; posisi kedua, PT Internastional Paint Indonesia; ketiga, PT Opelon Garment Indonesia.
Badan publik itu juga memberi penghargaan kepada pemerintah kota yang memberi pelayanan terbaik kepada perusahaan, seperti kemudahan regulasi, pelayanan terpadu satu pintu, pembinaan peserta, peningkatan kepesertaan, dan perhatian serta kecepatan dalam menyelesaikan kasus jaminan sosial.
Untuk kabupaten/kota yang memberikan pelayanan terbaik bidang industri manufaktur jatuh pada Kabupaten Bekasi; kedua, Kota Cimahi; ketiga, Kota Depok.
Sementara itu, untuk layanan nonmanufaktur terbaik diraih Kabupaten Indramayu; kedua, Kabupaten Majalengka; ketiga, Kota Tasikmalaya.
Agus Supriyadi menjelaskan penganugrahan itu diberikan sebagai apresiasi kepada perusahaan dan kabupaten/kota yang peduli dan melindungi pekerja dengan mendorong dan mengikutsertakan mereka dalam jaminan sosial ketenagakerjaan.
"Di sisi lain, juga memperkenalkan lebih dekat transformasi PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan," demikian Agus.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on December 22, 2014

Jakarta, 22 Desember  - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani (kiri) menerima buku dari Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Chazali H. Situmorang pada acara audensi DJSN, BPJS dan Implementasi SJSN, Senin (22/12/2014) di ruang rapat Kemenko PMK. (foto; ng).

Penyelenggaraan SJSN memasuki fase yang krusial dan sangat berat, yang memerlukan upaya-upaya yang lebih keras lagi untuk mencapai target program yang telah ditetapkan dalam Peta Jalan Jaminan Sosial Kesehatan dan Peta Jalan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

DJSN yang bertanggung jawab kepada Presiden, berfungsi merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem Jaminan Sosial Nasional, dan mempunyai kewenangan melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial, serta sebagai pengawasan ekternal Badan Penyelnggara Jaminan Sosial.

Adapun susunan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional periode 2014-2019 sebagai berikut:

Ketua DJSN Chazali H. Situmorang.

Anggota:

1. A. Mudji Handaja

2. Asih Eka Putri

3. Taufik Hidayat

4. Soeprayitno

5. Isa Rachmatarwata

6. Andi Zaenal Abidin Dulung

7. Zaenal Abidin

8. Angger P. Yuwono

9. Subiyanto

10. Usman Sumantri

11. Bambang Purwoko

12. Ahmad Ansyori

13. Sanny Iskandar

14. Rudy Prayitno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on December 22, 2014

Jakarta, 22 Desember  - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menginstruksikan Dinas Kebersihan setempat mengikutsertakan petugas kebersihan mereka dalam program asuransi kesehatan yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesnas).
"Saat ini ada sekitar 747 pesapon (petugas kebersihan) se-Kota Bekasi yang belum mendapat fasilitas asuransi kesehatan," kata Rahmat Effendi di Bekasi, Sabtu (20/12/2014).
Ia menyebutkan mengetahui kondisi itu dari pertemuan dengan petugas kebersihan di sejumlah kantor kecamatan.
"Saya minta mereka semuanya diikutsertakan Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesnas), karena itu penting bagi mereka dan keluarganya yang hanya mengandalkan gaji rata-rata hanya Rp1 juta per bulan," katanya.
Rahmat seperti dilansir laman Antaranews, mengaku siap terlibat langsung dalam upaya pendataan terhadap para petugas kebersihan yang akan diikutsertakan dalam program Jamkesnas.
"Saya siap mendatangi langsung rumah mereka (petugas kebersihan) satu per satu untuk pendataan," katanya.
Selain memberikan Jamkesnas, kata dia, Pemkot Bekasi juga akan menaikkan gaji para pesapon dan sopir truk pengangkut sampah dari Rp1 juta menjadi Rp1,5 juta per bulannya.
"Jadi ternyata mereka bertahun-tahun bawa truk hanya punya Sim A, kan itu berisiko pada saat di jalan harusnya SIM B1, tapi mereka mau buatnya dari mana kalau gajinya saja hanya Rp1 juta," katanya.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on December 20, 2014

Jakarta, 20 Desember  - Para korban longsor di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan iuran (PBI), akan dimasukkan ke Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) 2015. Dengan pendataan ulang tersebut, diharapkan program bantuan sosial dari pemerintah dapat diterima para korban longsor.

Oleh humas on December 19, 2014

Jakarta, 19 Desember  - Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan antar Lembaga, BPJS Kesehatan, Purnawarman Basundoro, mengatakan, pihaknya menargetkan jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) naik menjadi 170 orang pada 2015 mendatang.
"Target 2015 secara nasional 170 juta orang peserta. Itu yg menjadi target dan perhatian kami," ujar dia dalam diskusi publik di Jakarta, Kamis.
Purnawarman seperti dilansir laman Antaranews, mengatakan, per November 2014 jumlah peserta JKN telah mencapai 131,6 juta orang, melebihi target yakni 121,6 juta orang.
"Taget awalnya minimal 121,6 juta peserta. Di awal tahun jumlah peserta sekitar 112 juta-an. Tetapi per November (tahun ini) sudah 131,6 juta orang," kata dia.
Menurut Purnawarman, dari total peserta ini, sekitar 72 persen merupakan penerima bantuan iuran. Kemudian, pekerja penerima upah (PPU) yang terdiri dari Polri/TNI, pejabat negara, pegawai pemerintahan dan pegawai swasta sekitar 18 persen. Lalu sisanya adalah PBPU 6 persen dan bukan pekerja sebesar 4 persen.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (PKEKK FKM UI), Prof. Dr. Hasbullah Thabrany, MPH, DrPH, menilai tingkat partisipasi masyarakat terhadap JKN tergolong memuaskan.
Menurut dia, berdasarkan hasil jajak pendapat pada 681 orang responden di 20 provinsi diketahui saat ini sudah hampir separuh atau 49 persen yang telah menjadi peserta JKN. Dari total ini, kelompok usia tertinggi ialah 21-30 tahun, yakni sekitar 44,5 persen.
Hanya saja, sekalipun tingkat kepercayaan masyarakat soal JKN tergolong memuaskan, tak sedikit peserta yang mengaku belum puas dengan layanan yang diberikan. Dia mengatakan, sekitar 681 orang responden ini, sekitar 43 persen yang mengaku telah menggunakan kartu JKN yakni mereka yang belum bekerja, hanya 44 persen yang merasa puas dengan layanan dokter.
"Hal ini mungkin disebabkan oleh layanan rumah sakit ketika masih dikelola Askes dinilai lebih baik dibandingkan ketika dikelola BPJS, " ujar Prof. Dr. Hasbullah.
Lebih lanjut, dia menyebutkan, bila dilihat dari sisi antrian, sekitar 64 persen mengakui harus mengantri panjang saat mengurus JKN. Kemudian, dari total ini, 51 persen mengaku tak puas dengan layanan dokter, sementara sisanya tidak puas dengan layanan rumah sakit.
Menurut Dr. Hasbullah, rendahnya tingkat kepuasan peserta soal JKN dapat menjadi bumerang terhadap kelangsungan JKN dan tingkat keluhan akan menjadi semakin tinggi ketika peserta pekerja penerima upah (PPU) pegawai swasya didorong untuk mendaftar paling lambat 1 Januari 2015.

Layanan JKN dinilai belum memuaskan peserta

Sementara itu dari hasil jajak pendapat yang dilakukan pihak dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), menunjukkan, layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di tahun 2014 belum memuaskan pesertanya.
Ketua Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (PKEKK FKM UI), Prof. Dr. Hasbullah Thabrany, MPH, DrPH, mengungkapkan, jajak pendapat ini melibatkan 681 orang responden dari 20 provinsi di Indonesia.
Dia mengatakan, sekitar 681 orang responden ini, sekitar 43 persen yang mengaku telah menggunakan kartu JKN yakni mereka yang belum bekerja, hanya 44 persen yang merasa puas dengan layanan dokter.
"Hal ini mungkin disebabkan oleh layanan rumah sakit ketika masih dikelola Askes dinilai lebih baik dibandingkan ketika dikelola BPJS, " ujar Prof. Dr. Hasbullah di Jakarta, Kamis.
Lebih lanjut, dia menyebutkan, bila dilihat dari sisi antrian, sekitar 64 persen mengakui harus mengantri panjang saat mengurus JKN.
Kemudian, dari total ini, 51 persen tidak mengaku tak puas dengan layanan dokter, sementara sisanya tidak puas dengan layanan rumah sakit.
Menurut Dr. Hasbullah, rendahnya tingkat kepuasan peserta soal JKN dapat menjadi bumerang terhadap kelangsungan JKN dan tingkat keluhan akan menjadi semakin tinggi ketika peserta pekerja penerima upah (PPU) pegawai swasya didorong untuk mendaftar paling lambat 1 Januari 2015.
"Akan tetapi, perlu dicatat bahwa ketidakpuasan peserta terhadap layanan dokter dan rumah sakit tidak terlepas dari rendahnya sebagian bayaran kapitasi dan CBG ke rumah sakit yang ditetapkan Kemenkes," kata dia.
Di samping itu, lanjut dia, pembayaran JKN diwarnai ketidakseimbangan penetapan tarif CBG dan pemberian insentif pada rumah sakit besar, distribusi dana klaim yang bermasalah di tingkat daerah dan penetapan iuran.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on December 17, 2014

Jakarta, 17 Desember -  Beberapa anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyampaikan Holding Statement tentang Penyelenggaraan SJSN oleh BPJS Kesehatan tahun 2014 di hadapan media massa nasional. (dari kiri ke kanan) Soeprayitno, Usman Sumantri, Bambang Purwoko, Subiyanto, dan Zainal Abidin, Rabu (17/12/2014) di Jakarta.

Sejak resmi diluncurkan 31 Desember 2013 lalu, penyelenggaraan BPJS Kesehatan di tanah air tidak terasa sudah memasuki usia hampir satu tahun. Meskipun diakui masih banyak kekurangan dalam pelaksanaannya, DJSN selaku penanggung jawab SJSN, sejauh ini sudah melakukan monitoring dan evaluasi di beberapa provinsi yaitu Jatim, Jateng, Sultra, Sulsel, Sumut, dan Bali. "Hasilnya, soal kultur masyarakat kita yang harus dipertegas agar program BPJS Kesehatan ini berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Mendaftarlah jadi peserta BPJS Kesehatan sejak sekarang dan bayar iurannya dengan tertib," papar Bambang.

Senada dengan Bambang, Zainal Arifin mengungkapkan, dari hasil laporan yang diperolehnya diketahui bila masyarakat kita banyak yang baru mendaftar kepesertaan BPJS Kesehatan begitu menderita sakit. Setelah sembuh, iuran BPJS Kesehatan yang jadi kewajiban untuk dibayarkan pun berhenti. "Tertib membayar iuran dan semangat gotong royong seharusnya tetap ada serta perlu terus ditanamkan di dalam budaya masyarakat kita. Gotong royong adalah nilai ke-indonesia-an yang sangat baik dan kita perlu terus mensosialisasikan ini dalam penyelenggaraan BPJS Kesehatan." (IN/Gs)

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on December 11, 2014

Jakarta, 11 Desember  - Pemerintah menyatakan penyaluran salah satu kartu sakti Jokowi yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) perlu validasi data lagi. Sayangnya, pemerintah tidak menganggarkan dana untuk validasi data tersebut.
Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa seperti dilansir laman Sindo news, mengatakan, semestinya penyaluran KKS yang berada di bawah koordinasi Kemensos ini divalidasi lagi. Penyaluran kartu KKS yang berkoordinasi dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) kemarin masih memakai Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011.
“Di bawah itu (di lapangan) angka kemiskinan sangat dinamis. Ada yang mendadak kaya, ada yang miskin karena tulang punggung keluarganya meninggal atau terkena bencana. Kami memakai data tua, padahal semestinya data tersebut harus divalidasi ke data 2014,” ungkapnya seusai Workshop Hari Antikorupsi di Kantor Kemensos, Rabu (10/12/2014).
Mensos menyampaikan, di setiap rapat kabinet pihaknya selalu mengungkapkan kondisi ini. Dia bahkan mengaku sudah berbicara khusus kepada Wapres Jusuf Kalla, Menko PMK Puan Maharani, dan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Andrinof Chaniago. Pemerintah seharusnya menganggarkan dana validasi karena penting agar kartu tepat sasaran.
Kemensos yang berwenang melakukan validasi karena memang diamanatkan undang-undang. Pemerintah menyatakan mungkin anggaran validasi data bisa diambil dari APBN Perubahan. Namun, menurut dia, terlalu lama jika menunggu APBNP. Opsinya bisa saja diambil dari anggaran cadangan risiko perlindungan sosial.
Menurut Mensos, pihaknya membutuhkan dana Rp300 miliar, namun itu hanya cukup untuk verifikasi data. Sementara pendataan dengan basis data terstruktur membutuhkan dana hingga Rp1,1 triliun. Ketua Pokja UKM Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Ari Perdana menjelaskan, memang sasaran kartu sakti Jokowi adalah masyarakat yang sudah menerima bantuan sosial pada tahun-tahun sebelumnya.
Namun, dia menyatakan, pembagian kemarin hanya persiapan menuju pembagian yang menyeluruh ke seluruh masyarakat Indonesia, termasuk ke masyarakat yang berada di kawasan terpencil, tertinggal, dan terluar. “Kartu itu penanda, filosofi bahwa pemerintah ingin terjun langsung berperan membantu rakyat baik dalam pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat,” tuturnya.
Ari menerangkan, kartu sakti yang diluncurkan Presiden adalah penanda pemerintahan ingin terjun langsung dalam kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemerintah juga berjanji meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka lebih memahami arti penting kartu ini untuk kesejahteraan mereka.
Lebih lanjut Ari mengimbau kepada seluruh kalangan untuk mendukung program pemerintahan, terutama yang terkait program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketua Komisi VIII DPR Saleh Daulay menyatakan, penyaluran KKS ini memang terburuburu.
Meski KKS dianggap baik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, ada dampak sosial di balik itu yakni ketidakakuratan data penerima kartu. Secara tegas dia bahkan menyebutkan langkah Kemensos yang menyalurkan kartu dengan data 2011 melanggar UU No 13/2011 Pasal 8 ayat 5 tentang Fakir Miskin.(Sn/Gs).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on December 10, 2014

Jakarta, 10 Desember  - Hingga saat ini, peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencapai angka 131,9 juta peserta. Jumlah ini memenuhi target dalam peta jalan pemerintah yakni 131,4 juta peserta.

"Awalnya pemerintah telah mempunyai peta jalan dengan menargetkan 121,6 juta termasuk di dalamnya eks Jamsostek 8,1 juta jiwa. Bulan Mei terpenuhi, lalu target direvisi menjadi 131,4 juta dan telah dipenuhi juga," kata Sri Endang Tidarwati Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan di Jakarta, Selasa (9/12/2014).

BPJS Kesehatan sendiri seperti dilansir laman Tribun News,menargetkan tahun 2015 mendatang kepesertaannya mencapai 168 juta orang.

"Artinya dalam setahun akan ada penambahan sekitar 37 juta peserta yang sebagian diperoleh dari dari pekerja penerima upah dari badan usaha," katanya.

Tidak hanya bada usaha, BPJS Kesehatan menginginkan seluruh masyarakat Indonesia yang sehat mendaftar.

"Jangan sampai menunggu sakit baru bayar. Program JKN ini sifatnya gotong royong jadi memerlukan iuran orang yang sehat untuk diberikan orang yang sakit. Jadi jangan sakit baru mendaftarkan diri jadi peserta JKN," katanya. (Tn/Gs)

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on December 08, 2014

Jakarta, 8 Desember – Deputi Menko PMK  Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Ghazali Situmorang (kanan) memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Pemutakhiran Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial, Senin (8/12/2014) pagi di ruang Rapat Utama Kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No3, Jakarta. (Foto:Gs).

Deputi PMK Ghazali Situmorang dalam rakor tersebut didampingi Deputi Menko PMk Bidang Koordinasi Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan Masyarakat Wahnarno Hadi (kedua kanan), sedangkan Dirjen Kemensos Andi (kedua kiri) dan Direktur Eksekutif TNP2K Bambang Widianto (kiri) memberikan paparan mengenai perkembangan data tentang program perlindungan sosial.

Tampak hadir dalam rakor tersebut, antara lain Deputi enko PMK Bidang Koordinasi pendidikan dan Agama Agus Sartono, Staf Ahli Menko PMK Abdullah Antaria, Eka Julianti, dan Para Staf Khusus Menko PMK, serta para pejabat yang mewakili K/L terkait seperti dari Kemdikbud, Kemensos, PT Pos Indonesia. (Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on December 07, 2014

Jakarta, 8 Desember Seluruh perusahaan, baik kecil, sedang dan besar serta badan usaha milik daerah (BUMD) diberi waktu hingga 19 Desember untuk menyerahkan berkas pengajuan ke Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS).

Hal ini untuk memenuhi ketentuan PP 11/2013 yang menyatakan bahwa Pemberi Kerja pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), usaha besar, usaha menengah, dan usaha kecil wajib melakukan pendaftaran kepesertaan Jaminan Kesehatan kepada para pekerjanya paling lambat 1 Januari 2015.

Oleh humas on December 01, 2014

Jakarta, 1 Desember  - Bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perkebunan kelapa sawit di Deli Serdang Sumatera Utara, iuran untuk Jaminan Kesehatan Nasional dirasakan berat.

Pasalnya, seperti dilansir laman Tribun News, meski hanya perlu membayar Rp 19 ribu per bulan untuk pelayanan rumah sakit kelas 3, namun banyaknya jumlah anak, maka memberatkan.

"Kebanyakan mereka mempunyai empat orang anak sehingga ketika harus mengiur terasa berat karena harus membayar untuk enam orang," kata Kepala Puskesmas Aras Kabu Kecamatan Beringin Deli Serdang dr Ratna Tanjung saat mendapatkan kunjungan Sekertaris Jenderal Kemenkes, Untung Suseno, Sabtu (29/11/2014).

Ia pun berharap BPJS maupun pemerintah setempat bisa mengambil langkah-langkah untuk memberikan kemudahan.

"Terlebih pemerintah harus menjadikan orang tidak mampu itu menerima PBI," katanya.

Puskesmas Aras Kabu menjadi andalan warga sebagai tempat pelayanan kesehatan primier.

Mereka melayani penyuluhan ibu hamil, rawat inap yang semua diberikan secara gratis jika terdaftar menjadi peserta JKN.

Wilayah ini berada tidak jauh dari Bandara Internasional Kualanamu Sumatera Utara. (Eko Sutriyanto)

Sunari Belum Pernah Dapat Bantuan Pemerintah

Sementara itu, Keluarga Sunari (60), di Dukuh Mugas, Desa Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, luput dari bantuan dana dari pemerintah.

Meski mereka hidup dalam kemiskinan, namun tidak pernah ada uang bantuan dari pemerintah yang pernah diterima.

Baik itu di masa bantuan langsung tunai (BLT), maupun hingga era Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diluncurkan Presiden Joko Widodo.

Sunari tinggal di rumah berdinding anyaman bambu berlantai tanah liat bersama istrinya, Nawiyah (55) dan anaknya Sodri (22).

“Saya juga sudah menanyakan pada Pak RT, kenapa saya tidak dapat uang bantuan dari pemerintah tapi Pak RT hanya bilang, bersabar,” kata Sunari, Minggu (30/11/2014) sore.

Rumah Sunari yang berukuran 4x6 meter persegi itu terbagi dalam dua sekat. Bagian belakang untuk dapur dan kandang kambing, dan bagian depan adalah kamar yang merangkap ruang tamu.

Bila mau mandi atau buang air besar, mereka harus ke sungai, yang jaraknya sekitar 200 meter dari gubuk itu.

Untuk penerangan rumah, Sunari mendapat bantuan dari mushala yang jaraknya sekitar 500 meter.

“Kalau kencing, yang di kebun milik orang,” tambah Sunari, yang rumahnya jauh dari perkampungan, dan berdiri di tengah kebun.

Sunari mengaku, rumahnya itu berdiri di tanah milik saudaranya. Demikian juga dengan sepasang kambing yang ia pelihara.

Pekerjaan sehari-hari Sunari, adalah mencari kayu dan madu di hutan. Penghasilannya tidak menentu.

Sementara istrinya, menderita sakit paru-paru dan asam urat, sehingga memerlukan perawatan.

“Anak saya, Sodri yang menjaga emaknya di rumah dan mengantarkannya berobat. Sehingga Sodri, tidak bisa bekerja. Biasanya, ia bekerja sebagai kenek tukang batu,” kata Sunari.

Namun Sunari mengaku memegang kartu Jamkesmas. Sehingga, istrinya yang sakit, bisa berobat gratis di puskesmas maupun rumah sakit di Kendal.

Kemiskinan yang diderita oleh keluarga Sunari ini rupanya diketahui oleh LSM Serikat Rakyat Miskin Indonesia (RSMI) Kendal.

Mereka lantas melakukan penggalangan dana. Uang yang terkumpul kemudian dibelikan satu karung beras ukuran 25 kilogram, kasur lempit, meja kursi, dan uang tunai.(Tn/Gs).

 

 

 

 

Oleh humas on December 01, 2014

Jakarta, 1 Desember - Penyaluran dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak menuai beragam masalah. Data penerima tidak lagi akurat, terjadi pemotongan bantuan, dan sejumlah warga diketahui menggadaikan kartu perlindungan sosial.

Laporan dari beberapa daerah yang dikumpulkan Kompas sejak pekan lalu dan dikutip laman baranews, hingga Minggu (30/11) menyebutkan, beragam masalah itu menunggu penyelesaian dari pemerintah.

Di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, penyaluran dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) belum merata. Data yang digunakan sudah tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga menimbulkan kecemburuan di antara warga.

Belasan janda miskin di Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, misalnya, tak tersentuh program tersebut.

Raswi (51), seorang janda di Kampung Sri Rahayu, Kelurahan Karangklesem, mengatakan, saat suaminya masih hidup, dirinya mendapatkan bantuan. ”Namun, setelah suami saya meninggal, sampai sekarang belum pernah dapat bantuan lagi,” kata Raswi.

Sumarti (57) yang hidup tak jauh dari kamar Raswi juga menyatakan tidak mendapat dana PSKS. ”Sejak dulu saya tidak mendapat bantuan,” ujarnya.

Ketua RT 004 RW 010 Rasmin Suherman mengatakan, dari 126 keluarga di wilayahnya, hanya 10 keluarga yang mendapat dana PSKS. Selebihnya ada sekitar 80 keluarga masuk kategori tidak mampu yang tidak mendapatkan dana tersebut. Ia menyatakan sudah mengajukan perubahan data itu kepada pemerintah, tetapi belum mendapat tanggapan.

Ketua RT 005 RW 007 Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Hanan Wiyoko menyatakan, dari tiga penerima di wilayahnya, satu nama sudah meninggal, sedangkan yang lain tercatat dobel.

Di Kabupaten Malang, Jawa Timur, pencairan dana PSKS masih diwarnai adanya data ganda. Sekretaris Desa Urek-urek, Kecamatan Gondanglegi, Riyanto mengatakan, ada lebih dari 30 data ganda di desanya.

Riyono, perangkat Desa Ketawang di Kecamatan Gondanglegi, mengatakan, ada 36 nama yang ganda. Selain data ganda, Riyono juga menyatakan masih ada warga tidak mampu saat ini yang tidak mendapatkan dana PSKS.

Di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, pencairan dana PSKS berlangsung lancar walaupun masih banyak warga tidak mampu yang belum terakomodasi.

Tini Indarwati (47), warga RT 011 RW 003 Kelurahan Krajan, Kecamatan Mejayan, mengatakan, ia tidak mendapat surat panggilan dari kelurahan walau tetangganya banyak yang dapat. Buruh cuci bersuami pengayuh becak ini mengatakan, saat kenaikan harga BBM sebelumnya, dia mendapat bantuan, tetapi itu pun hanya satu kali pencairan dan setelahnya tidak diundang, sementara bantuan diberikan selama setahun. Sebaliknya, di kelurahan tersebut, ada ketua RT yang mampu dan memiliki rumah permanen berlantai dua menerima dana PSKS.

Bupati Madiun Muhtarom berharap pemerintah dapat memastikan terlebih dulu data penerima.

Pemotongan

Di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, pencairan dana kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi diwarnai pemotongan, dengan alasan untuk pemerataan dan tidak menimbulkan polemik bagi warga yang menilai pemberian kompensasi tidak tepat sasaran.

Pemotongan itu terjadi di wilayah Kecamatan Mantup. Di Desa Jotosanur, setiap penerima dana kompensasi dipotong sebesar Rp 40.000 untuk jatah dua bulan sebesar Rp 400.000. Menurut seorang warga, Ningsih (58), dananya dipotong pihak perangkat desa sehingga dia hanya menerima Rp 360.000.

”Katanya, akan diberikan kepada warga yang layak menerima, tetapi tidak dapat bantuan,” ujarnya.

Kepala Desa Jotosanur Dian Frajin menyatakan, pihak desa tak pernah meminta pemotongan dana, tetapi itu kebijakan lingkungan masing-masing. Dana yang terhimpun dari pemotongan tersebut dialihkan kepada warga miskin yang tak memiliki Kartu Perlindungan Sosial.

Kartu digadaikan

Lebih dari 100 warga di Kelurahan Babat dan Desa Plaosan, Kecamatan Babat, Lamongan, merasa waswas dan terancam tidak bisa mencairkan dana kompensasi kenaikan harga BBM. Pasalnya, Kartu Perlindungan Sosial—kartu lama yang biasa digunakan untuk menerima kompensasi—yang dimiliki digadaikan senilai Rp 100.000-Rp 125.000 per kartu.

Warga harus menebus kartu tersebut dengan nilai tiga kali lipat apabila ingin mendapatkan kembali kartu itu. Mereka menggadaikan kartu tersebut kepada perorangan yang menawarkan jasa gadai.

Kepala Desa Plaosan Suyoto menyatakan, hal itu terungkap saat ketiga warganya, yakni Wiji Narti (50), Samiran (51), dan Samkoyo (45), melaporkan telah menggadaikan Kartu Perlindungan Sosial.

Menanggapi masalah-masalah itu, Kepala Departemen Komunikasi dan Informasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ruddy Gobel menyatakan, kecil kemungkinan ada data ganda. Data telah digunakan sejak 2013 sehingga jika ada data ganda, semestinya terdeteksi sejak tahun lalu.

Soal penggadaian kartu, Ruddy mengatakan, hal itu tak ada gunanya. Alasannya, hanya yang bersangkutan yang bisa mencairkan dana. Pada saat mencairkan, petugas kantor pos akan melihat kartu tanda penduduk. (Kce/Bn/Gs)

 

 

 

 

Oleh humas on November 30, 2014

Jakarta, 30 Nopember - Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla telah meluncurkan tiga kartu sakti, yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Ketiga kartu tersebut memiliki fungsi berbeda, tetapi tujuannya sama: demi kesejahteraan rakyat.
KKS memberikan bantuan sosial langsung dan berlaku selama lima tahun.

Oleh humas on November 28, 2014

Jakarta, 28 Nopember - Menteri KoordinatorBidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, menjelaskan bahwa data orang miskin di Indonesia harus terus diperbaiki.

Untuk itu, Menko seperti dilansir laman Inilah.com, menjelaskan bahwa data yang ada akan terus diperbaharui. Hal ini merujuk kepada data yang ada sejak 10 tahun lalu.

"Data yang ada kami pergunakan untuk kemudian kami perbaiki. Agar supaya akurasi dan fabilitasnya itu lebih akurat dari pada yang sudah dilakukan. Karena data itu dilakukan sudah 10 tahun yang lalu. Jadi kami tahun depan mulai ada pendataan yang baru untuk mensingkronkan, nggak mungkin kemudian membuang data yang sudah ada, dengan data yang baru. Saya rasa itu tidak efisien," papar Menko, Puan Maharani saat ditemui di Hari Kesehatan Nasional (HKN), Kamis (27/11/2014), Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta.

Sejauh ini, tambah Menko, data yang ada tidak bermasalah melainkan harus tetap diperbaharui.

"Bukan bermasalah, tapi kami memperbaiki, agar akurasi dan mengevaluasi dari hal - hal yang kemarin sudah dilakukan agar lebih baik pada tahun depan," tambahnya. (Ic/Gs).

 

 

 

 

 

Oleh humas on November 27, 2014

Jakarta, 27 Nopember - Pemerintah telah meluncurkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh warga untuk berobat secara gratis. Dalam pelaksanaannya, KIS masih beririsan dengan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang memiliki fungsi yang sama.
Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan, pemerintah masih butuh waktu untuk proses transisi kartu tersebut. Nantinya, semuanya akan menjadi satu kartu.
"Saat ini kita memang bekerjasama dengan BPJS dan kita memerlukan masa transisi untuk merubah kartu itu menjadi satu kartu yang nanti akan terintegrasikan," ujar Menko PMK Puan Maharani usai menghadiri acara peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN), Kamis (27/11/2014) pagi di TMII, Jakarta Timur.
Menko PMK Puan Maharani seperti dilansir laman Detiknews, mengatakan, semuanya saat ini sedang dalam proses. Pihaknya, sebagai koordinator pemerintah di bidang kesejahteraan ini akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, seperti BPJS dan pemerintah daerah.
Menko PMK menegaskan, setiap kartu tersebut tetap masih bisa digunakan oleh masyarakat.
"Mekanismenya semua masih dalam proses untuk kemudian dikoordinasikan dengan semua pihak terkait bahwa sebelum kartu yang kami harapkan menjadi satu kartu itu. Kartu yang ada tetap bisa digunakan oleh rakyat dan tidak akan mengganggu program pemerintah yang sudah dilakukan oleh pemerintahan yang lalu," jelas Menko PMK.(Dn/Gs).
 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on November 27, 2014

Jakarta, 27 Nopember  - Menko PMK Puan Maharani mengatakan bahwa tidak ada masalah pendistribusian kartu ‘Sakti’ ke seluruh Indonesia. Seperti diketahui bahwa Pemerintahan yang dipimpin Jokowi Widodo-Jusuf Kalla meluncurkan beberapa 'Kartu Sakti' untuk program kesejahteraan rakyat. Puan mengatakan, pemerintah harus melakukan distribusi yang terukur di setiap wilayah agar semua rakyat bisa memanfaatkan kartu ini dengan baik.
"Nggak ada hambatan, hanya masalah distribusi itu kan harus terukur di setiap wilayah dan saat kemudian kartu itu diterima oleh masyarakat agar bisa dipergunakan dengan baik," kata Menko PMK Puan maharani usai menghadiri acara Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-50, Kamis (27/11/2014) pagi di TMII, Jakarta Timur.
Sementara itu, lanjut Menko PMK seperti dilansir laman Detiknews., untuk pendataan, pihaknya masih menggunakan data yang sudah ada. Namun data tersebut akan mengalami pembaharuan, sebab data yang dipakai tersebut merupakan data yang telah ada sejak 10 tahun lalu.
"Tentu saja data yang ada akan kami pergunakan dan kami perbaiki agar validasi dan akurasinya memang lebih akurat. Karena itu data kan dibuat sudah dari 10 tahun lalu, jadi kami berharap tahun depan ada pendataan baru untuk mengsinkronkan. Jadi tdak membuang data yang lama kemudian membuat data yang baru, karena itu tidak efisien," tegas Menko PMK.
Menko PMK juga menegaskan bahwa pencakupan 'Kartu Sakti' ini ke seluruh Indonesia akan dilakukan secara bertahap mulai tahun depan. Diharapkan rakyat Indonesia bisa memanfaatkan kartu ini dengan baik dan tepat guna.
"Itu mulai tahun depan. Jadi dimulai tahun depan, kemudian rakyat Indonesia secara bertahap akan bisa menikmati fasilitas yang diberikan negara dalam prefentif, kuratif dan promotif. Kita ini 250 juta, jadi siapapun, negara manapun nggak mungkin dalam satu tahun, kemudian bisa menyediakan fasilitas seperti itu. Jadi ini dimulai tahun depan," jelas Menko PMK.
'Kartu Sakti' yang dimaksud yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).  Diharapkan rakyat yang kurang mampu bisa memanfaatkan kartu ini menuju kehidupan yang sejahtera.(Dn/Gs).

 

 

 

 

 

Oleh humas on November 27, 2014

Jakarta, 27 Nopember  - Sebanyak 2,8 juta keluarga kurang mampu di Surabaya dan Kabupaten Banyuwangi akan menjadi target program kartu "sakti" Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kedua daerah itu menjadi daerah percontohan penerapan program Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan pemimpin baru Jokowi-Jusuf Kalla.
Spesialis Senior Komunkasi dan Pelaksanaan Program, Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Rajeshanagara Sutedja, seperti dilansir laman Kompas.com, mengatakan, dua daerah itu dijadikan daerah percontohan menyusul tingkat kerumitan daerah perkotaan dan pedesaan.
"Kita akan terus evaluasi bagaimana kendala-kendala di lapangan," katanya seusai sosialisasi di Surabaya, Rabu (26/11/2014).
Untuk Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) akan diberikan kepada 181.000 keluarga miskin di Kota Surabaya dan Banyuwangi, Kartu Indonesia Pintar untuk 160.000 siswa kurang mampu dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dibagikan kepada 600.000 individu di dua daerah tersebut.
"Secara nasional untuk tahap pertama diberikan kepada 15,5 juta di 19 kabupaten dan 10 provinsi," terangnya.
Peluncuran tahap pertama di daerah-daerah tersebut dipastikan rampung hingga akhir Desember nanti, dan diperkirakan tuntas secara nasional hingga akhir 2015.
Mensos  Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa sumber pendanaan ketiga kartu berasal dari dana bantuan sosial yang masuk dalam APBN. Nilainya mencapai Rp 6,4 triliun. Dana tersebut sempat menuai pro-kontra karena Ombudsman menemukan, ada 40-60 daerah yang memiliki program serupa. Karena itu, anggaran program kartu "sakti" Jokowi dinilai pemborosan, dan berpotensi menimbulkan duplikat anggaran.

Tak Bisa Cairkan PSKS,  Pria Tua Sebatang Kara Ini “Gigit Jari”

Sementara itu, Suwali (73), warga Dusun Manikmoyo, Desa Kalisidi, Ungaran Barat, tertunduk lesu di salah satu deretan kursi kosong di Kantor Pos Ungaran, Jalan MT Haryono, Ungaran. Tangannya menggenggam erat selembar kupon bantuan langsung tunai (BLT) dan kartu keluarga yang sudah lusuh.
Dia bermaksud mencairkan dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) seperti yang lainnya. Namun, pria renta yang hidup sebatang kara ini harus menelan kenyataan pahit. Dia ditolak karena tidak mempunyai Kartu Perlindungan Sosial (KPS).
"Kasihan Mbah Suwali, dia benar-benar warga miskin. Rumah saja tidak punya. Istrinya sudah meninggal setahun lalu dan tidak punya anak. Seharusnya dia dapat karena warga lainnya yang dulu dapat BLT diberi KPS," kata Ahmad Sulaeman (46), yang mendampingi Suwali.
Suwali berangkat bersama 10 warga miskin Desa Kalisidi lainnya. Dia terpaksa didampingi Sulaeman lantaran kondisi kesehatannya yang buruk, mengakibatkan dirinya tidak bisa berjalan normal. Suwali dan tetangganya menyewa mobil L300 untuk bisa sampai di Kantor Pos Ungaran.
"Kulo mpun mboten saged nyambut damel (Saya sudah tidak bisa bekerja)," kata Suwali.
Rencananya, jika dia dapat mencairkan dana PSKS sebesar Rp 400.000 itu, dia akan membeli beras. Sebulan yang lalu, rumah semipermanen yang dihuninya roboh karena sudah dimakan usia. Kini Suwali menumpang di rumah tetangga yang masih saudara jauh dari mendiang istrinya.
"Makan minumnya dari para tetangga," imbuh Sulaeman.
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Ungaran Barat, Sujadi, saat dikonfirmasi, menjelaskan, ada kemungkinan Suwali tercecer saat dilakukan pendataan oleh petugas Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga tidak tercatat dalam daftar penerima KPS.
"Setelah kami cek, Mbah Suwali masuk di data BPS tahun 2009 sehingga kupon yang dibawanya sudah kedaluwarsa. Kemungkinan di pendataan berikutnya dia tercecer," kata Sujadi.
Dia menjelaskan, untuk bisa menerima dana PSKS, penerima manfaat harus menunjukkan KPS kepada petugas Kantor Pos yang sudah ditunjuk.
Sebelumnya, KPS dibagikan kepada warga tak mampu langsung ke rumah masing-masing via pos. KPS secara otomatis menggantikan kupon BLT versi pendataan BPS tahun 2011.
"Temuan ini kami catat. Kami akan pastikan pihak RT, RW, atau desa memasukkan nama Suwali pada pendataan berikutnya," kata Dujadi.
Terlepas itu, dia juga tidak menampik, penyaluran PSKS tidak tepat sasaran. Pasalnya, menurut dia, pembagian KPS berdasarkan data survei tahun 2011.
"Bisa jadi saat disurvei miskin, sekarang sudah kaya, atau sebaliknya," pungkas Sujadi.
Hari ini adalah hari pertama pembagian dana PSKS di Kabupaten Semarang. Sebanyak 2.255 rumah tangga sasaran (RTS) di wilayah Ungaran Timur dan Ungaran Barat dijadwalkan menerima bantuan kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi itu. Jumlah penerima secara keseluruhan se-Kabupaten Semarang mencapai 19.074 RTS, yang akan dibagikan secara bertahap di masing-masing Kantor Pos terdekat maupun kantor kecamatan terdekat.(Kc/Gs).

 

 

 

 

Oleh humas on November 27, 2014

Jakarta, 27 Nopember  - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengimbau masyarakat agar tidak perlu khawatir mengalami penyusutan jumlah dana, saat menggunakan Layanan Keuangan Digital (LKD). Ia mengatakan, sistem LKD adalah tahap menuju program pengentasan kemiskinan yang terkawal oleh pemerintah.

"Kalau pakai uang cash kan banyak yang tanya, 'Bu ini bagaimana kalau 'menyusut' uangnya'? Tapi kalau LKD, berapa yang diberikan akan ketahuan berapa yang diterima," ujar Mensos, saat ditemui seusai bertemu Komite III DPD di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2014).

Mensos Khofifah seperti dilansir laman Kompas.com, menjelaskan, sistem LKD memudahkan masyarakat untuk mengetahui jumlah uang bantuan yang telah diterima, hanya dengan menggunakan ponsel. Selain itu, dengan menggunakan kartu SIM yang didapat dari Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS), masyarakat dapat mengirim, serta mengambil uang tunai melalui Bank yang ditunjuk.

LKD merupakan sarana simpanan dan transaksi keuangan non tunai. Dengan sistem ini, nomor ponsel pengguna menjadi rekening simpanan. Dengan LKD, masyarakat tidak lagi dibatasi oleh keberadaan bank atau ATM secara fisik.

"Ada kartu SIM, ada simpanan sebesar Rp 400 ribu untuk dua bulan. Boleh diambil sebagian atau sekaligus. Jika ada berita yang menyebut antrean pencairan dana sampai berdesakan, itu karena informasinya belum rata. Banyak yang mengira ini seperti bantuan langsung tunai (BLT) yang langsung hangus," kata Mensos.

Sementara itu, KSKS merupakan bantuan tunai bagi 15,5 juta keluarga kurang mampu, yang diberikan dalam bentuk rekening simpanan sebagai bagian dari strategi keuangan. KSKS tahap pertama diberikan pada awal November hingga Desember 2014, kepada 1.023.553 keluarga.

Kartu Indonesia Sehat sebagai Penyetaraan Perlakuan

 

Dalam kesempatan tersebut, Mensos Khofifah Indar Parawansa menyebut Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan program pemerintah untuk membuat kesetaraan di antara para pasien rumah sakit. Dengan kesetaraan tersebut, diharapkan pelayanan rumah sakit akan lebih maksimal, tanpa memandang jenis administrasi pasien tertentu.

"Saya sebut ini sebagai awal membangun kesetaraan perlakuan. Karena sering sekali kalau dilihat, penerima bantuan iuran (PBI) itu loss (lepas). Mereka dibelakangi," ujarnya.

Mensos mengatakan, Kementerian Sosial menargetkan sebanyak 86,4 juta jiwa penerima bantuan iuran (PBI) akan mendapat KIS secara keseluruhan pada bulan Mei-Juni 2015. Bagi peserta BPJS yang membayar sendiri iuran, secara keseluruhan akan mendapat KIS hingga bulan Desember 2015.

Sementara itu, sebut Khofifah, jenis pembayaran iuran KIS akan diketahui melalui kode barcode yang terdapat di kartu. "Ini bayar sendiri atau dibayar pemerintah? Kalau bayar sendiri ambil kelas satu atau kelas dua, itu ada di barcode," kata Mensos.

Dengan penyetaraan tersebut, menurut Mensos, diharapkan pihak rumah sakit tidak lagi membeda-bedakan perlakuan terhadap pasien yang mendapat bantuan pemerintah, atau yang membayar dengan uang pribadi.

Dengan sama-sama menggunakan KIS, kata Mensos, kelas-kelas pasien akan sulit teridentifikasi. Pelayanan KIS dengan pasien pengguna kartu BPJS Kesehatan tidak memiliki perbedaan. Proses pelayanan berada di fasilitas kesehatan primer, seperti puskesmas terlebih dahulu. Setelah itu, jika menurut dokter pasien tersebut perlu perawatan, selanjutnya akan dirujuk ke rumah sakit.

Soal Data PMKS, Kemensos Akan Bersinergi dengan Dinas Sosial

Berkaitan dengan PMKS, Kementerian Sosial akan meningkatkan sinergi antara data yang dimiliki Dinas Sosial Provinsi dengan program kesejahteraan sosial. Dengan sinergi tersebut, program bantuan pemerintah diharapkan dapat merata, termasuk bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

"Bagaimana anak jalanan, anak terlantar bisa dapat program bantuan? Mereka harus direkomendasikan oleh Dinas Sosial," jelas Mensos.

Menurut Mensos, merupakan tugas dinas sosial untuk mendata PMKS yang tidak memiliki data administasi yang lengkap. Misalnya, anak jalanan, tunawisma, dan gelandangan. Khofifah menambahkan, dinas sosial harus lebih pro aktif, terutama bagi PMKS yang tidak berasal dari panti-panti sosial.

Mensos mengatakan, peran dari dinas sosial sebagai mitra strategis di lapangan perlu keterpaduan tindakan, menggunakan parameter yang sesuai untuk mengukur dan menetapkan sasaran. "Kami undang dinsos provinsi se-Indonesia. Kami lakukan rapat sinergitas, supaya mereka melakukan validasi terhadap rakyat miskin," kata dia.

Dalam rapat kerja dengan anggota Komite III DPD, Mensos juga mengajak para anggota senator, untuk dapat mendorong masyarakat yang belum mendapat perlindungan sosial. Ia mengharapkan, kerja sama pusat dan daerah bisa membangun pemahaman, kerangka tindakan yang terukur dan juga terarah.(Kc/Gs).

 

 

 

 

Oleh humas on November 26, 2014

Jakarta, 26 Nopember  - Salah satu agenda kerja Presiden Joko Widodo selama melakukan kunjungan ke Bengkulu adalah mendatangi kantor pos untuk memantau penyerahan Kartu BPJS dan tiga "kartu sakti" lainnya.
Agenda kerja ini seperti dilansir laman Kompas.Com, berimbas kepada rezeki para pedagang dadakan yang sejak seminggu terakhir berjualan di areal Kantor Pos.  Sebab, terhitung sejak satu pekan terakhir pula, di Kantor Pos yang terletak di kawasan Tanah Patah, ribuan warga yang mencairkan dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS).
Membeludaknya pengunjung membawa berkah bagi pedagang dadakan seperti rujak, es, dan lainnya. Namun terhitung, Selasa (25/11/2014), kawasan tersebut bersih dari pedagang dadakan.
Kini, kawasan itu kini mendadak ramai dipenuhi oleh satuan polisi pamong praja. Tak cuma pedagang yang "diusir", areal parkir motor yang biasanya memakan badan jalan sehingga sering mengakibatkan macet panjang, kali ini menjadi lengang.
Ratusan motor tampak diparkir rapi di depan Kantor Jasa Raharja Bengkulu. Tak terlihat kemacetan di kawasan itu seperti hari-hari sebelumnya. "Kawasan ini sebentar lagi akan disterilkan karena Presiden akan berkunjung," kata salah seorang anggota Satpol PP yang berjaga.
Kedatangan Jokowi ke Bengkulu juga akan diisi dengan acara dialog dengan nelayan, dan "blusukan" ke Pasar Panorama. "Dijadwalkan  Presiden tiba setelah kunjungan ke Lampung dan bermalam di Hotel Santika," kata Asisten I, Pemprov Bengkulu, Edi Waluyo, sebelumnya. (Kc/Gs).

 

 

 

 

Oleh humas on November 26, 2014

Jakarta, 26 Nopember  - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MendesaPDT2) Marwan Jafar mengatakan, aspirasi masyarakat desa yang disampaikan melalui pesan pendek (SMS) mencapai ratusan pesan  setiap hari. Meski begitu menteri yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa ini mengaku tetap memerhatikan SMS yang masuk.

“Aspirasi melalui pesan seluler  tidak bisa diabaikan dan tetap harus diperhatikan sebagai Menteri Desa,” ujar Marwan, saat menggelar coffee morning bersama wartawan di Sekretariat Jenderal Transmigrasi, Kalibata, Jakarta, Selasa (25/11/2014).

Marwan seperti dilansir laman Kompas.com, melanjutkan, dari ratusan SMS yang dia terima setiap hari, kebanyakan berisi keluhan dari masyarakat desa. “Banyak  keluhan masyarakat desa, dari anaknya yang sakit, anak desa yang butuh pendidikan, kesehatan, jalan raya, dan banyak lagi. Semuanya tidak saya diamkan. Akan tercatat rapi dan aspirasi apapun bentuknya, akan ditindaklanjuti,” ujar Marwan.

Alasannya, kata Menteri Marwan, dalam sembilan agenda strategis prioritas (Nawacita) yang dimiliki Presiden Joko Widodo, semuanya berbasis kepada pengembangan masyarakat perdesaan. Marwan mengaku akan melakukan prioritas itu dan membangun Indonesia dari desa.

“Seperti membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, meningkatkan produktivitas rakyat, kemandirian ekonomi, revolusi karakter bangsa, dan memperteguh kebhinekaan dan perkuat restorasi sosial Indonesia,” kata dia.

Nawakerja

Tidak hanya Nawacita, Marwan juga memperkenalkan Nawakerja (sembilan kerja) prioritas. Nawakerja itu adalah gerakan desa mandiri, penguatan kelembagaan, pengembangan Badan Usaha Milik Desa, revitalisasi pasar, infrastruktur, penyaluran dana Rp 1,4 miliar per desa, penyaluran modal, pelayanan publik, dan save villages daerah perbatasan.

“Melakukan  pemberdayaan desa, itu merupakan kunci untuk membangun Indonesia Membangun desa dari Sabang sampai Merauke. Perlu infrastrukturnya, masyarakatnya, SDM, dan banyak lainnya," ujar mantan Ketua Fraksi PKB tersebut.  

Untuk pemberdayaan desa yang kuat, maka perlu ada dukungan dari perangkat pemerintah dan juga penganggaran. Marwan mengatakan, sistem kerja yang dijalaninya berubah secara total sehingga tidak lagi menggelontorkan anggaran yang hanya sekedar bantuan.

“Yang diinginkan adalah program nyata secara kasat mata. Segala yang dilaksanakan terlihat langsung. Seperti bansos-bansos yang kecil-kecil, itu terlalu melelahkan. Ada nilai-nilai program nyata yang dirasakan masyarakat," ujar dia. 

Terkait perangkat desa, Menteri Marwan mengatakan, semua hal yang berkaitan dengan perdesaan menjadi kewenangan kementeriannya. Karena semuanya sesuai dengan Undang Undang Desa, yakni terkait pemerintahan desa, pemberdayaan kawasan, pelaksanaan pembangunan desa, dan pembinaan masyarakat.

Adapun yang perlu diketahui, kata Marwan, desa yang sekarang merupakan desa mandiri. Camat, termasuk pemerintah daerah, sudah tidak bisa lagi  mengintervensi kewenangan desa. “Sebelum ada pemilihan langsung Presiden, desa-desa sudah lebih dulu melakukannya. Jadi banyak sistem yang sebenarnya dimulai dari desa,” ujarnya.(Kc/Gs).

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on November 25, 2014

Jakarta, 25 Nopember  - Penerima 3 kartu sakti Presiden Jokowi masih mengacu pada data Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011. Sadar data itu tak lagi akurat bila dijadikan patokan saat ini, maka Kemensos berinisiatif mengundang kalangan akademisi untuk duduk bersama mencari solusi.
"Harus divalidasi memang ada yang sebagian (program bantuan pemerintah pusat dan daerah) beririsan meskipun jumlahnya nggak signifikan. APBN 2014 tidak ada. Jadi kalau kita bikin tidak ada duitnya," terang Mensos Khofifah Indar Parawansa di Gedung Pertemuan Pusdiklat Kesos, Jl Margaguna Raya No 1, Radio Dalam, Jaksel, Selasa (25/11/2014).
"Maka Kemensos inisiatif undang banyak pihak dari kampus beri rekomendasi apa mau buat data PPLS baru lagi atau validasi rekomendasi data PPLS (tahun 2011 agar sesuai dengan kondisi terkini)," lanjutnya.
Data PPLS seperti dilansir laman Detiknews, memang digunakan sebagai rujukan penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Meskipun data tersebut tidak lagi menggambarkan kondisi terkini, namun pihaknya juga mengintegerasikan dengan TNP2K.
"Bahwa inclusion error dan exclusion error itu sesuatu yang nggak bisa dihindari tapi paling tidak secara metodologis PPLS 2011 itu relatif bisa dijadikan rujukan. Pelaksananya adalah BPS, basis datanya juga diintegerasikan di TNP2K," jelas mantan Menteri PPA era Gusdur itu.
Berdasarkan basis data itu, tercatat 15,5 juta rumah tangga akan mendapatkan program perlindungan sosial. Namun bagi pemegang KPS tersebut, sampai dengan Desember tahun ini baru 1.023.553 orang saja yang bisa dikonversi menjadi KKS.
"Secara bergantian mereka bisa dikonversikan dalam KKS, tetapi yang 14 juta orang itu tetap bisa mendapatkan bantuan perlindungan sosial Rp 400ribu. Kalaupun mereka belum dapat undangan itu hanya menunggu gilirannya saja yang akan diatur oleh PT Pos tanggal 18 November sampai 2 Desember. Menurut rencana itu seharusnya sudah," pungkasnya.

Besok Jelaskan Soal 3 Kartu Sakti Jokowi ke DPD

 

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa akan memenuhi undangan rapat dengan DPD di Senayan, Jakarta besok. Di situ Khofifah akan menerangkan program 3 kartu sakti Jokowi, yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
"Aku besok ke DPD ada undangan. Jadi kita menyampaikan seperti yang mereka minta soal KIS, KIP dan KKS," kata Mensos.
Tidak dijelaskan secara rinci pukul berapa rapat tersebut akan digelar. Namun kehadirannya untuk memaparkan program dan pendistribusian KIS, KIP dan KKS di depan anggota dewan perwakilan daerah.
Di sela-sela wawancara, Khofifah sempat ditanyai apakah ada rencana mampir ke DPR untuk silaturahmi. Lalu mantan Menteri PPA era Gusdur itu menjawab seadanya sambil melempar senyum.
"Nanti kalau mampir dibilang Mensos nggak ada kerjaan," celetuknya sembari tertawa.(Dn/Gs).

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on November 25, 2014

Jakarta, 25 Nopember - Menko PMK Puan Maharani (kanan) menerima Dirut BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G. Masassya (kiri), Selasa (25/11/2014) di ruang Rapat Menko PMK, Kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta. (Gs).

Dalam acara tersebut, Menko PMK didampingi Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Ghazali Situmorang dan para Staf Khusus Menko PMK, sedangkan Dirut BPJS Ketenagakerjaan didampingi para direktur, yaitu Amri Yusuf Direktur Umum dan SDM, Agus Supriyadi, Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi, Junaedi Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga Achmad Riadi,Direktur Pelayanan dan Pengaduan, Jeffry Haryadi PM.Direktur Investasi, dan Herdy Trisanto Direktur Keuangan. (Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on November 25, 2014

Jakarta, 25 Nopember  - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan data penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) harus segera dibenahi agar manfaat kartu tersebut lebih tepat sasaran. Ia menekankan, penerima KPS adalah orang yang benar-benar berhak.
"Penerima KPS harus segera dirapikan agar penerima adalah orang yang benar-benar berhak. Data penerima KPS juga harus segera dirapikan untuk ketepatan penyaluran bantuan program keluarga sejahtera," kata Khofifah, seperti dikutip dari Antara, Senin (24/11/2014).
Kementerian Sosial, kata Khofifah, membutuhkan data yang sahih dengan parameter yang terukur dan terarah. Ia mengatakan, tujuan dari program ini akan tercapai dengan adanya pasokan data yang terpercaya.
"Data harus kaya dan komprehensif agar berbagai kesalahan bisa diatasi. Sehingga keyakinan penerima bantuan akan sesuai dengan target yang telah ditetapkan," katanya.
Selain itu, lanjut Khofifah, para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) harus diperkuat. Alasannya, mereka adalah lini depan PKH yang harus tahu dan paham akan batasan-batasan jumlah bantuan yang akan diterima oleh para penerima manfaat program tersebut.
Khofifah menyebutkan, masih banyak kendala di sejumlah daerah terkait pendataan penerima KPS, di antaranya di Medan, Surabaya, Banyuwangi dan Jakarta. Kendala-kendala yang dihadapi, seperti banyak yang tidak memiliki kartu, hak tidak diterima secara penuh, penerima beras miskin (raskin) di bawah 15 liter serta masih ada istilah "bagito" alias bagi rata.
"Berbagai kendala di atas, harus segera mendapatkan perhatian serius dari pelaksana dan para pihak terkait di lapangan agar warga miskin segera mendapatkan hak-haknya," kata Khofifah.(Kc/Ant/Gs).

 

 

 

Oleh humas on November 24, 2014

Jakarta, 24 Nopember - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla di Istana Bogor, Jabar, pada Senin (24/11/2014) pagi ini, bertemu dengan seluruh Gubernur di tanah air yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

Sebelum rapat dinyatakan tertutup untuk wartawan, Presiden Jokowi hanya menyampaikan satu pesan agar para Gubernur menyampaikan harapan dan keinginan dari provinsi masing-masing berkaitan dengan program pemerintahan Kabinet Kerja.

“Hari ini kita ingin sebetulnya mendengarkan keinginan-keinginan dari provinsi, terutama yang berkaitan dengan program yang sudah dimiliki oleh provinsi, sehingga nanti bisa disinkronkan dengan program yang ada di pusat, agar pusat, provinsi, kabupaten, dan konta ini terkonsilidasi dengan baik, bisa sambung semuanya,” pinta Jokowi.

Beri Kesempatan Mengawasi

Sebelumnya Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo selaku Ketua APPSI menyampaikan ucapan terima kasih karena Presiden Jokowi berkenan menerima para gubernur di Istana Bogor.

Gubernur Sulsel itu menyampaikan, bahwa Gubernur adalah sebagai wakil pemerintah pusat untuk menyelaraskan tugas-tugas di daerah. Sementara APPSI adalah wadah bagi para gubernur untuk memberikan masukan kepada pemerintah pusat, baik langsung atau lewat Mendagri.

Para Gubernur, seperti dilansir portal Setkab.go.id., lanjut Syahrul, saat ini memegang 2 (dua) tugas yaitu tugas otonomi daerah dan perpanjangan langsung pemerintah pusat.

“Rekomendasi-rekomendasi yang telah dibuat oleh APPSI salah satunya menyampaikan perlunya program-program yang lebih bermanfaat bagi rakyat,” tukas Syahrul.

Ketua APPSI itu berharap agar di bidang pemerintahan, Gubernur diharapkan lebih diberikan lagi wewenang untuk melakukan pengawasan langsung di daerah. “Dengan kekuatan para gubernur untuk memberiksan  reward penghargaan  dan sangsi kepada bupati. Saya kira pengendalian2 dapat dilakukan dengan lebih baik,” kata Syahrul.

Sepakat Subsidi BBM Dialihkan ke Program Kesejahteraan Rakyat

Sementara itu, Asosiasi Pemerintah Provinsi Se-Indonesia (APPSI) menilai tepat kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalihkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke program yang lebih bermanfaat langsung buat kesejahteraan masyarakat.

Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Se-Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo (SYL) seperti dilansir laman Tribunnews, mengungkapkan sejak pemerintahan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hal ini sudah menjadi rekomendasi para Gubernur.

"Kami sudah sampaikan ke Pemerintahan yang lalu, presiden SBY dan kabinetnya bahwa subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) memang harus sebaiknya ditarik dan digantikan dengan program yang lebih bermanfaat langsung bagi rakyat," demikian disampaikan SYL dalam sambuatnnya saat bertemu Jokowi dan JK di ruang Garuda, Gedung Induk Istana Kepresidenan di Bogor, Jawa Barat.

Sebagaimana diketahui, Jokowi telah mengalihkan subsidi BBM dengan menaikkan harga jual Premium dari Rp6.500/liter menjadi Rp8.500 dan solar menjadi Rp7.500/liter.

Jokowi mengalihkan subsidi langsung BBM ke program-program produktif. Seperti infrastruktur, perlindungan kesejahteraan rakyat, kesehatan dan pendidikan.

Selain itu, SYL katakan, APPSI berharap ketahanan pangan dengan menurunkan dana Rp1 triliun bagi daerah-daerah bisa memperkuat program prioritas pemerintahan Jokowi-JK lima tahun kedepan.

Jokowi menargetkan tiga tahun kedepan Indonesia bisa mencapai swasembada pangan. Untuk mencapai itu, pemerintahan Jokowi telah memprogramkan pembangunan waduk dan irigasi dan lainnya untuk menunjang tercapainya target tersebut.

Kalau Kami Korupsi Penjarakan Kami

Dalam kesempatan tersebut, Para gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia bertemu dengan Presiden Joko Widowo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Bogor, Jawa Barat.

Di hadapan Jokowi, para gubernur mengeluhkan pemeriksaan kepala daerah terkait kasus dugaan korupsi.

"Ada hal yang selama ini cukup mengganjal dalam setiap pertemuan adalah, kita sama-sama sepakat dalam pemberantasan korupsi, kami harap tidak ada lagi ruang dan celah korupsi di dalam lingkungan pemerintahan. Tapi kami berharap seluruh prosedur dan aturan yang selama ini menjadi bagian dari lingkup yang berkaitan dengan penanganan pemerintahan ditegakkan sesuai dengan aturannya," kata Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo di hadapan Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla, dan sejumlah menteri Kabinet Kerja.

Hadir dalam pertemuan ini para gubernur dari 34 provinsi, termasuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Kepada Jokowi, Yasin Limpo menyampaikan bahwa para gubernur berharap tidak ada ekspose perkara yang mendahului pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menurut Yasin, proses hukum yang terjadi selama ini seolah menerobos prosedur pemeriksaan kepala daerah.

"Artinya kami berharap tidak ada ekspose perkara yang mendahului seluruh rangkaian proses. Kami kehilangan delegitimasi pemerintahan, wibawa pemerintahan, padahal belum tentu itu menjadi persoalan. Kami berharap ada pemeriksaan BPKP, BPK, dirjen, inspektorat, ini diatur dalam undang-undang, Bapak Presiden," ujar Yasin.

Menurut dia, para kepala daerah merasa seolah-olah digilir untuk mencicipi proses hukum terkait kasus korupsi. Dengan demikian, kata Yasin, para gubernur merasa kehilangan akselerasi untuk membangun terobosan-terobosan.

"Kalau kami korupsi, penjarakan kami, tetapi kalau tidak, kami butuh kekuatan untuk melindungi kami," sambung Yasin.

Gubernur Sulawesi Selatan ini juga menyesalkan ekspose media terhadap para kepala daerah yang namanya terseret dalam pusaran kasus dugaan tindak pidana korupsi. Terkait dengan pemanggilan kepala daerah untuk diperiksa, Yasin menilai sebaiknya pemanggilan oleh penegak hukum dilakukan melalui aparat pengawas internal pemerintah (APIP).

"Pemanggilan aparat eksternal harus melalui APIP, aparat pengawasan internal. Kalau belum ada, kecuali tanggapan, ini membuat deligitimasi pemerintah, saling menjatuhkan," ucap dia.

Yasin meminta kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk mengatur lebih lanjut masalah tersebut. Menurut dia, masalah seperti ini membuat para kepala daerah sulit mengambil sikap.

"Kami minta kepada menteri dalam negeri untuk pengaturan-pengaturan ini dilakukan. Sekali lagi, masalah korupsi, penjarakan kami, kalau itu kami lakukan. Tapi kalau tidak, diskresi kepala daerah adalah bagian kewenangan, sulit kami mengambil sikap, itu yang terjadi selama ini," sambung dia.

Di samping itu, Yasin berharap komunikasi antara menteri dan gubernur terus dilakukan. Ia meminta menteri berkoordinasi dengan gubernur terlebih dahulu sebelum turun ke kabupaten.

"Kami terimakasih semua menteri turun ke bawah, tapi kami berharap sebelum ke kabupaten, kami disampaikan agar kami bisa mengatur lebih baik. Kami takut ketinggalan kereta," tutur dia.

Sebelumnya, Yasin pernah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi meringankan atas permintaan pihak tersangka kasus dugaan suap Buol, Bupati Buol, Amran Batalipu.

Namun, Yasin menolak panggilan tersebut. Sebagai saksi meringankan yang diajukan tersangka, ia berhak untuk menolak atau memenuhi panggilan KPK.(Setkab/Tn/Gs).

 

 

 

 

Pages

Subscribe to RSS - BPJS dan DJSN