BPJS dan DJSN

Berita mengenai BPJS dan DJSN

Oleh humas on November 24, 2014

Jakarta, 24 Nopember  - Hasil penelitian sementara Ombudsman menunjukkan bahwa dana yang digunakan untuk kartu sakti Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berupa Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera bukan berasal dari dana program tanggung jawab sosial atau CSR.
Menurut Ombudsman, seperti dilansir laman Kompas.com, anggaran untuk tiga kartu sakti itu diambil dari APBN. "Memang benar penggunaan APBN yang dipakai untuk biaya-biaya kartu-kartu tersebut, bukan melalui CSR. Tapi saya belum sampai pada di mana pos anggarannya," kata Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana di Jakarta, Sabtu (22/11/2014).
Dalam dua pekan terakhir, Ombudsman telah melakukan penelitian terhadap program kartu Presiden Jokowi. Penelitian dilakukan berawal dari polemik yang muncul di masyarakat mengenai dugaan penggunaan dana CSR untuk program kartu sakti tersebut.
Lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik itu menduga ada potensi pemborosan negara akibat kartu Jokowi yang tumpang tindih dengan program serupa di sejumlah daerah. Hasil penelitian sementara Ombudsman juga menemukan adanya 40 hingga 60 daerah yang mempunyai program serupa dengan kartu sakti Jokowi.
"Jadi ada beberapa daerah dan cukup banyak, 40-60-an daerah yang sudah memiliki sistem asuransi daerah, Bali, Solo, Yogya, dan di DKI sendiri itu banyak sekali dan kalau ini dibiarkan maka negara akan terbeban dalam dua kelompok pengeluaran yang sama," tutur Danang.
Untuk itu, ia meminta Presiden Jokowi memikirkan ulang program kartu tersebut. Danang menilai program pemerintah pusat yang menerbitkan kartu sakti tidak bisa berjalan bersamaan dengan program serupa di beberapa daerah.
"Di pusat tidak harus dihentikan, tapi di daerah mesti diatur. Kebijakan nasional lebih tinggi dibandingkan kebijakan di tingkat lokal, nah di lokal ini lah yang harus diatur," ucap Danang.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan, penerbitan semua kartu itu sama sekali tidak memakan anggaran negara, tetapi memakai dana program tanggung jawab sosial (CSR) sejumlah badan usaha milik negara (BUMN).
Namun, pernyataan Pratikno ini kemudian dibantah sejumlah politikus PDI-Perjuangan, partai yang mengusung Jokowi-Kalla. Menuru politikus PDI-P, Eva Kusuma Sundari, pengadaan "kartu sakti" Jokowi menggunakan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 yang telah dibuat pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (Kc/Gs).

 

 

 

 

Oleh humas on November 23, 2014

Jakarta, 23 Nopember  - Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo, dianggap sebagai sebuah langkah maju dalam menuju good goverment atau pemerintahan bersih. Penggunaan kartu-kartu tersebut dinilai sebagai upaya dalam meminimalisir penyimpangan anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh humas on November 23, 2014

Jakarta, 23 Nopember  - Kementerian Kesehatan  Republik Indonesia melalui Badan Penelitian Pengembangan Kesehatan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Simposium Penelitian Pembangunan Kesehatan se-Asia Pasifik ke-2 yang diselenggarakan di Hotel Sahid, Jakarta, 18-20 November 2014.

Oleh humas on November 21, 2014

Jakarta, 21 Nopember  – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendesak BPJS Kesehatan untuk menghapus ketentuan waktu tunggu selama tujuh hari bagi peserta baru program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penghapusan ini harus berlaku menyeluruh tanpa syarat khusus dan embel-embel lainnya.
“Ini terkait hak konstitusi seorang warga negara. Tidak boleh ada waktu tunggu karena filosofinya menghambat masyarakat mendapatkan haknya memperoleh pelayanan kesehatan,” kata Sekjen Kemenkes, Untung Suseno kepada Harian Terbit di Jakarta, Kamis (20/11/2014).
Perlu diketahui, BPJS Kesehatan telah melakukan perbaikan peraturan No.4 Tahun 2014 terkait ketentuan waktu tunggu selama tujuh hari bagi peserta baru program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Perbaikan itu tertuang dalam Peraturan Direksi BPJS Kesehatan No.121/2014 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran dan Penjaminan Peserta Perorangan.
Dimana, ketentuan ini tidak berlaku bagi peserta BPJS jalur mandiri atau pendaftar perorangan dengan kategori kelas III perawatan. Sedangkan, bagi pendaftar kelas I dan II ketentuan waktu tunggu tetap berlaku.
“Perbaikan ini tetap tidak bisa dibenarkan. Dirut BPJS (Fahmi Idris) sudah berjanji di depan menteri kesehatan untuk menghilangkan waktu tunggu itu, ini sudah janji dirut,” ungkap Untung.
Ia sendiri mengaku belum mendapatkan informasi dan salinan dari Peraturan Direksi BPJS Kesehatan No.121/2014. “Saya belum lihat, tapi mereka (dirut BPJS) sudah berjanji akan ada diskresi. Nanti saya telepon untuk meminta penjelasan,” tuturnya.
Ditemui Harian Terbit dalam sebuah acara, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, mengaku akan menindaklanjuti peraturan ini kepada menteri terkait dan menjadikan masalah ini dalam agenda evaluasi.
“Ini sudah kita pikirkan dan akan kita kordinasikan ke kementerian terkait. Pemerintahan lama dan baru masih butuh waktu untuk mentransfer seluruh permasalahan yang harus ditangani agar semuanya bisa berjalan dengan baik," tuntasnya.
Diberitakan sebelumnya, ketentuan waktu tunggu untuk mendapat pelayanan kesehatan telah mengakibatkan banyak bayi baru lahir tak bisa ditanggung BPJS Kesehatan. Seperti yang dialami oleh Lutfi, warga Percetakan Negara, Jakarta Pusat.
Ia mengaku harus meminjam uang dari saudara dan kerabat untuk membiayai perawatan bayinya yang lahir prematur di Rumah Sakit Cipto Mangungkusumo (RSCM). Sebagai seorang buruh, Lutfi hanya memiliki penghasilan pas-pasan dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
“Saya kaget ketika petugas rumah sakit bilang sekarang perawatan bayi baru lahir tidak ditanggung, kalau mau (ditanggung) baru bisa setelah tujuh hari resmi terdaftar BPJS Kesehatan,” tutur Lutfi.
Padahal, Lutfi mengaku selalu rutin membayar iuran BPJS Kesehatan setiap bulan sebesar Rp42.500. “Apa ini karena presidennya sekarang Pak Jokowi, makanya buat bayi saya (bayi baru lahir) tidak ditanggung. Jika harus bayar iuran buat bayi saya, pasti saya bayar, tapi jangan seperti ini peraturannya,” tandasnya.(Ht/Gs).

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on November 21, 2014

Jakarta, 21 Nopember - Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan bahwa  tiga ‘kartu sakti’ Presiden Jokowi, pemerintah berencana menyederhanakannya dalam satu fisik kartu saja.

“Kami sedang koordinasi lagi, agar kartu-kartu itu dapat diintegrasikan menjadi satu kartu saja. Masyarakat memang sempat bingung dengan tiga kartu itu,” kata dia kepada wartawan, Kamis (20/11/2014)  di Hotel Kempinski, Jakarta.

Kartu yang dimaksud ialah Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Tetapi nantinya hanya dengan satu kartu saja, masyarakat dapat mengakses sejumlah pelayanan hasil program pemerintah itu.

Langkah itu, ungkap dia, bertujuan untuk memudahkan masyarakat mendapat program-program andalan pemerintah. Meski demikian, penyederhanaan kartu sakti menjadi satu fisik kartu itu, baru dapat dilakukan pada 2016.

“Cita-cita ini tidak mudah. Harus ada aksi dan koordinasi yang benar dari kementerian yang terkait. Tapi saya kira dengan bantuan mereka, cita-cita itu bisa tercapai. Ini semua demi memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan,” tutur putri bungsu Mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri ini.

Menko PMK juga meminta maaf kepada publik, karena program kartu sakti Presiden Jokowi belum dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat luas. “Kami minta maaf, karena proses yang kami lalui memang cukup singkat,” ujarnya.

 Hanya 1 Juta Keluarga

 Sementara itu, Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat,  Chazali Situmorang mengungkapkan, penerima KKS hanya sekitar 1 juta keluarga yang berada di 19 lokasi di 10 provinsi seluruh Indonesia.

Jumlah itu diambil dari 15,5 juta keluarga yang telah terdaftar dalam program pemerintahan sebelumnya, yakni penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Jumlah penerima KKS dikurangi, karena ketersediaan anggaran pemerintahan Jokowi yang terbatas.

“Dari jumlah penerima KKS itu, disisir berapa keluarga yang memiliki anak usia sekolah. Didapatlah angka 161.000 anak. Mereka inilah yang penerima KIP. Untuk jumlah penerima KIS diambil dari data penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” jelasnya.

Chazali pun memastikan bahwa jumlah penerima kartu sakti pada 2015 mendatang, akan bertambah. Pemerintah menargetkan 15,5 juta keluarga yang telah terdaftar sebelumnya menerima kartu sakti itu. “Tahun depan pasti akan bertambah,” tegas Chazali yang juga Ketua DJSN ini (Gs)

 

 

 

 

Oleh humas on November 20, 2014

Jakarta, 20 Nopember  - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani mengisyaratkan kedepannya, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan membuat satu 'kartu sakti' yang menggabungkan semua bantuan dibidang Kesejahteraan Rakyat.

 "Kami berharap nantinya akan ada satu kartu yang nantinya akan mengintegrasi seluruh kepentingan masyarakat di bidang Kesra," ujarnya dalam acara penghargaan e-Transparency Award, Kamis (20/11/2014) di Hotel Indonesia Kempinsky, Jakarta.

 Menurutnya, seperti dilansir laman Gatra.com., kedepan tak perlu banyak kartu untuk mengakomodir kepentingan kesejaheraan rakyat untuk transparansi dibidang pemerintahan. "Kartu tersebut juga akan terintegrasi datanya dengan kemetrian lain, jadi kementrian lain tak perlu mencari data. Sehingga data soal kemiskinan, pendidikan, ataupun tentang keluarga bisa jadi satu. Ini juga untuk tranparansi. Publik pun bisa melihat datanya," tegas Menko PMK.

 Nantinya kartu tersebut akan mewakili seluruh sistem kesejahteraan rakyat, jadi masyarakat tak perlu punya banyak kartu untuk mendapatkan bantuan atau fasilitas kesejahteraan. "Karena kita juga membutuhkan kartu yang sudah mewakili semua sistem sehingga masyarakat tidak perlu direpotkan dengan membawa banyak kartu," kata Menko PMK.

 Kemenko PMK dan Kementerian Pendidikan Dasar memperoleh penghargaan situs web kementerian yang terprogresif versi Paramadina Public Policy Institute. Hadir dalam acara penghargaan tersebut, selain Menko PMK yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, Menteri Pendidikan Dasar Anies Baswedan dan para pereakilan kementerian.(Gc/Gs).

 

 

 

Oleh humas on November 19, 2014

Jakarta, 19 Nopember -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sulit memutuskan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Jokowi meyakini bahwa masyarakat akan merasakan dampak positif kenaikan tersebut pada tahun-tahun mendatang.

Oleh humas on November 19, 2014

Jakarta, 19 Nopember - Program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau yang dikenal dengan tiga "kartu sakti" ala Presiden Joko Widodo bukan kompensasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Oleh humas on November 19, 2014

Jakarta, 19 Nopember  -  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan bahwa Pemerintah  mengawasi dan mengevaluasi Sistem Jaminan Sosial Nasional- (SJSN)  agar tepat sasaran.
“Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Keluarga Sejahtera merupakan bukti pemerintah kabinet kerja memenuhi amanat undang-undang yang perlu diawasi bersama “ kata Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani di Jakarta Rabu (19/11/2014) saat membuka seminar nasional Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan (DNIKs)

Oleh humas on November 19, 2014

Jakarta, 19 Nopember - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi Seminar Nasional Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan tema "Menggalang Kepedulian dan Peran Masyarakat dalam Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional untuk Golongan Masyarakat Rentan", Rabu (19/11/2014) di Jakarta.

Seminar ini terselenggara berkat kerjasama Dewan Nasional Indonesia Untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) dan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (Damandiri). (fik/Gs)

Oleh humas on November 19, 2014

Jakarta, 19 Nopember  - Menteri Kesehatan Nila Moeloek seperti dilansir laman Antaranews, menyatakan dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) sangat kecil terhadap kenaikan harga obat sehingga tidak terlalu mengkhawatirkan.
"BBM ada pengaruhnya ke harga obat, tapi tidak banyak. Tidak sampai satu persen," kata Menkes usai membuka Simposium Litbangkes Asia-Pasifik ke-2, Selasa (18/11/2014) di Hotel Sahid, Jakarta.
Sedangkan untuk biaya peralatan kesehatan, Menkes mengaku belum mengetahui dampak pastinya karena ada parameter lain yang perlu dihitung.

Oleh humas on November 18, 2014

Jakarta, 18 Nopember -  Sesmenko PMK Sugihartatmo (kiri) memimpin rapat pimpinan (Rapim) Kemenko PMK terkait implementasi Program Simpanan Keluarga Sejahtera , Program Indonesia Pintar , Program Indonesia Sehat untuk membangun Keluarga Produktif. Rapat  dihadiri jajaran pejabat Kemenko PMK mulai dari eselon I hingga eselon III. (PS/Gs)

Oleh humas on November 14, 2014

Jakarta, 14 Nopember  - Andrinof mengatakan pemerataan tiga kartu “Sakti” menjadi prioritas pemerintah. Karena itu merupakan program social safety net atau jaminan sosial bagi masyarakat Indonesia. Program itu juga sebagai kompensasi kenaikan BBM.

Menurut Pria yang dulunya dikenal sebagai pengamat kebijakan negara itu, pemerintah harus memastikan tiga kartu itu harus berjalan terlebih dulu. "Janga nanti membuat keputusan yang mengejutkan tapi masyarakat tidak disiapkan. Metodenya seperti itu," terangnya.

Oleh humas on November 13, 2014

Jakarta, 13 Nopember - Melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif tertanggal 3 November 2014, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan koordinasi dengan Menteri Sosial, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penetapan sasaran Program Indonesia Pintar.

Oleh humas on November 13, 2014

Jakarta, 13 Nopember - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 3 November 2014 lalu telah menandatangani Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif.

Oleh humas on November 13, 2014

Jakarta, 13 Nopember   - Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang telah diluncurkan Presiden Jokowi belum diberlakukan di DIY.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) DIY Baskara Aji akan tetap menjalankan program-program lama yang sudah berjalan, misal Kartu Cerdas.

"APBD DIY sudah mengalokasikan Kartu Cerdas ini sekitar Rp 9 miliar pertahun," kata Baskara Aji seperti dilansir laman Tribunnews.com., dijumpai di DPRD DIY, Rabu (12/11/2014).

Program yang dilaunching April 2014 ini menyasar 3.500 siswa se-DIY.

Oleh humas on November 13, 2014

Jakarta, 13 Nopember  - Menteri Kesehatan Nila Moeloek berujar, agenda pembangunan kesehatan tahun 2015-2019 adalah mewujudkan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang semakin mantap.

Hal itu disampaikannya di sela-sela saat memberikan sambutan pada upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN), di lapangan silang Monas, Jakarta, Rabu (12/11/2014) pagi.

Oleh humas on November 13, 2014

Jakarta, 13 Nopember  - Perjalanan membangun kesehatan  bermula sejak puluhan tahun lalu, ketika malaria masih menjangkiti banyak penduduk Indonesia dan menyebabkan ratusan orang meninggal dunia.
Pada 12 November 1964, upaya pemberantasan malaria dinyatakan telah berhasil dan hari itu diperingati sebagai Hari Kesehatan Nasional (HKN).
Selanjutnya HKN seperti dilansir laman Antaranews.com., diperingati setiap tahun untuk mendorong peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat.

Oleh humas on November 12, 2014

Jakarta, 12 Nopember  - Peringatan HKN Ke-50 atau ulang tahun emas Hari Kesehatan Nasional (HKN) dimaksudkan untuk menjadikan perjalanan pembangunan kesehatan Indonesia selama setengah abad terakhir ini sebagai inspirasi untuk mempercepat terwujudnya bangsa Indonesia yang sehat jasmani, rohani, dan sosial, serta bermutu, produktif, dan berdaya-saing.
Tema yang diangkat dalam Hari Kesehatan ke -50 adalah Sehat Bangsaku Sehat Negeriku.

Oleh humas on November 12, 2014

Jakarta, 12 Nopember - Peluncuran Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) oleh Presiden Jokowi awal November lalu, didukung oleh banyak pihak. Mayoritas publik setuju program itu sebagai upaya pemberdayaan dan perlindungan terhadap masyarakat kurang mampu.

Oleh humas on November 10, 2014

Jakarta, 10 Nopember - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Surakarta siap menampung pasien yang menggunakan Kartu Indonesia Sehat (KIS), meskipun Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta sampai saat ini belum menerapkan sistem KIS yang diluncurkan Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.
RSUD Surakarta seperti dilansir laman Antaranews.com., prinsipnya tidak ada masalah dan siap menerima pasien jika kondisinya darurat mereka menggunakan kartu KIS.

Oleh humas on November 10, 2014

Jakarta, 10 Nopember  - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) akan ditangani langsung oleh kantor presiden.
"Karena pentingnya program ini maka akan ditangani langsung oleh kantor presiden," ujar Anies di Jakarta, Senin (10/11/2014).
Dia menjelaskan pada tahun ini masih menggunakan anggaran yang ada untuk dua bulan ke depan.
"Tahun depan pasti ada perubahan anggaran," kata Anies.

Oleh humas on November 10, 2014

Jakarta, 10 Nopember  - Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK)  Puan Maharani mengakui, masyarakat pemegang KIS masih ada yang belum paham cara menggunakannya.
"Namanya juga baru, wajar kalau masih ada yang bingung dan berkomentar macem-macem, nanti masyarakat akan ngerti sendiri," kata Menko PMK.
Yang harus dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) seperti dilansir laman Suarasurabaya.net., bertujuan untuk membantu masyarakat mengurangi beban hidup

Oleh humas on November 09, 2014

Jakarta, 9 Nopember - Menteri Sekretaris Negara Praktikno mengatakan peluncuran Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) berlandaskan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan tahun 2014.

Oleh humas on November 07, 2014

Jakarta, 7 Nopember  - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani berharap niat baik Presiden Joko Widodo meluncurkan tiga kartu sosial disikapi positif oleh publik.

Hal tersebut dilontarkan menko PMK Puan menyikapi kritik berbagai pihak terhadap program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera (KIS, KIP, dan KKS).

Pages

Subscribe to RSS - BPJS dan DJSN