Oleh humas on October 18, 2018

Jakarta (18/10) -- Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, Tb. Achmad Choesni menyampaikan sambutannya dalam Seminar Sharing Best Practice tentang Pemberian Konsesi dan Insentif Bagidang Disabilitas di Jerman. Seminar hasil kerja sama Kemenko PMK dan Friedrich Ebert Stiftung (FES) diselenggarakan di Hotel Double Tree, Jakarta, Kamis (18/10).

“Seminar Sharing Best Practice ini sangat penting dalam mendorong penerapan terwujudnya Indonesia yang inklusif,” ujar Choesni mengawali sambutannya.

Seminar tersebut, lanjut Choesni, untuk mempelajari pengalaman positif negara lain dalam pemberian konsesi dan insentif bagi disabilitas. Mengindentifikasi konsesi dan insentif yang paling dibutuhkan, yang memiliki dampak tertinggi pada penyandang disabilitas dan keluarga mereka. Merumuskan alternatif konsesi-konsesi seefektif mungkin, yang tidak terlalu banyak membutuhkan kerja administratif dan modifikasi yang ekstensif di banyak peraturan, serta memberikan bahan masukan terhadap RPP tentang konsesi dan insentif bagi penyandang disabilitas. 

Menurut Choesni, kebijakan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas saat ini belum banyak mempertimbangkan hambatan fisik, struktural dan budaya yang merupakan faktor penyebab minimnya partisipasi sosial dalam kehidupan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan aspek sosial lainnya.

Choesni juga menyampaikan bahwa pengaturan mengenai konsesi dan insentif bagi penyandang disabilitas menjadi salah satu hal yang sangat penting. Hal ini telah dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Hak Penyandang Disabilitas. Untuk menyusun peraturan tersebut, menurutnya perlu dirumuskan platform pengaturan mengenai konsesi apa saja yang perlu disiapkan bagi pemenuhan hak disabilitas.

“Beberapa masukan/umpan balik dari organisasi penyandang disabilitas menunjukkan bahwa beberapa konsesi lebih dibutuhkan daripada yang lain. Tiga konsesi saat ini yang tampaknya paling penting adalah: konsesi transportasi; asuransi kesehatan; dan subsidi utilitas. Pengecualian pajak penghasilan sangat dibutuhkan oleh keluarga anak-anak penyandang disabilitas,” ungkap Choesni.

Di Sisi pemerintah, menurut Choesni saat ini tetap konsisten dan fokus pada harmonisasi kebijakan mengenai disabilitas, termasuk strategi percepatan penyusunan Peraturan Pelaksanaan UU No 8/ 2016 dan penyusunan delapan RPP turunannya serta dukungan/penugasan dari K/L melalui pendekatan sektoral dan kolaboratif.

“Pemerintah juga telah menyusun Rencana Induk Pembangunan Inklusif Disabilitas (RIPID), dengan mengacu pada tiga instrumen internasional yakni konvensi mengenai hak-hak disabilitas, Strategi Incheon dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),” jelas Choesni.

Namun demikian, menurut Choesni, pemerintah menyadari upaya yang dilakukan saat ini dirasakan masih belum optimal. “Tetapi, kami yakin berbagai keterbatasan yang ada saat ini dapat kita atasi bersama secara bersama, dengan mengedepankan nilai-nilai: integritas, kerja keras, dan bergandengan tangan untuk bergotong royong mengatasi berbagai hambatan terkait disabilitas,” tegasnya.

Seminar yang diselenggarakan oleh Asdep Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia pada Kedeputian Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial bekerja sama dengan FES menghadirkan pembicara Ketua Dewan Sumber Daya Manusia Kementerian Tenaga Kerja, dan Urusan Sosial Jerman, Michael Schmidt; Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Kemen PPN/Bappenas, Dr. Diani Sadia Wati; dan Fajri Nursyamsi, dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. (DAM)