Oleh humas on February 16, 2016

Jakarta (16/02)--- Pasca pemberhentian dan pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Desember 2015 lalu, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mengeluarkan surat edaran yang memuat batasan kewenangan jajaran Plt Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu disampaikan oleh Ketua DJSN, TB Rachmat Sentika, dalam jumpa pers sore ini di kantor DJSN, Jl. Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta Pusat.

Menurut Anggota DJSN, Andi Zainal Abidin Dulung, Surat Edaran DJSN N0. 1/SE/DJSN/2016 tertanggal 27 Januari 2016 itu memuat berbagai 'rambu' agar jajaran Plt dewan pengawas dan direksi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai aturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam Pasal 14 ayat 7 Undang-undang No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintah yang berbunyi: "Badan dan/atau Pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran."

DJSN sebelumnya telah menyerahkan Kepres No.140 dan 143/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sekaligus mengangkat Dewan Pengawas dan Direksi itu menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan hingga ada penetapan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan definitif.

"Semoga direksi BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan definitf segera ditetapkan mengingat tugas dan fungsi BPJS tentu menyangkut hajat hidup orang banyak dan upaya perlindungan sosial semacam ini dapat terus bekerja dengan baik. Masyarakat juga jadi tidak berpolemik tentang pejabat pelaksana tugas (plt--red) ini," tutup Rachmat. (IN)

Categories: