Oleh humas2 on October 12, 2016

Jakarta (12/10)--- Sebagai salah satu Wakil Pemerintah yang hadir dalam Rapat Paripurna di DPR RI hai ini, Deputi bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Sujatmiko, menyaksikan persetujuan DPR RI terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Dari 10 fraksi yang ada, delapan fraksi di antaranya menyatakan setuju dengan keputusan itu, sementara dua fraksi lainnya (F-Partai Gerindra dan F-PKS—red) menyatakan setuju dengan catatan agar Undang-undang yang baru ini nantinya dapat lebih komprehensif dan dapat dilaksanakan secara efektif.

Atas persetujuan DPR RI ini, Sujatmiko, yang sejak awal telah mengkoordinasikan pembahasan Perppuyang dikenal juga dengan nama Perppu Kebiri inimenyatakan bahwa setidaknya ada tiga tugas yang harus segera dilaksanakan yaitu pertama, segera memfinalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai tindak lanjut Undang-Undang barudisetujui ini terutama terkait masalah  pelaksanaan teknis rehabilitasi sosial dan kesehatan, tindakan kebiri kimia, publikasi identitas pelaku dan pemasangan alat pendeteksi elektronik; kedua, perlunya sosialisasi secara luas Undang Undang yang baru ini mulai kalangan pemerintah, Aparat Penegak Hukum (APH) hingga masyarakat luas khususnyapemahaman bahwa inti dari UU ini adalah pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak; dan ketiga yaitu menggunakan Undang-undang ini sebagai dasar penindakan hukum secara tegas bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

‘’Dengan disetujuinya Perppu Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang, diharapkan dapat menekan korban kejahatan seksual terhadap anak, memberikan efek jera bagi pelaku serta mencegah kemungkinan terjadinya tindakan kejahatan oleh pelaku-pelaku lain,” papar Sujatmiko lagi. (sumber: Kedep VI Kemenko PMK)