Gerakan Desa

Oleh humas on November 09, 2018

Jakarta (09/11) - Daeran Aliran Sungai (DAS) Citarum merupakan DAS terbesar dan terpanjang di Jawa Barat, dengan luas keseluruhan 690.571 hektar. Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum diharapkan bisa menjadi pilot project untuk DAS lainnya yang berada di seluruh Indonesia. Hal itu sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo yang menginginkan program rehabilitasi terhadap Citarum bisa menjadi pilot project untuk DAS lain. Citarum merupakan sungai yang mengaliri beberapa daerah di Provinsi Jawa Barat. Ia  juga menjadi pemasok air minum bagi warga Jakarta.

Oleh humas on October 30, 2018

Jakarta (30/10)--- Dana Desa jelang akhir tahun 2018 ini terus dikebut percepatan penyaluran dan juga penyerapannya di tahap III. Khusus untuk daerah yang baru saja terdampak bencana, Kemenko PMK mengkoordinasikan K/L terkait untuk saling bersinergi dalam rangka pemanfaatan dana desa ini untuk membangun kembali aneka fasilitas umum masyarakat di perdesaan. Simplifikasi aturan dan berbagai langkah lainnya dibahas hari ini di tengah forum Lunch Meeting yang dipimpin langsung oleh Plt.

Oleh humas on October 29, 2018

Manggarai Barat (27/08) — Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan c.q Keasdepan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan menyaksikan penandatanganan MOU oleh Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Samsul Widodo dengan Bupati Kab.Manggarai Barat  Agustinus Ch. Dula serta PT.Inti Prima Mandiri Utama dalam hal Pemanfaatan Fasilitas Jasa dan Layanan serta Dukungan Pasar Online (Marketplace) di Kab.Manggarai Barat.

Oleh humas on October 24, 2018

Jakarta (24/10) – Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan dasar serta sarana dan prasarana daerah tertinggal. Terkait dengan itu Kemenko PMK menjalankan fungsi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian (KSP)-nya dengan menggelar Focus Group Disscusion (FGD) menampung usulan rekomendasi kebijakan peningkatan pelayanan dasar serta sarana dan prasarana daerah tertinggal.

Oleh humas on October 23, 2018

Jakarta (23/10)-Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia Kemenko PMK menyelenggarakan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi KPPN dan Masukan RPJMN 2020-2024, Selasa pagi. Rakor dibuka oleh Plt. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan, Sonny Harry Harmadi. 

Oleh humas on October 22, 2018

Jakarta (22/10) – Menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 124/SE/SES/D.VII/X/2018 tentang himbauan untuk memberikan sumbangan sukarela bencana gempa bumi dan tsunami di Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), Kemenko PMK menajamkannya melalui rapat konsolidasi yang diselenggarakan Senin Sore di Ruang Rapat lantai 6 Kemenko PMK Jakarta. 

Oleh humas on October 22, 2018

Jakarta (22/10) — Guna menyinkronkan kegiatan pendampingan, pelatihan dan penyuluhan desa, Kemenko PMK menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka sinergi pendamping dan penyuluh desa, senin pagi di Jakarta. 

Oleh humas on October 15, 2018

Jakarta (15/10)--Asisten Deputi (Asdep) Bidang Pemberdayaan Kawasan Strategis dan Khusus Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (KemenkoPMK), Widjanarko Setiawan memimpin rapat Persiapan Integrasi Program Pengembangan Dataran Tinggi Gayo sebagai Kawasan Strategis dan Khusus Provinsi Aceh di ruang rapat Kemenko PMK, Jakarta, Senin sore (15/10).

Oleh humas on October 11, 2018

Jakarta (11/10) - Mewakili plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kemenko PMK, Asisten Deputi (Asdep)Bidang Kawasan Strategis dan Khusus Wijanarko menyampaikan arahan terkait dengan pembentukan Tim Pendampingan Revisi APBDes daerah terdampak bencana di NTB. Rapat diselenggarakan di ruang rapat Lt.6 Kemenko PMK, Jakarta.

Oleh humas on October 08, 2018

Medan (8/10) --- Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Sumatera Utara, Menko PMK Puan Maharani, senin siang  menghadiri rapat koordinasi pengendalian program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di aula pertemuan Kantor Bupati Deli Serdang, Medan. 

Oleh humas on September 24, 2018

Jakarta (24/9-- Pemerintah bekerjasama dengan Non Government Organization (NGO) guna membangun kembali Nusa Tenggara Barat (NTB) pasca gempa yang terjadi. Kerjasama pemerintah dan NGO akan meliputi berbagai sektor layanan dasar mulai dari pendidikan, ekonomi, kesehatan, tempat tinggal dan berbagai hal lainnya. 

Oleh humas on September 12, 2018

Lombok (12/09)--- Usai kunjungan lapangan langsung di hari pertama kunjungan kerjanya di Lombok, NTB Plt. Deputi bidang Koordinasi Dampak Bencana dan Kerawanan Sosial, Kemenko PMK, Sonny Harry B Harmadi, di hari kedua kunkernya menghadiri dan menyampaikan arahan pada forum rapat koordinasi rekonsiliasi dokumen Rencana Aksi (Renaksi) rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa bumi kabupaten/kota terdampak provinsi Nusa Tenggara Barat, Rabu pagi Waktu Indonesia Tengah. 

Oleh humas on September 12, 2018

Lombok (12/09)--- Pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memastikan bahwa lewat tugas dan fungsi Koordinasi, Sinkronisasi, serta Pengendalian-nya terhadap berbagai upaya percepatan rehabilitasi - rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana Gempa Lombok, NTB, berjalan dengan baik. Selain itu, pemanfaatan dana desa terus didorong oleh Kemenko PMK dalam membantu percepatan rehab-rekon dibangunnya kembali fasilitas dasar dan umum bagi masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi di Pulau Seribu Masjid ini. Plt.

Oleh humas on August 30, 2018

Depok (29-30/08) Bertempat di Hotel Margo, Kota Depok, Kemenko PMK gelar rapat koordinasi teknis penyusunan instrumen dalam rangka evaluasi SKB 4 Menteri yang telah memasuki bulan kedelapan sejak dilaksanakan penandatanganan bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa dan PDTT dan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan disaksikan langsung oleh Menko PMK, Puan Maharani, di Kantor Kemenko PMK pada tanggal 18 Desember 2017.

Oleh humas on August 29, 2018

Jakarta (29/8) - Untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana gempa di Nusa Tenggara Barat, Kemenko PMK menegaskan pentingnya peran masyarakat untuk mencegah penyebaran berita bohong (hoax) yang berdampak negatif bagi korban bencana gempa. 

“Berita bohong ini harus dicegah oleh masyarakat karena, berdampak buruk bagi korban bencana. Saat ini yang saat ini dibutuhkan adalah rehabilitasi dan rekonstruksi,” kata Plt. Deputi kerawanan sosial dan dampak bencana, Sonny Herry Harmadi pasca memimpin rapat di Kantor Kemenko PMK Jakarta, Rabu (29/8)

Oleh humas on August 29, 2018

Dolok Sanggul, Sumatera Utara, (27/08) -- Pemerintah telah berkomitmen untuk melaksanakan Pengarustamaan Gender (PUG) dan menerapkan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada semua kementerian dan lembaga di Pusat dan semua Perangkat Daerah (di Propinsi dan Kabupaten/Kota). Demikian disampaikan Asisten Deputi (Asdep) Pemberdayaan Perempuan sekaligus Plt. Asdep Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan Kemenko PMK, Wagiran. 

"Hal ini untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan gender, serta mewujudkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan di semua bidang,"ujar Wagiran.

Oleh humas on August 29, 2018

Ternate (29/8) -- Plh Asisten Deputi (Asdep) Pemberdayaan Kawasan Perdesaan Kemenko PMK, _Mustikorini Indrajatiningrum_ mewakili Plt Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan  Masyarakat, Desa, Dan Kawasan,memberikan arahan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Pelayanan Dasar dan Sarana Prasarana Daerah Tertinggal Propinsi Maluku Utara, yang diselenggarakan di Kota Ternate, Maluku Utara.

Oleh humas on August 24, 2018

Jakarta (24/08)--- Selain untuk mendapatkan informasi lebih luas lagi program/kegiatan dari K/L terkait  mengenai Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Komunitas Budaya berdasarkan RPJMN 2015-2019, Renstra Kemendikbud, dan RKP 2018, juga untuk membahas langkah koordinasi terkait program/kegiatan K/L, Kemenko PMK menggelar rapat koordinasi teknis Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Komunitas Budaya di ruang rapat Taskin, lantai dasar gedung Kemenko PMK, Jakarta, Kamis siang kemarin.

Oleh humas on August 24, 2018

Jakarta (24/08)--- Menko PMK, Puan Maharani, dalam arahannya Jum’at pagi menegaskan bahwa penanganan dampak bencana pasca peristiwa gempa bumi Lombok, NTB, memang perlu terus diupayakan percepatan, menyeluruh, dan berkelanjutan hingga masuk tahap pemulihan.

Oleh humas on August 21, 2018

Jakarta (21/08) – Untuk menyingkronkan kegiatan pendampingan, pelatihan dan penyuluhan di desa dalam rangka peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat desa, Kemenko PMK menggelar Rakor Multipihak dalam rangka Sinergi Pendamping dan Penyuluh untuk Membangun Desa di Hotel Grand Mercure, Jakarta, Selasa pagi. 

Oleh humas on August 15, 2018

Surabaya (15/8) -- “Dulu, desa hanya mengelola uang 20 juta/tahun, namun tiba-tiba desa harus mengelola uang 1 milyar lebih/tahun, tentunya perlu peningkatan kapasitas para aparatur desa,” demikian disampaikan oleh Plt. Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kemenko PMK Sonny Harry B. Harmadi saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat yang diselenggarakan di Surabaya, Jawa Timur, Rabu pagi (15/8).

Oleh humas on August 13, 2018

Jakarta, (13/08) ---  Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) harus mengacu RPJMN. KPPN bagaimanapun telah menjadi salah satu target dalam KPPN. Demikian Plt Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan Kemenko PMK, Sonny Harry B. Harmadi mengatakan.

Oleh humas on August 07, 2018

Bogor (07/08)--Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan Dana Desa adalah belum menggunakan basis data kependudukan. Pemerintah terus mendorong pembangunan berwawasan kependudukan mulai dari desa.

Hal ini diungkapkan Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan, Sonny Harry B. Harmadi, saat membuka acara Semiloka Peningkatan Pembangunan Manusia Melalui Penggunaan Dana Desa yang Berkualitas dan Berwawasan Kependudukan di Bogor, Selasa sore (07/08).

Oleh humas on August 06, 2018

Jakarta (06/08)--- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 salah satunya menetapkan tentang pengembangan kawasan perdesaan melalui peningkatan keterkaitan pembangunan kota dan desa dengan memperkuat pusat pertumbuhan baru sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) atau yang lazim dikenal sebagai Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN). Pada periode 2015-2019 ini, jumlah KPPN yang harus ditangani mencapai 40 pusat pertumbuhan yang tersebar di 60 kabupaten di seluruh tanah air.

Oleh humas on August 04, 2018

Jumat (3/8/2018) Plt. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan, Kemenko PMK Sonny Harry B. Harmadi Jumat pagi memimpin rapat koordinasi tingkat eselon I lintas kementerian/lembaga guna membicarakan perkembangan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa. Pertemuan tersebut membahas penyederhanaan laporan keuangan APBDesa dan Dana Desa, peningkatan kualitas pembangunan desa, dan percepatan penyaluran Dana Desa tahap 3.

Pages

Subscribe to RSS - Gerakan Desa