Gerakan Desa

Oleh humas on September 22, 2015

Ambon (22/9) - Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Perdesaan pada Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Dr. Ir. Pamuji Lestari, M.Sc memberikan sambutan sekaligus membuka Rapat Koordinasi Pemberdayaan Kawasan Perdesaan di Kota Ambon, Provinsi Maluku. (Deputi VII/Ist). Hadir juga sebagai salah satu narasumber pada rakor ini adalah Ir. Harlina Sulistyorini, M.Si. Direktur Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Oleh humas on September 17, 2015

Menko PMK Puan Maharani : Membangun Indonesia dari Pinggiran Memperkuat NKRI

Oleh humas on September 14, 2015

Jakarta (14/9) - Plt Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Prof Agus Sartono berfoto bersama dengan Delegasi Timor Leste yang dipimpin oleh Vice Minister State Administration Mr Tomas do Rosario Cabral di Ruang Rapat Utama Kemenko PMK, Jakarta.Kunjungan dari Delegasi Timor Leste adalah untuk mempelajari Program Pemberdayaan desa, UU Desa, dan Penanggulangan Masalah di kawasan pedesaan. (humas)

 

 

Oleh humas on September 14, 2015

Jakarta (14/9) - Plt Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Prof Agus Sartono mewakili Menko PMK menerima Delegasi Timor Leste yang dipimpin oleh Vice Minister State Administration Mr Tomas do Rosario Cabral di Ruang Rapat Utama Kemenko PMK, Jakarta. (humas)

Oleh humas on September 09, 2015

Riau (09/09)---Kemenko PMK kembalu menggelar Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Beras Raskin Se-Provinsi Riau Tahun 2015. Acara dibuka oleh Gubernur Riau yang diwakili oleh Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda Prov Riau, H. Syafrial. Dalam sesi diskusi, acara ini diisi oleh nara sumber antara lain dari Kemenko PMK yaitu Asisten Deputi Kompensasi Sosial, G. Fajar Suryono; Koordinator Program RAskin Pokja Pengendalian Klaster I TNP2K, Imelda Leiwakabessy; dan Kepala Perum Bulog Divre Riau - Kepri, Faruq Octobri Qomary.

Oleh humas on September 04, 2015

Jakarta, 4 September 2015 - Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Selaku Plt Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Prof Agus Sartono memberikan masukannya pada Rakor Tingkat Menteri Mengenai Percepatan Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa di Ruang Rapat Utama Kemenko PMK, Jakarta. Rakor tersebut dipimpin oleh Menko Perekenomian serta dihadiri oleh pejabat terkait. (humas)

Oleh humas on September 03, 2015

Yogyakarta (03/09)---Gerakan Revolusi Mental yang dicanangkan oleh Kemenko PMK pada 24 Agustus 2015 lalu mulai diupayakan untuk meluas. Seperti yang terlihat dalam pembahasan rapat koordinasi mengenai revitalisasi fungsi-fungsi keluarga di Kota Yogyakarta, kamis pagi tadi. Keluarga, sebagai unit terkecil dalam masyarakat Indonesia, dinilai sebagai yang pertama dan kunci utama dalam pembangunan karakter generasi bangsa terutama anak-anak muda. Hasil pendataan keluarga tahun 2014 menunjukkan, terdapat sekitar 67.669.209 keluarga di Indonesia dengan jumlah balita mencapai 14.077.593 jiwa.

Oleh humas on September 01, 2015

Jakarta, 1 September, , Menko PMK yang diwakili oleh Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama dan sekaligus PLT Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan Agus Sartono (kedua kanan) mengikuti Rapat Koordinasi tentang Penyiapan Kebijakan Ekonimi, Selasa, 1/9/2015 di Ruang Mahakam, Kemenko Perekonomian, Jl. Lapangan Banteng Timur, Jakarta. Dalam rakor tersebut dipimpin oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution. (Gs).

Oleh humas on September 01, 2015

Jakarta, 1 September -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang diwakili oleh Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama dan sekaligus PLT Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan Agus Sartono (kanan) usai memberikan paparan dalam Seminar Ketransmigrasian memberikan keterangan pers yang berkaitan dengan pembangunan bidang ketransmigrasian, Selasa, (1/9/2015) di Hotel Rits Carlton, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta (Gs).

Oleh humas on September 01, 2015

Jakarta, 1 September, Menko PMK yang diwakili oleh Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama dan sekaligus PLT Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan Agus Sartono (ketiga kiri) sebagai salah satu nara sumber  dalam Seminar Ketransmigrasian  dengan paparan “Transmigrasi Untuk Pengurangan Kesenjangan dan Pembangunan Manusia”, Selasa (1/9/2015, di Hotel The Ritz-Carlton, Jakarta.

Oleh humas on August 27, 2015

Jakarta, 27 Agustus 2015 - Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko pmk) Agus Sartono (tengah) didampingi Plt. Asisten Deputi Pemberdayaan Desa Katiman (kanan) dan Direktur Perkotaan dan Perdesaan Bappenas Hayu Parasati (kiri) memberikan sambutan sekaligus membuka workshop Peran Sistem Informasi Desa (SID) dalam Mendukung Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan pada Kamis, 27 Agustus 2015 yang bertempat di Hotel Cemara Jakarta Pusat.

Oleh humas on July 30, 2015

Jakarta (30/07) -- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise (2 kiri), mewakili Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, didampingi Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugihartatmo (3 kiri), Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Agus Sartono (kiri) meninjau salah satu stand pameran pada acara Gelar Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Budaya (GPMB) Expo & Awards 2015, di JCC, Senayan, Jakarta. (humas/fik).

Oleh humas on July 30, 2015

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise (tengah), mewakili Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, didampingi Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugihartatmo (2 kanan), Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Agus Sartono (2 kiri) secara simbolis mengunting pita tanda dibukanya pameran pada acara Gelar Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Budaya (GPMB) Expo & Awards 2015, di JCC, Senayan, Jakarta. (humas)

Oleh humas on July 30, 2015

Jakarta (30/07) -- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise (tengah), mewakili Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, didampingi Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugihartatmo (2 kanan), Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Agus Sartono (2 kiri) meluncurkan perangko seri “Gelar Pemberdayaan”, pada acara Gelar Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Budaya (GPMB) Expo & Awards 2015, di JCC, Senayan, Jakarta. (humas/fik)

Oleh humas on July 30, 2015

Jakarta (30/07) -- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, mewakili Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, didampingi Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugihartatmo (3 kanan), Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Agus Sartono (kiri), membuka secara resmi Gelar Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Budaya (GPMB) Expo & Awards 2015, di JCC, Senayan, Jakarta.

Oleh humas on July 30, 2015

Jakarta (30/07)--- Sesmenko PMK, Sugihartatmo (kedua dari kiri) mewakili Menko PMK foto bersama usai memberikan anugerah Gelar Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Budaya (GPMB) 2015 kepada sejumlah korporasi yang dinilai telah sukses menjalankan Program tanggung jawab korporasi (CSR). Acara berlangsung di Grand Ball Room Kirana, Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Rabu malam (29/07) dan diketahui telah terselenggara untuk ke-7 kalinya dengan menetapkan sejumlah kategori bagi para korporasi yang turut berpartisipasi.

Oleh humas on July 02, 2015

Jakarta (02/07)--- Pejabat Kemenko PMK pada 27 Juni 2015 Juni lalu mengunjungi lokasi dampingan rintisan desa inklusi yang menjadi salah satu program Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB). Program ini merupakan hasil kerja sama antara Kemenko PMK dan The Asia Fondation.

Oleh humas on June 25, 2015

Jakarta (25/06)--- Deputi VII bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan, Wahnarno Hadi (sebelah kiri, nomor tiga dari depan) membuka acara Rapat Koordinasi dan Sosialisasi mengenai Undang-undang No.1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Otoritas Jasa Keuangan selaku pelaksana sosialisasi menghadirkan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Keuangan Mikro, Suparlan.

Oleh humas on June 25, 2015

Jakarta, 25 Juni 2015 - Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan, Ir. Wahnarno Hadi memimpin Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Lokasi Gerakan Desa Tahun 2015 di Ruang Rapat Utama Kemenko PMK, Jakarta. Rakor tersebut dihadiri oleh perwakilan Kementerian /Lembaga terkait. (humas/dwi)

Tahun 2019 ditargetkan sebanyak 2000 desa bisa dibangun dengan Gerakan Desa.

Oleh humas on June 19, 2015

Jakarta. 19 Juni 2015 - Deputi Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Wahnarno Hadi memimpin rapat persiapan acara Gerakan Masyarakat Usaha Berbasis Budaya (Gema Berbudaya) di Ruang Rapat Utama Kemenko PMK, Jakarta. Rapat ini dihadiri oleh Kementerian/Lembaga terkait, Perwakilan Pemerintah Daerah Sumatera Selatan, dan Perkumpulan Cita Tenun Indonesia (CTI). Gelar Berbudaya songket rencananya akan berlangsung pada 28 - 29 Juli 2015, dan akan dibuka Ibu Menko PMK Puan Maharani di Palembang. (humas/dwi)

Oleh humas on June 11, 2015

jakarta (11/06)--- Sesmenko PMK, Sugihartatmo (berbaju putih) bersama dengan Ketua Umum Corporate Forum for Community Development (CFCD), Tri Harjono (jas abu-abu) menandatangani Nota Kesepahaman antara pemerintah dengan dunia usaha tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan dalam Upaya Pencapaian Sustainable Development Goals Post MDGs. Penandatanganan itu disaksikan oleh Deputi Menko PMK bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan, Wahnarno Hadi dan perwakilan penyelenggara acara.

Oleh humas on January 10, 2015

Jakarta, 10 Januari  - Kunjungan dadakan atau istilahnya blusukan yang kerap dilakukan Presiden Jokowi tampaknya menular juga kepada para menteri-menterinya.

Hal itu pun harus dilakukan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar.

Marwan Jafar juga melakukan kunjungan dadakan atau yang kerap disebut dengan blusukan ke Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan, Tangerang, Banten, Jumat (9/1/2015).

Dalam kunjungan dadakan di desa terbaik di Banten tersebut, Menteri Marwan meninjau berbagai pembangunan yang telah dilakukan, salah satunya ke rumah warga yang mendapat bantuan.

Kepada penduduk, Marwan seperti dilansir laman Tribun News, menanyakan manfaat bantuan yang masuk dalam program Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS). Menteri Marwan juga ingin belajar dari desa Pagedangan.

"Saya ingin melihat dan belajar kepada Kades dan Camat. Katanya di sini ada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Karena saya memang ingin desa-desa punya BUMDES. Ini yang akan memajukan desa," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Marwan berkesempatan mengunjungi sentra kuliner yang dikelola BUMDES. Menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mencicipi ayam bakar dan sayur asem khas Pondok Lesehan Ayam Kampung Kita.

Selanjutnya, Menteri Marwan menuju Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST). Sebuah sistem pembuangan tempat sampah yang bisa menampung 500 sampai 1000 sampah kepala rumah tangga.

"Ini dipisah, antara organik dan non organik. sampah yang dibakar dan dikumpulkan tidak menimbulkan bau. ‎Kalau alatnya diperbesar, ini bisa menampung sampah lebih banyak," ujar pengelola TPST kepada Menteri Marwan.

Melihat kemajuan Desa Pegdangan, Menteri Marwan cukup kagum. Apalagi, menurut Marwan, Pagedangan jadi desa satu-satunya yang memiliki BUMDES di Kabupaten Tangerang.

"Saya berharap, Kades melihat potensi apalagi yang akan dikembangkan. Pelayanan sudah on-line. Saya optimis, desa yang lain akan meniru desa Pagedangan. Nanti saya bisa cerita kepada tempat lain tentang kemajuan Desa Pegedangan," tutup Marwan.

Sebelum mengawali blusukannya, Menteri Marwan melakukan Sholat Jumat di Masjid Al Ghofur bersama warga, alim ulama dan tokoh nasyarakat setempat.(Tn/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on January 05, 2015

Jakarta, 5 Januari  - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), bersinergi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait masalah kesehatan berbasis perdesaan.
Tahap awal kerja sama pada tahun 2015, seperti dilansir laman Kompas.com, akan memprioritaskan wilayah-wilayah perbatasan yang bertumpu pada pembangunan Puskesmas, bidan desa, dan juga ketersediaan air bersih.

"Proyeksi kerja sama tahap awalnya difokuskan ke daerah-daerah perbatasan. Setelah itu baru wilayah lainnya. Kebijakan pembangunan ini dalam kerangka keterjangkauan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan percepatan keberdayaan masyarakat desa dalam budaya sehat," ujar Menteri Desa, Marwan Jafar dalam rilis yang diterima Kompas.com.

Menteri Marwan Jafar telah melakukan pertemuan dengan Menteri Kesehatan, Nila Djuwita F Moeloek, di kantor Kemendes PDTT, Jumat (2/1/2015) lalu.
Marwan menyatakan, pembangunan perdesaan sehat akan berdampak pada daya dan budaya sehat bagi masyarakat desa. Hal ini, menurut Marwan, penting dilakukan dalam rangka mempercepat terwujudnya "Desa Mandiri" sesuai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana amanat UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

"Sinergitas dua kementerian ini sangat penting. Karena keduanya juga punya skala prioritas bagi masyarakat di perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Kerja sama yang bisa dilakukan, seperti keterjangkauan air bersih dan sanitas bagi setiap rumah tangga, serta Gizi Seimbang bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Bayi dan Balita," paparnya.

Mengacu pada hasil pendataan Potensi Desa (Podes) 2011, Menteri Marwan menegaskan bahwa sebaran tenaga dan sarana kesehatan di desa-desa terutama pada wilayah kepulauan masih sangat kecil sekali.

Marwan menyebutkan, dari 5.427 desa dengan jumlah 7.647.788 penduduk di wilayah kepulauan, hanya terdapat 874 Pos Kesehatan Desa (Poskesdes). Sementara, bidan desa berjumlah 5.179. "Dari data ini menunjukkan kekurangan sebanyak 4.533 Poskesdes, dan 248 bidan," ujarnya.

Jumlah ini, lanjut Marwan, tentu jauh dari kebutuhan dalam menjamin kesehatan bagi masyarakat desa. "Idealnya, satu desa terdapat satu sarana kesehatan meliputi satu Pokesdes, satu bidan dan satu perawat. Ke depan, kita target program ini bisa mulai teralisasi, sehingga budaya sehat masyarakat desa terjamin," katanya.

Sementara itu, Menkes Nila menambahkan, kerja sama ini akan lebih dimatangkan lagi di tahun-tahun mendatang.

"Banyak hal yang bisa disinergikan dari dua kementerian ini. Untuk program di Kementerian Kesehatan, seperti melakukan Melakukan upaya perubahan perilaku higienis dan saniter melalui pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) oleh sanitarian puskesmas pada seluruh desa di Indonesia (menggunakan dana BOK dan dana lainnya)," ujar Menkes Nila.

Bupati Tasik Nilai Program Desa Sehat Mendes Sejalan dengan Jargon Gerbang Desa

Sementara itu, Bupati Tasikmalaya, Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, menilai program Desa Sehat Menteri Desa, Marwan Jafar, telah sejalan dengan prioritas program pembangunan di wilayahnya selama ini melalui jargon Gerbang Desa. Ia pun menyambut baik fokus program baru yang bekerjasama dengan menteri kesehatan tersebut.

"Alhamdulillah ada fokus Desa Sehat oleh Mendes dengan Menkes. Program itu tentunya akan sejalan dengan jargon kami selama ini melalui Gerbang Desa. Mudah-mudahan pembangunan desa di Tasik akan lebih terdukung pemerintah pusat," jelas Uu kepada Kompas.com, Minggu (4/1/2014) malam.

Meski terdapat prioritas wilayah desa di perbatasan oleh mendes dengan program ini, Uu merasa upayanya selama ini membangun desa akan semakin terdukung oleh Kementerian baru era Presiden Joko Widodo tersebut.

"Ya, memang baru prioritas di perbatasan dulu. Tapi saya secara tidak langsung merasa terdukung sekali," kata Uu.

Menurut Uu, sejak masa kepemimpinnya dari tahun 2011 sampai sekarang, ia telah mulai menjalankan program prioritas pembangunan desa melalui Gerbang Desa. Ada pun program fokus desanya itu diantaranya pembangunan pendidikan dan kesehatan masyarakat pedesaan, memudahkan komunikasi dan informasi ke desa, serta memperluas lapangan pekerjaan terlebih melalui sektor pertanian.

"Kesehatan desa masuk salah satu program Gerbang Desa kami. Jadi kami merasa terdukung sekali," tambah dia.

Wilayah Kabupaten Tasikmalaya sendiri, tambah Uu, memiliki sebanyak 251 desa dari 39 kecamatan. Adapun sebagian desa berada di daerah terpencil dan dulunya terhambat oleh insfrastruktur jalan yang sulit dilalui kendaraan.

"Dulu jalan-jalan di desa-desa terpencil di Tasik sangat rusak dan malah susah dilalui. Tapi sekarang secara bertahap akses jalan ke desa-desa mulai mulus dengan hotmix," tandas Uu.

Uu berharap Mendes akan terus berupaya mengeluarkan berbagai program untuk pembangunan pedesaan. Karena menurutnya jika masyarakat pedesaan telah maju tentunya bisa membawa perubahan terhadap citra bangsa ini di dunia Internasional.

"Ya, jangan pikir perkotaan terus. Justru tidak ada kota kalau sebelumnya tidak datang hasil berbagai sektoral dari desa. Saya yakin semua masyarakat di kota awalnya dari pedesaan," ujar Uu sembari terdengar tertawa melalui sambungan telepon.

Sebelumnya, Mendes bekerjasama dengan Menkes akan melakukan fokus program Desa Sehat. Pemerintah Pusat ini akan berupaya menggenjot peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat pedesaan dengan target awal wilayah desa di berbagai perbatasan.(Kc/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on November 26, 2014

Jakarta, 26 Nopember  - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MendesaPDT2) Marwan Jafar mengatakan, aspirasi masyarakat desa yang disampaikan melalui pesan pendek (SMS) mencapai ratusan pesan  setiap hari. Meski begitu menteri yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa ini mengaku tetap memerhatikan SMS yang masuk.

“Aspirasi melalui pesan seluler  tidak bisa diabaikan dan tetap harus diperhatikan sebagai Menteri Desa,” ujar Marwan, saat menggelar coffee morning bersama wartawan di Sekretariat Jenderal Transmigrasi, Kalibata, Jakarta, Selasa (25/11/2014).

Marwan seperti dilansir laman Kompas.com, melanjutkan, dari ratusan SMS yang dia terima setiap hari, kebanyakan berisi keluhan dari masyarakat desa. “Banyak  keluhan masyarakat desa, dari anaknya yang sakit, anak desa yang butuh pendidikan, kesehatan, jalan raya, dan banyak lagi. Semuanya tidak saya diamkan. Akan tercatat rapi dan aspirasi apapun bentuknya, akan ditindaklanjuti,” ujar Marwan.

Alasannya, kata Menteri Marwan, dalam sembilan agenda strategis prioritas (Nawacita) yang dimiliki Presiden Joko Widodo, semuanya berbasis kepada pengembangan masyarakat perdesaan. Marwan mengaku akan melakukan prioritas itu dan membangun Indonesia dari desa.

“Seperti membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, meningkatkan produktivitas rakyat, kemandirian ekonomi, revolusi karakter bangsa, dan memperteguh kebhinekaan dan perkuat restorasi sosial Indonesia,” kata dia.

Nawakerja

Tidak hanya Nawacita, Marwan juga memperkenalkan Nawakerja (sembilan kerja) prioritas. Nawakerja itu adalah gerakan desa mandiri, penguatan kelembagaan, pengembangan Badan Usaha Milik Desa, revitalisasi pasar, infrastruktur, penyaluran dana Rp 1,4 miliar per desa, penyaluran modal, pelayanan publik, dan save villages daerah perbatasan.

“Melakukan  pemberdayaan desa, itu merupakan kunci untuk membangun Indonesia Membangun desa dari Sabang sampai Merauke. Perlu infrastrukturnya, masyarakatnya, SDM, dan banyak lainnya," ujar mantan Ketua Fraksi PKB tersebut.  

Untuk pemberdayaan desa yang kuat, maka perlu ada dukungan dari perangkat pemerintah dan juga penganggaran. Marwan mengatakan, sistem kerja yang dijalaninya berubah secara total sehingga tidak lagi menggelontorkan anggaran yang hanya sekedar bantuan.

“Yang diinginkan adalah program nyata secara kasat mata. Segala yang dilaksanakan terlihat langsung. Seperti bansos-bansos yang kecil-kecil, itu terlalu melelahkan. Ada nilai-nilai program nyata yang dirasakan masyarakat," ujar dia. 

Terkait perangkat desa, Menteri Marwan mengatakan, semua hal yang berkaitan dengan perdesaan menjadi kewenangan kementeriannya. Karena semuanya sesuai dengan Undang Undang Desa, yakni terkait pemerintahan desa, pemberdayaan kawasan, pelaksanaan pembangunan desa, dan pembinaan masyarakat.

Adapun yang perlu diketahui, kata Marwan, desa yang sekarang merupakan desa mandiri. Camat, termasuk pemerintah daerah, sudah tidak bisa lagi  mengintervensi kewenangan desa. “Sebelum ada pemilihan langsung Presiden, desa-desa sudah lebih dulu melakukannya. Jadi banyak sistem yang sebenarnya dimulai dari desa,” ujarnya.(Kc/Gs).

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on November 14, 2014

Jakarta, 14 Nopember  - BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan kampanye "Tanya Saya" yang bertujuan mengedukasi masyarakat terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Siaran pers lembaga itu yang diterima di Jakarta, Kamis (13/11/2014), menyebutkan peluncuran kampanye dilakukan di Gedung Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan pada Kamis (13/11/2014) yang diikuti serentak di kantor wilayah dan kantor cabang seluruh Indonesia.

Pages

Subscribe to RSS - Gerakan Desa