Oleh humas on November 05, 2018

Tangerang, (3/11) Plt Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kemenko Bidang PMK, Ghafur Dharmaputra memberikan arahan terkait “Perkembangan dan Dinamika Instrumen Hukum Internasional tentang Tindak Pidana Perdagangan (TPPO)” di depan  120 peserta Pelatihan Penanganan TPPO Bagi Aparat Penegak Hukum yang terdiri atas para hakim, polisi, jaksa, advokat dan pendamping Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dari 30 Kab/Kota di Indonesia bertempat di Hotel Allium Tangerang.

Ghafur menyampaikan bahwa perdagangan manusia merupakan bentuk pelangggaran dasar HAM. Dunia sudah sejak 1948 menetapkan berbagai regulasi mulai Deklarasi Universal HAM, Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Konvensi Internasional tentang Penghapusan Terhadap Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Protokol Palermo, Konvensi ILO tentang Pekerjaan yang Terlarang untuk Anak dan regulasi lainnya demi melindungi manusia dari eksploitasi.

Indonesia berkomitmen melindungi warga negaranya dari perdagangan manusia dan sudah meratifikasi konvensi internasional dan menyusun MoU dengan negara tetangga. “Regulasi internasional terkait TPPO sudah banyak kita ratifikasi agar regulasi itu menjadi acuan bagi aparat penegakan hukum di Indonesia. Namun, yang masih kurang adalah pemahaman dan implementasi dan penegakan hukum terkait TPPO” tegas Ghafur

Aparat penegak hukum harus dapat memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku dan melindungi hak-hak korban. Indonesia merupakan negara yang rentan TPPO, khususnya di sektor perikanan, karena luasnya dan terbukanya wilayah Indonesia. Kini Indonesia menjadi negara pengirim, tujuan dan transit TPPO. Kerja sama antar aparat penegak hukum Indonesia dengan negara di ASEAN perlu dilakukan demi membongkar sindikat TPPO.

Ghafur menambahkan tukar menukar informasi dan upaya kerjasama perlu ditingkatkan aparat penegak hukum agar mempercepat pelaporan, penanganan dan pemberian hak restitusi bagi korban.  Aparat penegak hukum juga perlu bekerja bersama melakukan operasi penindakan TPPO, memastikan kelengkapan syarat dan keaslian identitas bagi pekerja migran yang akan ke luar negeri agar mencegah kasus TPPO.

“Diharapkan dengan adanya pelatihan bagi aparat penegak hukum ini, kejahatan yang melanggar HAM dengan menggunakan ketidakberdayaan korban ini semakin berkurang. Ujung tombak agar konvensi dan regulasi lainnya ini diimplementasikan ada pada aparat penegak hukum” tutur Ghafur dalam acara yang diselenggarakan KPPPA, 2-5 November 2018. (Sumber: Kedeputian 6)

Categories: