Oleh humas on October 31, 2018

Jakarta (31/10) – Plt. Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Ghafur Dharmaputra memimpin rapat koordinasi (Rakor) terkait dengan Izin Prakarsa Revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdaganga Orang (GT PP TPPO). Rakor diselenggarakan di ruang rapat Kemenko PMK Lt. 6 dan diikuti kementerian/lembaga (K/L) terkait.

“Izin prakarsa adalah permohonan izin kepada Presiden yang diajukan pemrakarsa dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) di luar program legislasi nasional (Prolegnas), namun apabila RUU tersebut sudah masuk dalam Prolegnas, maka tidak diperlukan lagi izin prakarsa dari Presiden, ” terang Ghafur dalam pengantar rapatnya.

Menurut Ghafur, adanya revisi Perpres 69/2008 karena Perpres yang ada memang sudah membutuhkan perubahan. Ada beberapa substansi yang harus diakomodir  diantaranya  perubahan nomenklatur di beberapa kementerian. Selain itu juga banyaknya kasus-kasus trafficking yang beragam, diantaranya kasus  ABK yang jadi korban trafficking.

“Catatan kami, dari beberapa kali rapat yang telah kita laksanakan ada beberapa revisi atau perubahan dalam Perpres  mulai dari penambahan acuan landasan hukum, susunan organisasi, kesekretariatan, dan lain-lain.  Dalam susunan organisasi memasukkan Kemenpora, KKP, Kemendes PDTT, LPSK. Dalam Perpres tersebut juga belum ada ayat atau uraian yang menyebutkan tugas dari susunan organisasi. Pada pasal 10, juga memasukkan Organisasi Masyarakat, LSM, Organisasi Profesi, dan  akademisi,” jelas Ghafur.

Terkait dengan  siapa yang menjadi pemrakarsa, menurut Ghafur, berdasarkan Perpres 87/2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No.12/2011 tentang Pembentukan Paraturan Perundang-undangan maka yang mengajukan izin prakarsa adalah menteri/kementerian yang membidangi isu perdagangan orang yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang juga sebagai Ketua Harian GT PP-TPPO.

Setelah itu, lanjut Ghafur, Pemrakarsa juga yang menetapkan pembentukan Panitian Antar Kementerian (PAK) yang sebelumnya mengajukan surat permintaan keanggotaan panitian antar kementerian/antar non kementerian kepeda menteri atau pimpinan lembaga. 

“Saya berharap izin prakarsa dari Presiden segara turun dan revisi Perpres 69/2008 ini akan selesai sebelum akhir 2018, untuk itu kita harus bergerak efektif dan efisien,” ujar Ghafur. (DAM)

Categories: