Oleh humas on July 13, 2018

Jakarta (13/07) – Keasdepan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan Kemenko PMK menyelenggarakan Rakor Implementasi Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2018 di Kantor Kemenko PMK, Jakarta hari ini (Jumat).

Dalam pembukaannya, Plt Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan Kemenko PMK, Sonny Harry B. Harmadi menjelaskan terkait perkembangan pembangunan KPPN. Menurutnya dalam sasaran RPJMN 2015-2019 tercapainya keterkaitan desa-kota, dilakukan dengan terwujudnya sedikitnya 39 pusat pertumbuhan baru hingga tahun 2019. Pusat pertumbuhan baru itu diantaranya 40 Kawasan Pusat Pertumbuhan di 60 Kabupaten (Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional).

Diketahui, pada 2016 terdapat 20 Masterplan/RPKP KPPN (6 RPKP masih menunggu penyempurnaan matriks Multisektor dari Kementerian Desa PDTT). Pada 2017 20 Masterplan/RPKP KPPN, di 2018 19 Masterplan/RPKP sedang dalam proses. Sementara pada 2019 1 Masterplan. Pada 2016 pula 14 Masterplan/RPKP telah dirangkum dalam Buku KPPN dan pada 2017 20 Masterplan /RPKP telah dirangkum dalam Buku KPPN. 

Terkait KPPN pula, invetarisasi program di Kementerian/ Lembaga (K/L) terus di update. Pemerintah melalui Kemenko PMK pun merekomendasikan perlunya intervensi program sesuai masterplan /RPKP dan Strategi Percepatan. Rekomendasi lainnya ialah, peningkatan peran aktif Kementerian yang menja
di penjuru/ leading sector dan berperan dalam keberhasilan pembangunan kawasan kawasan, penguatan pengendalian pelaksanaan program /kegiatan melalui pelaporan substansi berkala kepada Kementerian Koordinator terkait dan Bappenas, serta perencanaan program/ kegiatan K/L merujuk dan
berpedoman pada masterplan/ RPKP dan pengembangan komoditas unggulan kawasan. Termasuk perlu membangun sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan intervensi sesuai dengan master plan/ RPKP dan kebutuhan serta keberlanjupusat pertumbuhan dimaksud.

Rekomendasi lainnya ialah mendorong Bappeda Kabupaten aktif dalam koordinasi vertikal dan horizontal ; menjadikan Bappeda Kabupaten sebagai koordinator daerah dalam integrasi program Pusat dan Daerah; Diharapkan TKPKP Kabupaten sebagai pengarah dan secara teknis agar ditunjuk salah satu lembaga sebagai pengelola kawasan (BUMDes Bersama/Koperasi). Selain itu, daerah juga perlu didorong untuk memanfaatkan media teknologi informasi untuk memasarkan dan promosi hasil produk unggulan kawasan perdesaan. Disamping itu perlu penguatan pendamping kawasan dan pendamping desa serta Kemitraan dengan Perguruan Tinggi setempat/nasional sebagai pembina (program KKN tematik, lokus penelitian mahasiswa. 

Categories: