Oleh humasnew on September 21, 2018

Jakarta (21/09)—Indonesia membagikan pengalamannya dalam penanganan TPPO kepada Delegasi  Papua Nugini yang berkunjung ke kentor Kemenko PMK hari ini (Jumat). Papua Nugini sendiri sangat konsen terhadap isu TPPO. 

Plt. Deputi bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Ghafur Dharmaputra hari ini membuka sekaligus memimpin jalannya diskusi dengan Delegasi  Papua Nugini untuk membahas masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).  Diskusi yang diselenggarakan Kantor Kemenko PMK dan IOM ini bertujuan untuk berbagi pengalaman baik dari pemerintah Indonesia maupun Delegasi Papua Nugini  dalam  melawan kasus perdagangan orang. Diskusi ini difokuskan terkait wilayah yang banyak terjadi TPPO serta penanganannya juga mengenai Gugus Tugas TPPO yang ada di Indonesia.

Sementara itu, Delegasi Papua Nugini mengungkapkan kasus penyelundupan orang menjadi perhatian khusus oleh pemerintah Papua Nugini. Pihaknya sudah melakukan koordinasi kepada para pemangku kepentingan dalam penanganan kasus TPPO dan meningkatkan kesadaran kepada masyarakat mengenai  TPPO. 

Pemerintah Papua Nugini sendiri merasa perlu mempelajari lebih banyak mengenai upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam penanganan TPPO. Delegasi  Papua Nugini juga ingin belajar mengenai definisi TPPO di Indonesia berdasarkan Undang-Undang di Indonesia dan sangat berapresiasi mengenai Program GGT TPPO di Indonesia.

Kepada Delegasi  Papua Nugini,  Ghafur juga mengamini bahwa TPPO menjadi perhatian semua negara. 

“Saya setuju dengan pemerintah Papua New Guine, kita saling belajar menanggapi kasus TPPO ini. Perdagangan orang bukan lagi menjadi isu satu atau dua negara, namun merupakan isu dunia. Kata kuncinya kerja sama,” tutur Ghafur.

Di kesempatan yang sama, Plt. Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan Wagiran menyampaikan bahwa terdapat tiga strategi pelaksanaan kebijakan terkait TPPO. Strategi ini meliputi Pencegahan, Penanganan, dan Pemberdayaan. Wagiran juga menjelaskan dengan rinci mengenai Gugus Tugas TPPO yang ada di Indonesia mulai dari keanggotaan sampai dengan Responsibility-nya serta perkembangan perubahan Gugus Tugas yang sedang berjalan guna pemaksimalan koordinasi lebih baik dari Daerah dan Pusat dalam pelaksanaanya. 

"Pencegahan yang kita lakukan mulai dari hulu maupun hilir," ungkapnya.

Sementara itu, perwakilan dari Kemendikbud memaparkan yang menjadi point penting TPPO adalah fokus pada  sosilisasi di daerah – daerah dengan dimulai dari lingkup keluarga hingga organasi masyarakat dengan penekanan betapa bahayanya tindak pidana perdagangan orang tersebut. Sedangkan Kementrian Ketenagakerjaan juga menambahkan telah melakukan upaya dengan menggagalkan 1310 orang  pada tahun 2016, 1151 orang di tahun 2017 dan hingga saat ini 1206 orang di tahun 2018 calon pekerja migran yang terindikasi TPPO. Hal ini terus ditindak lanjuti dan butuh dukungan semua pihak.
Adapun Perwakilan dari Kemensos menjelaskan tugas pokok dan fungsinya dalam penanganan TPPO. Bentuk pelayanan yang diberikan sesuai UU 21 tahun 2007, tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di indonesia, dalam pasal 51 dan 52. Seperti diketahui, tugas dan fungsi kementerian sosial dalam sub gugus tugas mitigasi dampak antara lain, rehabilitasi sosial, pemulangan dalam pelaksanaanya Kemensos bekerja sama dengan Kepolisoan dan Keimigrasian besama K/L lain sebagai penunjang kinerja tersebut.

Pada bagian lain Kemenkumham menjelaskan dari sistem hukum di indonesia sudah cukup baik ditambah dengan penguatan GT TPPO yang sedang di revisi ini bisa menjadi opsi bagi Papua Nugini dan Pemaksimalan Pelaksaaan TPPO bagi Pemangku Kepentingan di Indonesia.
Tak kalah pentingnya, Kemenkes juga menambahkan telah melakukan berbagai macam pelatihan kepada tenaga ahli agar dalam pelayanan terpadu terhadap korban-korban TPPO tersebut bisa di tindaklanjuti dengan semaksimal mungkin hal tersebut bisa menjadi refrensi tersendiri sebagai perlindungan korban kepada Papua Nugini.

Di Papua Nugini belum adanya badan atau program untuk perlindungan korban dan saksi, Mahkamah Agung menilai terkait perlindungan saksi dan korban sangat penting bagi perlindungan TPPO.  Besar harapannya, program penting ini segera hadir di Papaua Nugini sebagai langkah kedepan dalam melaksanakan perlindungan TPPO tersebut dengan mekanisme khusus dalam hukum acaranya.

Berdasarkan diskusi tersebut, Ghafur menegaskan kembali Permasalahan utama dalam TPPO ini adalah ketidaktahuan dan permasalahan ekonomi. Untuk itu, perlu adanya pembangunan ekonomi dan penguatan pendidikan yang baik di daerah-daerah yang umumnya lingkup itu selalu menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan para pemangku kepentingan lain tetap berkomitmen dalam penegakannya.