Oleh humasnew on April 24, 2018

Jakarta (23/04) – Kemenko PMK membuat 9 usulan rekomendasi terkait implementasi program dan kegiatan Kementerian /Lembaga (K/L) pada Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN). Hal tersebut untuk menjawab sejumlah permasalahan dalam pengembangan KPPN.

Berdasarkan  mandat RPJMN 2015-2019,  sasaran keterkaitan desa-kota dilakukan dengan terwujudnya  sedikitnya 39 pusat pertumbuhan baru hingga tahun 2019.  Saat ini, Indonesia sudah memiliki 40 pusat pertumbuhan yang tersebar di 60 kabupaten (60 KPPN). Demikian yang terungkap dalam rapat koordinasi eselon I terkait implementasi program dan kegiatan K/L pada KPPN senin ini di Kemenko PMK Jakarta.

Berbagai program K/L sendiri sudah dilakukan di KPPN, seperti misalnya Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), BUMDes Bersama, Desa Tangguh Bencana, pemberdayaan teknopreneur, rumah swadaya dan  rumah khusus, pembangunan BTS dan akses internet, kelompok usaha bersama (KUBE), lampu tenaga listrik hemat energi (LTSHE), embung dan bangunan air lainnya, sarana pemasaran pertanian, peternakan dan perikanan, industri dan pendukung pariwisata, dan sarana dan prasarana pasca panen.

Sebanyak 15 K/L sudah menyampaikan intervensi konfirmasi program kegiatan di KPPN. Dari intervensi tersebut, Kemenko PMK mencatat ada beberapa permasalahan yang terjadi, seperti: adanya perbedaan indikator antara pusat pertumbuhan (RPJMN) dan kawasan perdesaan (UU Desa), keterkaitan desa-kota tercantum dalam RKP yang tidak dicantumkan lokasinya,  sehingga anggaran yang ada dalam RKP  tidak sepenuhnya dipergunakan untuk lokasi KPPN  tetapi digunakan untuk prioritas lain/prioritas K/L, belum optimalnya peran dan kontribusi K/L mengisi KPPN sesuai masterplan/RPKP, belum optimalnya kinerja Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, baik di tingkat pusat maupun daerah, kurangnya  koordinasi Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan antara Bappeda, dan OPD/dinas terkait untuk usulan program kegiatan untuk masuk sistem perencanaan (Musrenbang).

Terkait dengan hal tersebut, Kemenko PMK melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan merekomendasikan perlunya membangun sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan intervensi sesuai dengan masterplan/RPKP dan kebutuhan serta keberlanjutan pusat pertumbuhan dimaksud. Termasuk membahasnya dalam rakortek, Musrenbang perlu dilakukan secara multisektor/ beberapa K/L yang terkait dalam satu desk. Adapun pembangunan ekonomi kawasan perdesaan juga agar tetap dilanjutkan  dalam RPJMN 2020-2024. Sementara dalam RPKP agar dicantumkan jumlah anggaran, detail kegiatan,  lokasi, K/L yang melaksanakan. Perlu pula penguatan kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia,  integrasi teknologi dan lain-lain serta dukungan penuh pemerintah daerah.

Rekomendasi selanjutnya, program Produk Unggulan Kawasan agar dapat dilaksanakan di semua KPPN.     Dalam pengelolaan KPPN pun perlu sentuhan teknologi (e-commerce) dan kemitraan dengan swasta. Adapun TKPKP dapat difungsikan sebagai  tim pengarah pengelola  KPPN dan Tim Monev. Terakhir, BUMDes Bersama atau swasta  dapat ditunjuk sebagai pengelola KPPN agar dapat sustain tidak tergantung Pemerintah.

Seperti diketahui, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan, terkait pembangunan kawasan perdesaan, Rancangan Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa. RPKP dan lokasi kawasan perdesaan ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Dalam Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai RPJMN 2015-2019, terdapat upaya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota yang dilakukan dengan : Mewujudkan dan mengembangkan sentra produksi,  sentra industri pengolahan  hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata; Meningkatkan akses transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah; Mengembangkan kerjasama antar desa, antar daerah, dan antar pemerintah-swasta, termasuk kerjasama pengelolaan BUMDes, khususnya di luar Jawa-Bali; Membangun agribisnis kerakyatan melalui pembangunan bank khusus untuk pertanian, UMKM dan koperasi; Membangun sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan; dan mengembangkan komunitas  teknologi informasi dan komunikasi bagi petani untuk berinteraksi dengan pelaku ekonomi lainnya dalam kegiatan produksi panen, penjualan, distribusi dan lain-lain. Rapat koordinasi eselon I terkait implementasi program dan kegiatan K/L pada Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) ini sendiri dipimpin Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan, Sonny Harry Harmadi serta dihadiri sejumlah K/L teknis terkait. Olv

 

Categories: