Oleh humas on October 09, 2019

Foto : 

  • Tri Wahyu S

Jakarta (8/10) -- Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK, Prof. Agus Sartono memberikan sambutan pada rapat Koordinasi Persiapan Layanan Sertifikasi Halal Daerah. Rapat dihadiri juga Oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan selenggerakan di Hotel Millenium, Jakarta Selasa (8/10).

Menurut Prof. Agus, Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia menjadi pasar yang sangat potensial bagi produk halal. Untuk itu, guna meningkatkan kenyamanan penggunan produk halal, pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjamin produk-produk yang beredar halal untuk digunakan. 

"Insya Allah Pertanggal 17 Oktober 2019 UU JPH berlaku dan  pelaku usaha serta jasa harus mulai memproses sertifikasi halal produk -produknya," ujar Prof. Agus.

Sehubungan dengan itu, menurut Prof. Agus, kesiapan implementasi UU JPH, seperti: kesiapan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), ketersediaan Auditor Halal, dan hal-hal lain yang terkait dengan JPH merupakan sesuatu yang sangat urgent dan harus mendapatkan perhatian serius.

"Saya berharap pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama melalui BPJPH untuk membuat estimasi terkait dengan kebutuhan LPH pada masing-masing provinsi, Kabupaten/Kota termasuk didalamnya pemenuhan SDM. Hal ini penting mengingat jumlah UKM di Indonesia ± 62 juta UKM, dan Industri Kecil Menengah ± 4 juta IKM," kata Prof. Agus.

Menurut Prof. Agus, Auditor Halal merupakan unsur penting yang harus ada dalam Lembaga Pemeriksa Halal. Dalam UU JPH disebutkan bahwa Lembaga Pemeriksa Halal minimal memiliki 3 (tiga) Auditor Halal, kalau kita hitung kebutuhan calon Auditor Halal se-Indonesia maka 3 x 514 Kota/Kabupaten = 1.542 calon Auditor Halal. Di samping itu, implementasi UU JPH melibatkan Penyelia Halal dan Sumber Daya Manusia lainnya. 

Sebagai upaya menyiapkan  implementasi UU JPH dan membangun sumberdaya manusia yang kompeten di sector Auditor halal, pemerintah telah menerbitkan Standar Kompetensi Kerja Nasional  Indonesia (SKKNI) untuk pejabat auditor dengan diterbitkannya PP  No 31/2019 tentang JPH.

Dari perspektif ekonomi,  Prof. Agus menjelaskan potensi produk halal yang berada di pasar global. Menurutnya, saat ini persoalan yang dihadapi bukan sekedar sertifikasi halal, tetapi menyangkut betapa besar potensi produk halal yang bisa dihasilkan.

"UU JPH ini sangat strategis untuk dapat mengoptimalkan captive market, sehubungan dengan jumlah penduduk muslim di Indonesia yang mencapai 80%. Oleh sebab itu harus ada kesadaran bersama tentang pentingnya mengoptimalkan captive market yang ada didepan mata, jangan sampai justru pihak luar yang memanfaatkannya," jelas Prof. Agus.
 
Disamping itu, lanjutnya, UU JPH ini dapat dijadikan terobosan untuk mengurangi devisit neraca perdagangan yang disebabkan banyaknya import dan penanggulangan pengangguran di Indonesia, terutama lulusan Strata 1. 

Sementara data dari Global Islamaic Economy, bahwa potensi pasar halal dunia ditahun ini diperikirakan sebesar 2438 triliun dollar dan naik menjadi 3800 triliun dollar pada tahun 2023. Sementara produk makanan halal dari 1300 triliun dollar menjadi 1800 triliun dollar pada tahun 2023.

"Kalau kita lihat data yang lain, potensi pasar indonesia menurut data Islamic Finnace  sebesar 82 miliar dollar dan di halal food sebesar 170 miliar dollar," ungkap Prof. Agus. 

Melihat potensi produk halal yang sangat besar, lanjut Prof. Agus,  Pemerintah menginginkan produk-produk Indonesia mampu bersaing dengan produk luar negeri. Apalagi Indonesia sebagai penduduk muslim terbesar jangan hanya jadi pasar saja. Bahkan Jepang dan Korea terus meningkatkan produk-produk halalnya. 

Mengakhiri sambutannya, Prof. Agus mengharapkan kerjasama semua kementerian dan lembaga terkait untuk mengoptimalkan potensi yang ada di Indonesia. 

"Mari kita bersama-sama bergandengan tangan gotong royong kita semangat kita komit jangan sampai kita jadi penonton di rumah sendiri ini potensi-potensi kita harus kita optimalkan. Jangan sampai yang membanjiri indonesia produk-produk dari luar negeri, karena kita sendiri yang abai terhadap produk halal ini," ujar Prof. Agus.

Sementara Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam sambutan pembukaannya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat Kemenko PMK, khususnya kedeputian Pendidikan dan Agama yang selalu mengawal dan menfasilitasi pelaksanaan UU JPH  bersama Kementerian /Lembaga serta stakeholder lainnya.

Rapat yang secara resmi dibuka oleh Menteri Agama ini dihadiri juga oleh Sekretaris Jenderal Kemenag, Kepala BPJPH serta lebih dari 200 peserta dari seluruh Kepala Kantor Wilayah Kemenag dan para calon petugas layanan sertifikasi halal seluruh Indonesia serta stakeholder terkait lainnya.

Kategori: 

Reporter: 

  • Deni Adam Malik

Editor: 

  • Deputi 4