Oleh humas on November 13, 2019

Foto : 

  • Siti Badriyah

Jakarta (13/11)—- Keberadaan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) bagi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) semakin mendesak diperlukan. Hal itu untuk menjamin hak-hak tenaga kerja Indonesia (TKI), mencegah TKI ilegal, dan perdagangan manusia (human trafficking). Dukungan dari semua pihak sangat diperlukan untuk mewujudkan LTSA. Meskipun jumlahnya semakin banyak, seiring komitmen kuat para pemerintah daerah, LTSA yang sudah berdiri masih memerlukan evaluasi. Untuk mengetahui bagaimana hasil evaluasi yang sudah dilakukan, Kedeputian bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kemenko PMK, menggelar rapat koordinasi dengan K/L terkait pada Selasa siang kemarin (12/11) di ruang rapat lt.13, gedung Kemenko PMK, Jakarta.

Rakor yang digelar untuk mengetahui perkembangan pembangunan LTSA; mengidentifikasi permasalahan; dan merumuskan alternatif solusi ini, dibuka dan diarahkan oleh Deputi bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kemenko PMK, Ghafur Dharmaputra dan dihadiri oleh K/L terkait seperti Kemenaker, Kemenkes, Kemenkumham, Bappenas, BNP2TKI,dan sebagainya. “Poin yang menyatakan bahwa sesuai amanat Undang-undang 18/2017 yaitu untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan Pekerja Migran Indonesia, merupakan pesan langsung presiden bahwa layanan kepada masyarakat adaah bentuk yang ‘delivered’ dan bukan lagi soal ‘sent,’” kata Ghafur dalam pengantarnya. 

Sebelum adanya LTSA, setidaknya ada tiga pelayanan publik yang saling terkait yaitu pelayanan kekonsuleran, ketenagakerjaan, keimigrasian dan perlindungan WNI. Ketiganya dilakukan di gedung terpisah, dengan sistem pelayanan terpisah pula. Kini seluruh pelayanan publik bagi WNI dan orang asing akan dilayanan di satu gedung, dalam satu alur pelayanan dan sistem pelayanan terpadu. 

Menurut paparan BNP2TKI dalam laporan evaluasinya di tahun 2018, adapun kendala pendirian LTSA masih berkutat pada belum jelasnya pengaturan kelembagaan LTSA, dimana terdapat kewenangan instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah untuk sarana prasarana seperti: renovasi gedung, alat imigrasi, biaya operasional, dan sebagainya; Keterbatasan SDM/personel di beberapa instansi; tidak semua lembaga pendukung penempatan terdapat di daerah lokasi LTSA; masih adanya ego sektoral antarinstitusi; dan belum maksimalnya sosialisasi kepada Calon PMI dan stakeholder terkait. Hingga kini, LTSA yang sudah berdiri tersebar di berbagai wilayah kantong TKI seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, NTB, NTT, dan sebagainya tercatat berjumlah 33 LTSA dengan kategori layanan optimal dan optimal sedang. (*)

Reporter: 

  • Siti Badriyah