Oleh humas on November 26, 2019

Foto : 

  • Puput Mutiara

Jakarta (25/11) -- Pemerintah lintas kementerian/lembaga tengah menggodok rancangan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Optimalisasi Kampung Keluarga Berencana (KB). Kampung KB yang sejatinya telah dicanangkan Presiden Joko Widodo sejak tahun 2016, jumlahnya kini telah mencapai sekitar 15 ribuan.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terus melakukan koordinasi dan sinkronisasi bersama seluruh pihak terkait guna membahas perkembangan lanjutan mengenai rancangan Inpres tersebut.

Asisten Deputi Bidang Kependudukan dan KB Kemenko PMK Imam Pasli mengatakan bahwa salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan program Kependudukan dan KB adalah keberlangsungan angka ber-KB.

Ironisnya, hasil SDKI menunjukkan angka putus pakai (DO) meningkat dari 27% pada tahun 2012 menjadi 34% pada 2017. Tingkat putus pakai paling tinggi pada pil sebesar 46%, kemudian suntik 28% dengan alasan putus pakai paling banyak karena efek samping atau masalah kesehatan sebesar 33%.

Sedangkan, target angka putus pakai di tahun 2019 diharapkan turun hingga 24,6%. Hal itu tidak terlepas dari kurang sinkronnya antara demand side dan juga supply side.

"Untuk dapat lebih menjangkau pelayanan KB kepada masyarakat maka dibentuklah Kampung KB. Hanya saja, masih terkendala dengan penyusunan regulasi integrasi kegiatan lintas sektor," ujar Imam seraya membuka Rapat Pertemuan KSP Kebijakan Peningkatan Pembinaan Peserta KB dan Rancangan Inpres tentang Optimalisasi Kampung KB di Hotel Harris Vertu Harmoni, Jakarta.

Asisten Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga Sekretariat Kabinet Teguh Supriyadi mengungkapkan bahwa Inpres dibutuhkan salah satunya untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah, termasuk dalam pengaplikasian alokasi anggaran program KB.

"Sampai saat ini draft rancangan Inpres tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung KB masih dalam pembahasan. Proses Inpres perjalanannya panjang dan masih akan dibahas bersama kembali," tuturnya.

Dalam penutupan rapat tersebut disimpulkan bahwa program KB saat ini adalah berbasis hak yang berorientasi pada kesehatan reproduksi, layanan yang berkeadilan, nondisktiminatif, sukarela, bermutu, juga dengan pilihan kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan (informed choice), transparan, akuntabel serta kemitraan.
Namun terdapat tantangan program KB yang berbasis hak antara lain bagaimana penjabaran layanan KB berbasis hak asasi, integrasi KB dengan layanan kesehatan reproduksi (kespro) lainnya, pembelian dan pembiayaan layanan KB, penguatan pemerintah kabupaten/kota dalam merencanakan dan mengelola program KB, sistem integrasi informasi KB-Kespro di kabupaten/kota, koordinasi dan advokasi pada pemangku kepentingan.

Dengan perubahan paradigma, strategi pun harus berubah. Integrasi kebijakan tentang program KB bukan cuma vertikal dan horizontal tapi juga harus diagonal.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa PDTT, JNPK-KR, BKKBN, Kementerian Dalam Negeri, Kemendikbud, Kementerian Sosial serta beberapa perwakilan kementerian/lembaga terkait.

Reporter: 

  • Puput Mutiara