Oleh humas on October 02, 2018

Jakarta (01/10)--- Sebagai kelanjutan dari pembahasan sebelumnya di Bulan Juli 2018 lalu, Kemenko PMK kembali mendiskusikan keberlanjutan Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR) yang sudah disesuaikan dengan perubahan nomenklatur dari Kemenko Kesra menjadi Kemenko PMK. Menurut rencana, nama baru IkraR yang diusulkanmenjadi IkraR Berbudaya lengkap dengan sejumlah usulan indikator barunya. 

IKraR selama ini sudah menjadi Tools dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan karena dari Indikator dalam IKraR dapat dilakukan Evaluasi Capaian Pembangunan Manusia (IKRAR – IPM). Sebagai informasi, selama ini IKraR telah di pakai sebagai pedoman pengukuran Kinerja Kemenko Kesra dan Kemenko PMK, dan telah sangat membantu untuk mempercepat pembangunan dan pelaksanaan program dan kegiatan di daerah-daerah yang perlu perhatian khusus. 

Seiring dengan perubahan nomenklatur dari Kemenko Kesra menjadi Kemenko PMK, dan berakibat pada perubahan beberapa tugas dan fungsi organisasi (Perubahan SOTK) maka dibutuhkan penyempurnaan IKraR. Indikator penyusunan IKraR yang ada saat ini belum bisa mengukur sepenuhnya capaian kinerja Kemenko PMK khususnya terkait dengan fungsi di beberapa kedeputian juga ikut mendorong perlunya indikator baru IKraR. Aspek kebudayaan misalnya belum diadopsi dalam pengukuran IKraR. 

Diskusi hari ini yang dihadiri oleh Perwakilan Badan Pusat Statistik dan Jajaran pejabata terkait di Kemenko PMK, menitikberatkan pada bahasan mengenai sejumlah aspek penting terkait pendidikan, agama, kesehatan, kebudayaan, dan sebagainya. Khusus mengenai kebudayaan, peserta diskusi sepakat untuk menentukan batas definisi dimensi/indikator Kebudayaan contohnya pemahaman perbedaan kebudayaan dan budaya yang kemudian disesuaikan dengan tugas dan fungsi kedeputian di Kemenko PMK. Demikian juga dengan masalah agama dan keagamaan. Bahasan mengenai IkraR dan aspek-aspeknya akan meminta masukan dari seluruh kedeputian yang ada di Kemenko PMK. (*)

Categories: