Oleh humas on June 30, 2018

Ende (29/06) -  Kabupaten terakhir yang dikunjungi hari ini oleh Tim Kemenko PMK yang terdiri dari Plt. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kawasan Sonny Harry Harmadi, didampingi oleh Staf Ahli Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Ketenagakerjaan Sidqy Lego Suyitno, Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kemenko PMK Magdalena, dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT Kisyadi, adalah Kabupaten Ende. Disambut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Johanis Laka, Sonny dan Tim kembali bertemu dengan camat, kepala desa dan para pendamping mengenai pemanfaatan dana desa di Kabupaten Ende.

Kabupaten Ende merupakan kabupaten yang menjadi salah satu Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN).   Program kegiatan Kementerian/Lembaga yang  dilaksanakan di KPPN Kab Ende antara lain: fasilitasi penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP), Pembangunan jalan antar desa, pengembangan SDA, penyediaan sarana prasarana pendidikan, pengembangan sarana prasarana BUMDes Bersama, dan pengembangan potensi pariwisata terpadu.

Kabupaten Ende memiliki 21 kecamatan, 225 desa, dan 23 kelurahan. Kabupaten Ende memiliki potensi unggulan berupa tanaman komoditi (kakao, kopi, kemiri, jambu metem kelapa, cengkeh vanili, dan lainnya), potensi ikan laut dan daratm wisata alam religi, budaya dan bahari dan potensi ternak dan tanaman pangan lainnya.  Johanis melaporkan, penggunaan dana desa tahun 2018 di Kab. Ende digunakan antara lain untuk:

1.Bidang Pembangunan terdiri dari : Pembukaan jalan poros desa, peningkatan jalan rabat, TPT, deker, drainase, air bersih, gedung poskesdes, posyandu, PAUD, irigasi tersier, embung & sarana olahraga.

2. Bidang Pemberdayaan terdiri dari: sosialisasi & pembentukan bumdes, pelatihan pengurus bumdes, penyertaan modal, pelatihan aparat desa, tim perumus desa, kelompok masyarakat, bantuan alat produksi masyarakat miskin berupa bahan tenun, alat nelayan, hand traktor dan lainnya.

Johanis juga menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa, yaitu SDM Pemerintah desa dan PLD yang belum merata, topografi wilayah, sosial budaya (seremoni adat yang membutuhkan waktu dan kehadiran masyarakat adat) dan koordinasi lintas tingkat pemerintahan karena kebijakan dari atas yang belum terpadu antar K/L. Kendala lain adalah peran admin dalam penginputan di aplikasi Siskeudes berperan juga sebagai verifikasi yang bisa membatalkan usulan kegiatan sehingga memperlambat pencairan di desa. Namun, dari kendala yang dihadapi, dana desa dirasa sangat bermanfaat bagi desa dan perlu dilanjutkan.

Sonny, dalam paparannya menjelaskan mengenai pemanfaatan dana desa dan berbagai program K/L yang ditujukan ke desa harus dilakukan dengan model padat karya. Model ini n diciptakan untuk memberi kesempatan kerja di desa dan meningkatkan tambahan upah/pendapatan bagi masyarakat desa. Sesuai arahan Menko PMK, kegiatan padat karya agar dilaksanakan tetap berpedoman pada tata kelola yang baik, kegiatan padat karya dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan penghasilan rakyat di desa, diperlukan gotong royong antar K/L, pemprov dan pemkab/kota, pemerintah desa dan masyarakat desa dalam kegiatan padat karya, dan agar pendampingan yang dilakukan Kemenkeu, Kemdagri dan Kemendes agar dapat dilakukan secara berkesinambungan. (olv)

Categories: