Oleh humas on March 26, 2018

Jakarta (26/03) --- Dalam sidang Kabinet Paripurna tanggal 12 Februari 2018, Presiden memerintahkan K/L untuk mulai merancang program pembangunan sumber daya manusia karena merupakan kerja besar kedua pemerintah setelah infrastruktur. Namun untuk mencapai itu semua kita harus tahu pentingnya sumber daya manusia sebagai pilar pembangunan bangsa, salah satunya dengan memberikan pengajaran kepada  PAUD karena merupakan investasi SDM Indonesia jangka panjang dan nantinya mereka yang akan memimpin bangsa, terang Asisten Deputi bidang Koordinasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat Kemenko PMK, Femmy Eka Kartika, saat memimpin rakor anggaran pendidikan di Kab/Kota dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang PAUD, Dikdas dan Kesetaraan, diruang rapat lt. 6, Kemenko PMK, Jakarta.

Femmy menjelaskan, rencana kerja Pemerintah (RKP) disusun dengan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial dalam upaya pencapaian sasaran agenda prioritas nasional agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Femmy juga mengatakan bahwa Saat ini PAUD atau pra SD  sudah memiliki payung hukum yang dilindungi oleh PP No.2 Tahun 2018.  "Pemerintah Pusat maupun Daerah harus berupaya agar anak-anak PAUD dan SD yang nantinya memiliki peran untuk pembangunan nasional ini mendapatkan  gizi, optimalisasi yang maksimal dalam tumbuh kembang, serta anak-anak SD juga harus mendapatkan pendidikan sesuai dengan ajaran yang seharusnya,"harapnya.

Menurut Femmy, dalam implementasinya semua ini harus didukung oleh tiga komponen diantaranya: Standardisasi tenaga pendidikan untuk menjamin proses belajara mengajar  dengan kualitas yang sama antar siswa dari lokasi geografi dan stratifikasi sosial kelompok sosial yang berbeda; Standarisasi sarana dan prasarana untuk menjamin kelayakan tempat belajar siswa dari lokasi geografi dan stratifikasi sosial yang berbeda; dan Standarisasi sistem evaluasi untuk menjamin kesataraan hasil belajar mengajar antar siswa dari lokasi geografi dan stratifikasi sosial yang berbeda.

“Kita harus berikan prioritas bagi anak dari daerah pinggiran dan terluar, serta dari stratifikasi sosial bawah untuk mengkompensasi keterbatasan sarana dan prasana pendidikan yang terbatas dan sistem  pendanaan dengan memberikan alokasi yang lebih kepada siswa dari daerah pinggiran dan stratifikasi sosial bawah untuk mengkompensasi keterbatan kemampuan ekonomi bagi orang tua siswa”Ujar Femmy.

Diakhir rakor Femmy mengharapkan agar semuanya dapat diserasikan kembali, karena ini merupakan kepentingan bersama untuk emngoptimalkan anak-anak PAUD di Kabupaten/Kota di Daerah. Hadir dalam rakor ini perwakilan dari Kemendikbud, Kemendagri, serta beberapa pewakilan K/L lainnya.

Categories: