Oleh humas on October 03, 2018

Jakarta (03/10)—Deputi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK siang tadi menggelar Rakor terkait Penetapan Peraturan Pemerintah Tentang Perlindungan Anak. Rakor yang digelar di Hotel Red Top Jakarta, di pimpin oleh Ghafur Dharmaputra selaku Plt. Deputi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Ghafur menjelaskan tujuan diadakannya rakor ini, “tujuan kita berkumpul disini adalah bagaimana menyikapi RPP koordinasi perlindungan anak, Kita akan mencoba berdiskusi tentang bagaimana mekanismenya”. Jelas Ghafur.

Penyusuan RPP sendiri didasari oleh beberapa pasal yaitu diantara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 73A yang berbunyi, (1) Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Perlindungan Anak, kementerian yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak harus melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait, (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Perlindungan Anak, (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Kemudian dasar selanjutnya yaitu UU 35 tahun 2014 pasal 9 yang berbunyi (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual   dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Kemudian ada pada pasal 12 yang berbunyi “Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.”

Hadir dalam rakor tersebut perwakilan K/L dari KemenPPPA, Kemensos, Kemendagri, Kemenkumham, Bareskrim Polri, KPAI, Serta beberapa pegawai dilingkup Kemenko PMK, dll.

Categories: