Oleh humasnew on February 07, 2018

Jakarta (07/02)--- Sejak disahkan, Undang-undang No.33/2014 tentang Jaminan Produk Halal memasuki tahap pembahasan regulasi turunannya yaitu Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). Dengan jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam, terlebih menurut MUI banyak potensi terjadinya penyimpangan terhadap produk tidak halal, maka masalah ke-halal-an terutama untuk aneka produk konsumsi menjadi penting untuk dikukuhkan dalam suatu sistem sinergis yang dapat menjawab keraguan masyarakat. “Mari bersama-sama kita kawal RPP ini agara jangan sampai menunggu adanya gejolak di masyarakat tentang temuan kasus produk yang mengadung bahan tidak halal, baru kita bergerak,” demikian penegasan Asisten Deputi Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama Kemenko PMK, Aris Darmansayah Edisaputra saat membuka rapat koordinasi yang membahas tentang integrasi penerapan Undang-undang No.33/2014 tentang Produk Jaminan Halal di ruang rapat lt.3 gedung Kemenko PMK, Jakarta, Rabu pagi tadi.

Integrasi Kementerian/Lembaga Negara dalam percepatan Program Jaminan Produk Halal ini, menurut Aris, meliputi Lembaga Penjamin Halal (LPH); Auditor Halal; Supervisor Halal; Validasi data produk; mekanisme sertifikasi halal; dan hubungan luar negeri. Upaya percepatan program ini di bawah koordinasi Kemenko PMK melibatkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag RI, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), K/L yang terdiri atas Kemendag, Kemperin, Kementan, Kemenaker, Kemlu, Kemdagri, Badan POM, Badan Standardisasi Nasional (BSN), dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP); BUMN Swasta, perguruan tinggi, lembaga kajian/penelitian, dan masyarakat.

Ketua BPJPH Kemenag, Sukoso, dalam paparannya mempertegas bahwa lembaga yang dipimpinnya sejak Agustus Tahun lalu itu merupakan lembaga baru di Kementerian Agama RI. BPJPH dibentuk sebagai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (JPH). BPJPH, ungkap Sukoso, lahir setelah disahkannya UU No.3/2014 tadi dan bertanggung jawab langsung kepada menteri. Jaminan Produk Halal (JPH) adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal, sementara Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. “Untuk menyatakan bahwa suatu produk itu halal atau haram, terlebih dulu harus ditegaskan dalam Fatwa Halal yang dikeluarkan oleh MUI. Lewat mekanisme ini saja sebenarnya sudah jelas, jangan jadikan medsos yang atas pandangan seseorang atau pihak tertentu tentang halal atau haram lalu jadi hukum. Masyarakat panik, perekonomian terganganggu,” kata Sukoso lagi. “Kami di BPJPH sebagai lembaga baru masih terus berbenah menyiapkan suatu sistem yang online agar siapapun, di manapun, kapanpun, dapat mendaftar sertifikasi halal.”

Perwakilan MUI, dalam penjelasannya menegaskan kembali akan makna sebenarnya fatwa halal MUI. Menurutnya, halal atau haram suatu barang atau produk merupakan masalah fundamental atau hal prinsipil bagi Umat Islam dan wajib dipahami dengan baik. “MUI salah satu fungsinya adalah melindungi Umat Islam Indonesia termasuk terhadap apa yang mereka konsumsi. Maka, menentukan halal atau haram suatu produk konsumsi jadi otoritas ulama demi melindungi umat. Meskipun memang kalau bicara halal dan haram banyak resistensi dari pelaku usaha, bahkan K/L,” kata Perwakilan MUI. “Resistensi itu muncul biasanya karena mereka belum paham, kurang paham, atau bahkan salah paham.” (*)

Categories: