Oleh humasnew on December 04, 2018

Jakarta (04/12)---Bicara gender diketahui sudah bukan lagi soal kesenjangan atau jarak antara laki-laki dan perempuan. Meski di satu sisi kampanye kesetaraan masih terus berlanjut, di sisi lainnya masalah gender dinilai sudah harus benar-benar dipastikan menjadi suatu format arah kerja program dan kegiatan aparat pemerintahan. Namun, upaya ini masih butuh kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama aparat pemerintahan, terlebih jelang pelaksanaan RPJMN 4 tahun 2020-2024 yang menargetkan bertahannya kondisi penduduk tumbuh seimbang; terwujudnya kesetaraan gender; dan meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan, dan perlindungan  anak. Jelasnya, jika pembangunan infrastruktur sudah sukses dijalankan, tahap berikutnya adalah membangun manusia Indonesia yang unggul, mendiri, berkepribadian, serta punya daya saing.

Kemenko PMK selaku koordinator dari aneka program kerja pembangunan manusia dan kebudayaan milik kementerian-kementerian teknis di bawahnya, kembali menegaskan bahwa upaya Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam kinerja pemerintah itu mestinya dipahami dengan baik sesuai dengan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Untuk itu pula, melalui Deputi bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mengajak para pegawai di lingkungan Kemenko PMK agar memperoleh pemahaman bersama bahwa PUG yang sesuai PPRG adalah penting bagi terlaksananya program kerja pemerintah yang berkeadilan dan merata.

Deputi bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lalu menggelar rapat koordinasi yang bertema peningkatan pemahaman PUG di lingkungan Kemenko PMK, Selasa pagi di ruang rapat lt.6 gedung Kemenko PMK Jakarta. Rakor dibuka langsung oleh plt. Deputi bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemenko PMK, Ghafur Dharmaputra, dan dihadiri oleh perwakilan kedeputian serta sekretariat Kemenko PMK. Dalam rakor ini juga diperkenalkan Penerapan Gender Analysis Pathaway (GAP)  dan Penerapan Gender Budget Statement di lingkup Kemenko PMK, oleh Deputi bidang Kesetaraan Gender Kemeneg PP dan PA.

PUG diketahui dapat berjalan efektif jika terdapat komitmen bersama termasuk kuatnya payung hukum; data terpilah sesuai jenis kelamin yang rutin dilaporkan; pelatihan rutin tentang analisis gender; masalah gender dapat menjadi salah satu indikator kinerja yang diaudit; dan punya staf yang terampil. Sementara  PPRG dapat diartikan sebagai serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.

Anggaran baru dapat dinilai sebagai yang responsif gender (ARG) jika dapat mengakomodasi dua hal yaitu keadailan dan kesetaraan baik pagi perempuan maupun laki-laki, dengan prinsip: ARG bukanlah anggaran yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan; ARG sebagai pola anggaran Anggaran Responsif Gender (ARG) sebagai pola anggaran yang akan menjembatani kesenjangan status, peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan; ARG bukanlah dasar yang valid untuk meminta tambahan alokasi anggaran; dan ARG tidak berarti adanya penambahan dana yang dikhususkan untuk program perempuan. Namun jangan dilupakan, bukan berarti bahwa alokasi ARG hanya berada dalam program khusus pemberdayaan perempuan; ARG bukan berarti ada alokasi dana 50 % laki-laki – 50% perempuan untuk setiap kegiatan; dan Tidak harus semua kebijakan/output mendapat koreksi agar menjadi responsif gender tetapi ada juga yang netral gender (Output layanan perkantoran). (*)

Categories: