Oleh humasnew on November 22, 2018

Bogor (22/11)--- Hasil evaluasi penggunaan Dana Desa selama dua tahun terakhir memperlihatkan bahwa Dana Desa telah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Buktinya antara lain dengan menurunnya rasio ketimpangan perdesaan dari 0,394 di tahun 2016 menjadi 0,389 di tahun 2018; menurunnya jumlah pengangguran perdesaan dari 4,51% di tahun 2016 menjadi 3,72% di tahun 2018; dan adanya penurunan persentase penduduk miskin perdesaan dari 14,11% di tahun 2016 menjadi 13,2% di tahun 2018. Pencapaian ini diharapkan akan terus membaik lagi di tahun-tahun mendatang dengan pengelolaan Dana Desa yang baik, lebih khusus lagi diharapkan dapat sejalan dengan nilai-nilai Revolusi Mental. Sebab, implementasi Dana Desa, terlebih di tahun  2018 ini memberlakukan mekanisme padat karya tunai, menekankan adanya keterlibatan masyarakat desa secara aktif berupa kegiatan dengan pola swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa.

Kemenko PMK terus melakukan koordinasi dan sikronisasi program pemanfaatan dana desa, di samping terus memantapkan berbagai dampak positif dari gaung Gerakan Nasional Revolusi Mental di tengah masyarakat. Lantas bagaimana agar pengelolaan Dana Desa dapat paralel dengan Revolusi Mental? Kemenko PMK lalu meminta dan mengajak kalangan akademisi untuk bersama meneruskan upaya paralel tadi dalam sebuah workshop bertajuk: Penguatan Nilai-nilai Revolusi Mental di Perdesaan: Penyusunan Kerangka Riset sebagai Masukan Kebijakan Berbasis Pengetahuan, Kamis Sore di Kota Bogor, Jawa Barat.

“Workshop ini adalah salah satu bentuk komitmen Pemerintah untuk mendapatkan masukan guna mencari masukan kebijakan yang berbasis pengetahuan dari para pakar sebagai upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, membangun dari pinggiran, sesuai dengan Nawacita,” papar Plt. Deputi bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan, Kemenko PMK, Sonny Harry B Harmadi, saat membuka workshop yang digelar mulai tanggal 22-24 November 2018 ini. “Pandangan dan penilaian dari teman-teman akademisi saya percaya sangat objektif sehingga kami (Pemerintah--red) merasa perlu banyak mendapat masukan,” katanya lagi. Workshop ini dihadiri oleh sejumlah guru besar ahli perdesaan, ekonomi, sosiologi, hingga infrastruktur dari Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, Universitas Airlangga, Universitas Andalas, Universitas Sumatera Utara, Universitas Hassanuddin, Universitas Negeri Manado, Universitas Majalengka, dan UIN Sunan Gunung Jati di Kota Bandung. Workshop terselenggara atas kerjasama Kemenko PMK dengan Laboratorium Sosiologi UI.

Sonny menambahkan, berbagai praktik baik yang telah ada di desa dan masih dijalankan masyarakat desa harus disebarluaskan bersama agar dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk berbuat hal yang sama. Penyebarluasan praktik baik ini diharapkan mampu merubah pola pikir masyarakat, dan menjadi suatu gerakan yang disebut dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental. “Para pakar, dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu yang berbeda, diharapkan dapat memperkaya kebijakan yang akan diputuskan oleh penyelenggara negara,” terangnya.

Sebagai penutup, Sonny dalam pembukaan dan arahannya menegaskan bahwa untuk memanfaatkan Dana Desa diperlukan perencanaan yang baik sehingga tepat sasaran dan membutuhkan pendampingan yang memadai. Dengan demikian, implikasi dari Undang-Undang Desa antara lain adalah desa memiliki ‘kemampuan besar’ untuk membangun dan memajukan desanya; desa memiliki ‘kewenangan penuh’ untuk membangun keberadaannya diakui dan kewenangannya ditegaskan untuk memutuskan dan mengurus kebutuhan lokalnya sendiri; dan desa memiliki sumber dana yang besar serta berhak mengurus dananya sendiri untuk pemenuhan kebutuhannya; dapat terwujud. (*)

Categories: