Oleh humas on November 09, 2018

Bogor (08/10)--- “Bicara masalah lansia adalah bicara tentang masa depan. Berbagai layanan dasar untuk lansia diselenggarakan negara adalah demi memenuhi hak-hak dasar mereka. Namun dalam menyelenggarakan layanan itu, Pemerintah pusat tidak mungkin bekerja sendiri tetapi butuh keterlibatan pemerintah daerah, masyarakat bahkan keluarga di mana para lansia itu tinggal.” Demikian penegasan Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia, Kemenko PMK, Ade Rustama, saat membuka rapat koordinasi kebijakan perlinduangan sosial bagi lansia di Kota Bogor, Jabar, Kamis pagi. 

Dengan terus meningkatnya jumlah lansia setiap tahun, kebijakan yang diambil pemerintah tentu harus dapat mencerminkan hasil kerja sinergis semua pihak termasuk mereka para penggiat kelanjutusiaan dengan segala kegiatannya. Terutama untuk masalah perlindungan sosial, menurut Ade, melalui fungsi dan tugas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian, Kemenko PMK akan terus mengawal kebijakan pemenuhan hak dasar lansia itu. “Meskipun memang dalam perjalanannya kita mengarahkan kebijakan itu dengan lebih mengedepankan pada peran dan fungsi serta tanggung jawab keluarga para lansia. Adapun secara kelembagaan, menurut kami itu adalah langkah terakhir yang dapat diupayakan,” papar Ade lagi.

Dalam catatannya, Ade mengungkapkan bahwa kebijakan perlindungan sosial terhadap lansia tengah mengembangkan konsep menggunakan pendekatan siklus kehidupan. Setiap fase kehidupan, mulai dari anak-anak hingga lansia dijalankan sesuai dengan upaya peningkatan kualitas hidup yang akhirnya saat di masa lansia akan tercipta suatu generasi lansia yang aktif, sehat, mandiri, dan berdaya guna. Konsep ini kemudian diintegrasikan ke dalam berbagai program bantun pemerintah khususnya bagi mereka yang menurut data basis terpadu dinyatakan sebagai orang miskin. 

Namun demikian di lapangan, bantuan itu belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh lansia atau kadang tidak tepat sasaran. Perlindungan sosial untuk lansia saat ini berupa program asistensi lansia khususnya bagi para lansia terlantar; jaminan pensiun formal; tabungan hari tua; jaminan kesehatan; layanan perawatan jangka panjang; perlindungan hukum, pemberdayaan untuk para lansia aktif; dan sebagainya. “Kita masih dapat mengupayakan perlindungan sosial ini dengan mengajak pihak lain yaitu dunia usaha untuk terlibat. Kita juga bisa memanfaatkan dana desa yang ada,” tambah Ade.

Adapun jumlah Lansia menurut data Susenas tahun 2014 diperkirakan 20,24 jiwa dan mayoritas tidak/belum memiliki akses terhadap perlindungan sosial. Secara keseluruhan, Sensus Penduduk tahun 2010 menunjukkan bahwa lansia di Indonesia atau yang berusia di atas 60 tahun mencapai 18 juta jiwa atau sekitar 7.6 % dari total jumlah penduduk di Indonesia. Dari 18 juta individu diatas 60 tahun tersebut, sekitar 45% atau 8.2 juta jiwa berada di 40% terbawah tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi (menurut Basis Data Terpadu 2015). Diperkirakan populasi penduduk lansia akan berkembang secara cepat hingga mencapai lebih dari 23% dari total penduduk Indonesia pada tahun 2050. Penduduk lansia di atas 80 tahun pertumbuhan jumlahnya paling cepat. (*)s