Oleh humasnew on July 21, 2018

Bogor (20/07) – Pemerintah melalui Kemenko PMK tengah mempertimbangkan keberlanjutan Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR). Keberlanjutan IKraR akan disesuaikan dengan perubahan nomenklatur dari Kemenko Kesra menjadi Kemenko PMK. Karena itu pula diusulkan nama baru IKraR serta usulan indikator barunya. 

Demikian yang tercermin dari Rapat Keberlanjutan IKraR dan Pembahasan Usulan Indikator Baru IKraR yang berlangsung pada 20 hingga 21 Juli 2018 di 101 Hotel Bogor. IKraR selama ini sudah menjadi Tools dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan karena dari Indikator dalam IKraR dapat dilakukan Evaluasi Capaian Pembangunan Manusia (IKRAR – IPM). Sebagai informasi, selama ini IKraR telah di pakai sebagai pedoman pengukuran Kinerja Kemenko Kesra dan Kemenko PMK, dan telah sangat membantu untuk mempercepat pembangunan dan pelaksanaan program dan kegiatan di daerah-daerah yang perlu perhatian khusus. 

Seiring dengan perubahan nomenklatur dari Kemenko Kesra menjadi Kemenko PMK, dan berakibat pada perubahan beberapa tugas dan fungsi organisasi (Perubahan SOTK) maka dibutuhkan penyempurnaan IKraR. Indikator penyusunan IKraR yang ada saat ini belum bisa mengukur sepenuhnya capaian kinerja Kemenko PMK khususnya terkait dengan fungsi di beberapa kedeputian juga ikut mendorong perlunya indikator baru IKraR. Aspek kebudayaan misalnya belum diadopsi dalam pengukuran IKraR. 

Terkait dengan hal tersebut, Plt Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan, Sonny Harry B. Harmadi yang memimpin Rapat Keberlanjutan IKraR dan Pembahasan Usulan Indikator Baru IKraR meminta agar dalam proses pengembangan IKraR yang berbasis Pembangunan Manusia dan Kebudayaan perlu dilakukan penentuan Dimensi atau Indikator pengukuran Kebudayaan. Diantaranya, penentuan batas definisi dimensi/indikator Kebudayaan contohnya pemahaman perbedaan kebudayaan dan budaya. Disesuaikan pula dengan tugas dan fungsi kedeputian di Kemenko PMK. 

Selain itu terdapat penentuan Definisi Tujuan (outcome) capaian Kebudayaan dikaitkan dengan tugas fungsi Kedeputian (RPJMN).  Termasuk memilih Indikator-Indikator tujuan capaian kebudayaan yang tidak multitafsir, terukur, dapat dicapai, relevan dan berbatas waktu dalam pengukurannya. “Melalui rapat ini mudah-mudahan kita mendapatkan kesepakatan terkait keberlanjutan IKraR dan usulan indikator barunya.

Rapat Keberlanjutan IKraR dan Pembahasan Usulan Indikator Baru IKraR dihadiri beberapa Asisten Deputi lingkup Kemenko PMK, BPS, SAPA Indonesia, Bina Swadaya, Rumah Otda, Koalisi Kependudukan dan Lembaga Demografi Indonesia. PS

Categories: