Oleh humas on August 15, 2018

Jakarta (15/08)--- Selain untuk Koordinasi, Sinkronisaai, dan Pengendalian (KSP) bagi Program/Kegiatan Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia, Kemenko PMK melalui Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia pada Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Kemenko PMK, dalam rapat koordinasi mengenai keberlanjutan kerjasama antara Kemenko PMK dengan Friedrich-Ebert Stiftung (FES) juga berupaya menjaring aspirasi dari K/L atas rencana kegiatan Sharing Best Practice dari Pemerintah Jerman mengenai regulasi pemberian insentif dan konsesi dalam pelayanan bagi penyandang disabilitas. Terlebih lagi, demi meningkatnya pemahaman para stakeholder mengenai regulasi pemberian insentif dan konsesi dalam pelayanan bagi penyandang disabilitas di tanah air. Rakor yang digelar pada Senin pagi lalu ini dipimpin langsung oleh Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Kemenko PMK, Tb Achmad Choesni beserta jajarannya dan dihadiri oleh Perwakilan FES di Jakarta.

Kemenko PMK  dengan FES sebenaenya telah tiga kali menjalin kerjasama yang berorientasi pada SDG's. Hal ini sekaligus sebagai media untuk mempererat hubungan Indonesia-Jerman. Salah satu kegiatan Matriks RIK adalah Sharing Best Practice dari Pemerintah Jerman mengenai regulasi pemberian insentif dan konsesi dalam pelayanan bagi penyandang disabilitas. Sebelumnya, telah dilaksanakannya Kick Off Meeting melalui  penyerahan Memorandum Saling Pengertian (MSP) dan Rencana Induk Kegiatan (RIK) Kerjasama antara Kemenko PMK dan Friedrich-Ebert Stiftung (FES) kepada Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK (Selaku Focal Point), pada tanggal 3 Agustus 2018 lalu.

Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, walaupun telah memasuki tahun kedua, tetapi nyatanya belum semua sektor dan stakeholders memahami substansinya sehingga diperlukan upaya-upaya untuk mendorong implementasi amanah undang-undang ini. Pasal 152 UU No. 8 Tahun 2016 mengamanatkan bahwa peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama dua tahun terhitung sejak diundangkan. Oleh karena itu, penyusunan peraturan pelaksana UU No. 8 Tahun 2016 menjadi prioritas untuk segera dilaksanakan. Sesuai dengan substansi tugas dan fungsinya, K/L yang menjadi pemrakarsa PP tentang Insentif dan Konsesi Bagi Layanan diprakarsai oleh Kementerian Keuangan. (sumber: Kedep II Kemenko PMK)