Oleh humas on September 30, 2019

Foto : 

  • Deni Adam Malik

Jakarta (30/9) -- Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan  Kesehatan Kemenko PMK, Agus Suprapto memberikan arahan  dalam rapat koordinasi Peningkatan Pembinaan Peserta  Keluarga Berencana (KB). Rapat diselenggarakan di Harris  Vertuu Hotel, Jakarta, Senin (30/9).

Mengawali arahannya, Agus mengingatkan bahwa program KB  merupakan investasi mendalam dan jangka panjang dalam jangka membangun perekonomi Indonesia, sebab dimensi  dari  KB adalah membangun orangnya atau manusianya. 

Namun pada kenyataannya, lanjut Agus, pertambahan penduduk  kian terjadi. Dalam laporan proyeksi kependudukan 2015-2045 yang dirilis oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan  Nasional (BAPPENAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS)  Republik Indonesia Agustus tahun lalu, skenario A menyebut  penduduk Indonesia berada di angka 318,9 juta dengan  tingkat pertumbuhan 0,74 persen. Sementara skenario B  menyebut penduduk Indonesia sejumlah 311,6 juta jiwa di tahun yang sama dengan tingkat pertumbuhan 0,66 persen. 

Sementara angka fertilitas total di Indonesia turun dari  2,6 anak per wanita di 2012 menjadi 2,4 di 2017 dan target 2,28 di tahun 2019. Angka tersebut, kata Agus berdasarkan survey demografi dan kesehatan Indonesia (SDKI) yang  diselenggarakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana  Nasional (BKKBN) bersama BPS dan Kementerian Kesehatan RI.

"Jadi tujuan dari rapat ini adalah untuk menyampaikan  informasi tentang hasil kegiatan koordinasi terkait peningkatan pembinaan peserta KB di beberapa daerah serta untuk memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan untuk peningkatan pembinaan peserta KB dan upaya untuk percepatan pencapaian target program Kependudukan dan KB," ungkapnya.

Menurut Agus, meningkatkan pembinaan peserta KB sangat  penting karena hal ini terkait dengan pembangun kualitas  manusia Indonesia. Apalagi membangun SDM yang unggul  merupakan suatu rangkaian proses yang holistik dan  terintegrasi serta melibatkan banyak sektor pembangunan.

Dengan demikian, kata Agus, arah kebijakan yang diambil pemerintah untuk meningkatkan pembinaan peserta KB adalah dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang  merata di setiap wilayah dan kelompok masyarakat dengan  cara, antara lain: 1) Penguatan dan pemaduan kebijakan  pelayanan KB - KR.  2) Penyediaan sarana dan prasarana alat dan obat kontrasepsi.  3) Peningkatan pelayanan KB dengan MKJP.  4)  Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga kesehatan pelayanan KB.  5)Advokasi  program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga.  6) Peningkatan pengetahuan dan pemahaman  kesehatan reproduksi remaja.  7) Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.  8) Penguatan landasan hukum, kelembagaan, serta datin KKB.

Hadir dalam rapat tersebut perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, BKKBN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sekretaris Kabinet, Kementerian  Komunikasi dan Informasi, serta instansi terkait lainnya.

Reporter: 

  • Deni Adam Malik