Oleh humasnew on December 03, 2018

Bali, 29 Desember 2018 – Di sela-sela pertemuan South East Asia Conference on Fishers Plt. Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Ghafur Dharmaputra bertemu dan bertukarpandangan dengan Wakil Direktur Perdagangan Manusia Kemenlu  Amerika Serikat, Kari Johnstone di The Stones Hotel, Legian Turut mendampingi dalam pertemuan tersebut Plt Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan, Wagiran.

Menurut Pemerintah AS, pengumpulan data, penyebaran informasi, dan koordinasi antarlembaga merupakan hal penting dalam menghapus perdagangan orang. Tantangan lain adalah belum adanya alokasi anggaran yang secara khusus untuk penghapusan perdagangan orang pada kementerian dan lembaga terkait.

Ghafur menyampaikan bahwa Indonesia telah banyak melakukan berbagai capaian dalam upaya penghapusan perdagangan orang. Diantaranya telah menerbitkan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan meratifikasi Konvensi ASEAN menentang perdagangan orang terutama perempuan dan anak. Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Upaya penting lainnya, telah dibentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO pada 32 Provinsi dan 194 Kabupaten/Kota.

Ghafur lebih lanjut menegaskan koordinasi penghapusan perdagangan orang juga dikembangkan pada tingkat regional dan global. Hal tersebut untuk melengkapi upaya berjenjang mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah (propinsi, kabupaten/kota dan desa). Namun tidak dipungkiri masih banyak tantangan yang dihadapi mengingat kondisi geografis Indonesia dan karakteristik penduduk pada tingkat kesejahteraan yang berbeda. (Sumber: Kedeputian 6).

Categories: