Oleh humas on March 06, 2018

Jakarta (06/03) — Untuk mempersiapkan Generasi Emas 2045 yang bertaqwa, nasionalis, tangguh, mandiri dan memiliki keunggulan bersaing secara global, Presiden memberikan arahan khusus kepada Mendikbud untuk memperkuat pendidikan karakter. Tugas Kemenko PMK terkait hal ini adalah mengkoordinasikan kebijakan dan pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), mengevaluasi pelaksanaan PPK, dan melaporkan hasil koordinasi dan evaluasi pelaksanaan PPK kepada Presiden.

“Penguatan pendidikan karakter tidak bisa dipisahkan dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, RPJMN 2015-2019 dan Nawa Cita Nomor 8,” tutur Asisten Deputi Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Keagamaan, Sahlan, dalam rapat koordinasi Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di lingkungan Kementerian Agama.

PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Tujuan PPK adalah membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan, mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia, dan merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK.

Sesuai dengan Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, Kemenko PMK akan melakukan identifikasi permasalahan PPK pada satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama. Tindak lanjut yang akan dilakukan Kemenko PMK bersama Kementerian Agama dalam waktu dekat adalah membentuk tim dan menyusun regulasi (draft Peraturan Menteri Agama (PMA), draft Dirjen dan Penyusunan Panduan). Setelah itu, akan dilakukan sosialisasi dan pelatihan untuk kemudian dilaksanakan di satuan pendidikan. (olv)

Categories: