Oleh humas on October 24, 2018

Jakarta (24/10)   --  Plt Deputi Bidang Perlindungan Anak dan Perempuan Ghafur Dharmaputra memimpin Rapat koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) Perkembangan Penyusunan Peraturan Perundangan Sebagai Turunan UU No. 18 Tahun 2017 (UU PMI). Rapat dilaksanakan di ruang rapat lantai 6 Kemenko PMK. Hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Utama BNP2TKI; Tatang Budie Utama, Dirjen Pembinaan, Penempatan Tenaga Kerja, dan Peluasan Kesempatan Kerja Kemenaker ; Maruli Apul Hasoloan Tambunan, dan Kementerian/Lembaga terkait.

Dalam pembukaannya, Plt Deputi Bidang Perlindungan Anak dan Perempuan Ghafur Dharmaputra mengatakan pertemuan dilakukan dalam rangka harmonisasi pembuatan peraturan-peraturan turuan dari UU Pekerja Migran Indonesia. “Kami berharap pertemuan ini akan menghasilkan masukan-masukan kongkrit sehingga dapat menghasilkan peraturan-peraturan yang dapat diimplementasikan untuk melindungi pekerja migran kita.” Kata Ghafur.

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu sebab TKI, terutama PRT di luar negeri mengalami masalah, seperti kekerasan dan pemerkosaan adalah ketidakjelasan perlindungan yang diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. UU tersebut lebih banyak mengatur mengenai penempatan TKI dibanding mengenai perlindungan TKI.

Karena itu, pemerintah dan DPR membentuk UU 18/2017 yang diundangkan dalam lembaran negara pada 24 November 2017. UU 18/2017 mengamanatkan pembuatan 28 peraturan pelaksana atau peraturan turunan. Batas waktu penyelesaian pembuatan peraturan turunan itu dua tahun sejak UU tersebut diundangkan. Namun, sampai saat ini, hampir setahun sejak diundangkan, belum satu pun aturan turunan yang selesai dirumuskan.

Salah satu hal penting yang diatur dalam UU 18/2017 adalah mempertegas pengaturan fungsi dan wewenang Kemnaker dan BNP2TKI. Pengaturan yang tegas ini dibuat agar “perang dingin” antara Kemnaker dengan BNP2TKI seperti yang berlangsung sampai saat ini, tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Pasal 46 ayat (1) UU 18/2017 menyatakan tugas pelindungan PMI dilaksanakan oleh Badan yang dibentuk oleh Presiden. Ayat (2) menyebutkan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Badan yang diangkat oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Ketentuan tersebut akan dijabarkan dalam peraturan menteri, yang antara lain memuat ketentuan tentang perencanaan, organisasi BNP2TKI, pelaksanaan, serta pengawasan. Dalam peraturan menteri juga akan dijabarkan mengenai desentralisasi pelayanan PMI atau TKI. Pemerintah daerah, mulai dari tingkat desa sampai pemerintah provinsi dilibatkan.

Saat ini, Kementerian Tenaga Kerja tengah melakukan menyusun 3 Peraturan Pemerintah dari 11 peraturan pemerintah, 5 peraturan menteri dari 12 peraturan menteri dan 2 peraturan presiden, 3 peraturan kepala badan yang tidak berubah dari peraturan sebelumnya.

Categories: