Oleh humas on March 19, 2018

Jakarta (19/03) – Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUUPKS) yang merupakan inisiatif DPR menjadi salah satu dari 50 RUU yang masuk dalam Prolegnas tahun 2018 dan sifatnya mendesak untuk segera hadir di masyarakat. Guna mendorong percepatan proses regulasi RUU PKS, Kemenko PMK menyelenggarakan rapat koordinasi lanjutan untuk mendapatkan masukan dan kesamaan persepsi dalam mempersiapkan pembahsan RUU PKS di DPR. 

Dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Sujatmiko, rapat hari ini terfokus pada membahas hal-hal yang masih pending untuk dirumuskan bersama-sama.

Rapat dihadiri oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, Kementerian Sekretariat Negara, Kantor Staf Presiden, Mahkamah Agung, Polri, Kejaksaan Agung, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (olv)