Oleh humas on March 23, 2018

Jakarta (23/3) – Kemenko PMK kumpulkan birokrat, akademisi dan asosiasi kedokteran terkait pendidikan kedokteran. Dengan duduk bersama stakeholder terkait, diharapkan permasalahan UKMPD terpecahkan.

Sebelumnya, Perhimpunan Pergerakan Pejuang Dokter Indonesia (P3DI) yang beranggotakan mahasiswa retaker (Pengulang) ujian kompetensi dokter, mengirimkan Surat Pengaduan yang ditujukan kepada Presiden, Menko PMK dan pejabat negara lainnya. Isinya, menyampaikan sejumlah permasalahan dalam Ujian Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Dokter (UKMPD).

Terkait dengan itu, Kedeputian Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK pun menyelenggarakan Rapat Penanganan Permasalahan UKMPD di Kantor Kemenko PMK, Jakarta. Rapat ini bertujuan memperoleh gambaran pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Dokter. Selain itu, juga menyiapkan tanggapan atas pengaduan surat pengaduan dari mahasiswa retaker.

Deputi  Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK yang memimpin jalannya rapat mengatakan, persoalan ini perlu disikapi dengan serius karena terkait dengan aspek penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan penyediaan tenaga dokter sebagai bagian dari pelayanan kesehatan.  Hal itu juga menimbulkan beban ekonomi karena mahasiswa retaker harus membayar SPP, biaya Bimbingan Khusus, biaya UKMPD. Bahkan, ada retaker yang sudah lebih dari 10 kali tidak lulus.

Karenanya, rapat pun melibatkan Kedeputian Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kemenko PMK, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristekdikti, Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Kemenkes, beberapa Dekan Fakultas Kesehatan dari Perguruan Tinggi, Ketua IDI, Ketua Asosiasi Institut Pendidikan Kedokteran Indonesia serta Ketua dan Konsil Kedokteran Indonesia.

Categories: