Oleh humasnew on August 06, 2018

Jakarta (06/08)--- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 salah satunya menetapkan tentang pengembangan kawasan perdesaan melalui peningkatan keterkaitan pembangunan kota dan desa dengan memperkuat pusat pertumbuhan baru sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) atau yang lazim dikenal sebagai Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN). Pada periode 2015-2019 ini, jumlah KPPN yang harus ditangani mencapai 40 pusat pertumbuhan yang tersebar di 60 kabupaten di seluruh tanah air. Penetapan lokasi KPPN itu merupakan usulan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan diperkuat dengan Surat Edaran Nomor 667/D.VII/MDK.00.02/05/2016 tanggal 9 Mei 2016 mengenai Target Nasional dalam RKP 2017 tentang Desa dan Kawasan Perdesaan yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Masterplan (MP)/Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)/Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) 2015-2019 selanjutnya disusun secara partisipatif dan difasilitasi oleh Pemerintah melalui Kementerian Desa PDTT, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam lingkup koordinasi Kementerian Koordinator Bidang PMK dan Kementerian PPN/Bappenas. Maka, kemudian dibuat Berita Acara Kesepakatan 82/BA/D.VII/MDK.00.02/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang berisi Kesepakatan Pembagian Tugas Fasilitasi Penyusunan Masterplan/RPKP/RIK fasilitasi penyusunan masterplan/RPKP KPPN hingga ke lokasi kecamatan.

Dari hasil koordinasi dengan daerah dan survey lapangan, terdapat perubahan lokasi kecamatan di beberapa KPPN sehingga diperlukan revisi berita acara kesepakatan. Perubahan ini berdasarkan surat dari Kementerian ATR: untuk wilayah Kab. Belitung dan Kab. Pamekasan; Kementerian PUPR: Kab. Dompu,  Kab. Lombok Tengah, dan Kab. Muna Barat; Kementerian Desa PDTT: Kab. Bangka Selatan, Kab. Bengkulu Utara, Kab. Mesuji, Kab. Sampang, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Sambas, Kab. Gorontalo Utara, Kab. Wakatobi, Kab. Sumbawa, dan Kab. Ende. Sementara itu, KPPN di Kab. Parigi Moutong baru akan dilakukan fasilitasi penyusunan masterplan-nya di tahun 2019.

Perubahan lokasi KPPN perlu diubah demi meningkatkan efektivitas pembangunan kawasan perdesaan di daerah; meningkatkan sinergi dengan prioritas pembangunan daerah; dan menghindari tumpang tindih kewenangan. Dalam rapat koordinasi penyusunan revisi berita acara fasilitasi penyusunan master plan/ RPKP diketahui bahwa hasil identifikasi daerah dengan K/L terkait menemukan bahwa lokasi yang diubah itu merujuk pada letak geografis, potensi daerah, dan sebagainya.

Plt. Deputi bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan, Kemenko PMK, Sonny HB Harmadi saat membuka rakor menegaskan bahwa dalam proses perubahan itu harus benar-benar dijelaskan mengapa perubahan lokasi ini terjadi. “Dijelaskan dengan rinci dan kuat apa saja alasannya agar nanti semua pihak sepakat, baru ditetapkan. Tujuan kita hanya satu agar semuanya tepat sasaran dan target kita tercapai,” katanya lagi. Rakor dihadiri oleh perwakilan K/L terkait dan diakhiri dengan penyusunan draft perubahan berita acara kesepakatan yang akan diusahakan dapat ditandatangani dalam waktu dekat. (*)

Categories: