Oleh humas on October 09, 2018

Jakarta (09/10)- Asisten Deputi Pemberdayaan Perempuan, Kemenko PMK, Wagiran memimpin Rapat Pembahasan Pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Bermasalah dari Johor Bahru, Malaysia Senin (08/10) di Kemenko PMK, Jakarta. Rapat dihadiri oleh perwakilan KJRI Johor Bahru, Kemsos, BNP2TKI, Kemlu, Kemnaker, dan KPPPA, bertujuan membahas permasalahan dan mencari alternative solusi bagi pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Bermasalah dari Johor Bahru.

Selama ini, diketahui bahwa pemulangan PMIB yang dideportasi dari Malaysia telah dilaksanakan oleh K/L terkait.  Sebelum September 2017 Johor Bahru menjadi pusat pemulangan PMIB dari Pasir Gudang (wilayah Semenanjung Malaysia) menuju Tanjung Pinang, jumlah PMIB yang dipulangkan rata-rata mencapai angka 300-500 orang per minggu. Namun sejak September 2017, pemerintah Malaysia mengeluarkan kebijakan baru terkait deportasi, yaitu pemulangan tidak lagi dipusatkan di Pasir Gudang, sehingga pemulangannya dilakukan oleh masing-masing depot imigrasi dan tidak hanya ke Tanjung Pinang melainkan menyebar ke beberapa entry point.

Dengan adanya kebijakan baru dari pemerintah Malaysia, pembiayaan deportasi tidak lagi dibiayai oleh pemerintah Malaysia melainkan dilakukan secara mandiri dengan biaya pemulangan berkisar antara 1.000-3.000 RM. Sedangkan pemulangan PMIB yang dibiayai oleh KJRI Johor Bahru adalah pemulangan PMIB terkait kasus/perkara yang ditangani shelter KJRI Johor Bahru, apabila permasalahan sudah selesai/atas permintaan PMIB. Yang menjadi permasalahan adalah terjadi penumpukan PMI di depot-depot imigrasi yang sudah waktunya untuk dipulangkan dan tidak punya uang untuk membeli tiket, KJRI Johor Bahru tidak memiliki anggaran untuk biaya pemulangan PMIB deportan dan tidak lagi sebagai koordinator deportasi karena setiap depot imigrasi mempunyai kebijakan masing-masing dalam proses deportasi mandiri sehingga menyulitkan untuk memonitor jumlah deportan.

Perkembangan data PMIB yang dideportasi dari wilayah Johor Bahru yang diperoleh dari KJRI Johor Bahru periode Januari sampai dengan 26 September 2018 sebanyak 2.484 orang (2.182 deportasi PMIB mandiri dan 302 deportasi PMIB rentan).

Beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh KJRI Johor Bahru dan K/L terkait di Indonesia untuk pemulangan PMI Bermasalah dari wilayah Johor Bahru adalah KJRI Johor Bahru melakukan program pemulangan deportasi mandiri WNI dan WNI rentan (ibu hamil, lansia, dan anak-anak) yang berstatus PTU (perintah, tahan, usir), agar mereka tidak terlalu lama menunggu untuk dipulangkan ke Indonesia, mendorong depot-depot imigrasi di wilayah lain khususnya yang berada di wilayah KJRI Johor Bahru untuk menggunakan jalur Pasir Gudang-Tanjung Pinang, melakukan koordinasi yang intensif dengan seluruh stakeholder dan operator kapal, menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah (Jatim, Sumut, NTB, Aceh, dan NTT) dalam rangka penguatan PMI yang akan berangkat ke luar negeri serta mendorong Pemda untuk melakukan kampanye/sosialisasi kepada calon PMI bagaimana bermigrasi yang aman dan legal, berkompetensi, dan melakukan program pemberdayaan. Sedangkan K/L terkait (Kemsos, BNP2TKI, Kemlu, Kemnaker dan KPPPA) telah melakukan beberapa kegiatan diantaranya membahas aturan pelaksana/turunan dari UU No.18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), membahas pokok permasalahan antara dua negara (Malaysia dan Indonesia) terkait pemulangan PMIB, melaksanakan pemulangan PMIB dari entry point ke daerah asal, dan mengadakan pelatihan bagi calon PMI.

Dalam kesimpulannya, Wagiran mengatakan, perlu dilakukan penelitian/kajian terkait seluk beluk PMI dan akan dilakukan oleh Kemnaker (dalam negeri) dan Kemlu (luar negeri) untuk disampaikan ke Kemenko PMK. Dalam pembahasan/penyusunan aturan pelaksana/turunan dari UU No. 18 tahun 2017 tentang PPMI (terutama PP dan Perpres) diharapkan Kemenko PMK dan K/L terkait untuk diikutsertakan.

Selain itu lanjut Wagiran, Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang sudah didirikan di beberapa daerah kantong dan perbatasan perlu dievaluasi kinerjanya, sedangkan untuk lokasi yang belum dibangun LTSA perlu dilakukan kajian tentang kelayakan untuk didirikan LTSA.

Kemenko PMK akan terus melakukan koordinasi dengan K/L terkait (BNP2TKI, Kementerian Sosial, Kemlu, dan Kemkeu) guna menangani permasalahan pemulangan PMIB dan upaya pencegahan pemberangkatan PMI secara non-prosedural, serta upaya pemberdayaan calon PMIB melalui pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan di Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan kompetensi. (sumber: Kedep 6 Kemenko PMK)

Categories: