Oleh humas on August 29, 2018

Dolok Sanggul, Sumatera Utara, (27/08) -- Pemerintah telah berkomitmen untuk melaksanakan Pengarustamaan Gender (PUG) dan menerapkan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada semua kementerian dan lembaga di Pusat dan semua Perangkat Daerah (di Propinsi dan Kabupaten/Kota). Demikian disampaikan Asisten Deputi (Asdep) Pemberdayaan Perempuan sekaligus Plt. Asdep Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan Kemenko PMK, Wagiran. 

"Hal ini untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan gender, serta mewujudkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan di semua bidang,"ujar Wagiran.

Menurut Wagiran, kesetaraan dan keadilan gender terwujud manakala laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan dan peluang yang sama dalam berbagai bidang (ekonomi, social, budaya, hukum, dan politik). Sebab, kondisi ini akan mempengarugi Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang merupakan agregat dari kondisi kesehatan, ekonomi, dan tingkat pendidikan masyarakat. Di samping itu juga akan mempengaruhi tinggi rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) yang merupakan agregat dari keterlibatan perempuan dalam ekonomi dan politik.

Wagiran juga mengungkapkan bahwa penerapan PPRG, Pemberdayaan Perempuan, dan Partisipasi Perempuan dalam politik di lembaga legislative di Kabupaten Humbang Hasundutan masih sangat rendah. "Dengan diselenggarakan kegiatan ini diharapkan di masa mendatang akan mendongkrak pemahaman dan penerapan PPRG di perangkat daerah dan meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender," harap Wagiran.

Kegiatan ini difasilitasi oleh FES dan FITRA serta dihadiri oleh 30 peserta perwakilan seluruh perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Humbang Hasundutan, Propinsi Sumatera Utara dengan nara sumber dari Kemenko PMK, Dinas PPPA Propinsi, dan akademisi dari Universitas Sumatera Utara. Kepala Dinas PMDKBPPA mewakili Bupati, membuka acara. (Sumber Dep VI)

Categories: