Oleh humasnew on February 14, 2018

Jakarta (14/02)--- Program dan kegiatan bidang kebudayaan di tahun 2018 melalui Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan akan diharapkan mampu menghasilkan banyak hasil kerja yang berasal dari suatu alur kerjasama dari kementerian dan lembaga negara terkait. “Jika semua rencana kerja dan program di tahun 2018 ini dapat kita laksanakan dengan baik, tentu itu merupakan hasil dari kerja bersama kita yang baik juga,” kata Staf Ahli Menko PMK bidang Multikulturalisme, Restorasi Sosial dan Jati Diri Bangsa, Haswan Yunaz, pagi tadi saat membuka sekaligus menyampaikan arahan dalam Rapat Koordinasi yang membahas upaya penguatan program dan kegiatan bidang kebudayaan di ruang Taskin, gedung Kemenko PMK, Jakarta. Rakor ini dihadiri oleh jajaran Ditjen Kebudayaan Kemendikbud dan para perwakilan K/L terkait.

RPJMN 2015-2019 bidang kebudayaan telah menetapkan sejumlah isu strategis dan meliputi meningkatnya pemahaman tentang nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan; Pengembangan rumah budaya nusantara di dalam negeri; Pengembangan rumah budaya Indonesia di luar negeri (Pusat Kebudayaan Indonesia); Pembangunan museum dan pusat kesenian; Peningkatan promosi budaya antar propinsi dan promosi budaya Indonesia ke mancanegara; Pertukaran karya budaya dan pelaku budaya; Peningkatan informasi dan publikasi budaya Indonesia; Penyelenggaraan forum dunia di bidang kebudayaan; Perlindungan, pengembangan dan aktualisasi nilai dan tradisi dalam rangka memperkaya dan memperkukuh khasanah budaya bangsa; Pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya; Pemberian penghargaan bagi temuan-temuan baru, antara lain dengan penegakan hak kekayaan intelektual (HaKI) dan berbagai penghargaan sosial lainnya; Penyediaan ruang publik yang mendorong kreatifitas dan yang memfasilitasi perwujudan ide kreatif antara lain kedalam bentuk barang, audio, visual, grafis dan koreografi; dan terakhir, Revolusi Mental. Adapun fokus koordinasi kebijakan yang dilakukan oleh Kemenko PMK antara lain KSP untuk masalah warisan budaya, sejarah, cagar budaya, permuseuman, nilai budaya, kreativitas budaya, dan Revolusi Mental.

Dalam melaksanakan KSP itu, Menurut Asisten Deputi Warisan Budaya pada Kedeputian bidang Koordinasi Kebudayaan Kemenko PMK, Pamuji Lestari, jangan melupakan peran Pemerintah Daerah karena kekayaan budaya Indonesia tersebar merata di semua daerah. “Kita di pusat dengan Pemerintah Daerah perlu sering bertemu, mereka kita ajak terlibat dan diberikan pengayaan wawasan dan pemahaman kekayaan budaya. Apa kebijakan pusat mereka akhirnya paham, upaya kita menjaga dan melestarikan kekayaan budaya juga akhirnya tercapai,” kata Pamuji.

Haswan dalam paparannya mencatat bahwa menurut matriks KSP bidang Kebudayaan berdasarkan RPJMN 2015-2019, untuk masalah Kesadaran dan Pemahaman masyarakat akan keragaman budaya;  Apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya berupa event kebudayaan; Kualitas pengelolaan dalam upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Warisan Budaya; Kerjasama dan pertukaran informasi budaya antart daerah serta antara Indonesia dan Mancanegara;  Kapasitas sumberdaya pembangunan Kebudayaan dalam mendukung upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan, rata-rata hampir mendekati target RPJMN 2015-2019. “Meskipun memang masih ada beberapa pending issues yang harus segera diselesaikan dan program kerja yang ada masih harus di-sinkron-kan terutama dengan Kemendikbud,” kata Haswan lagi.

Untuk tahun 2018 ini, sesuai arahan Presiden pada 18 Juli 2017 lalu, bahwa Indonesia harus mampu menyelenggarakan event budaya tingkat dunia tahunan semacam Rio de Janeiro di Brazil, Europalian yang diakui sangat sukses diselenggarakan sebagai alat diplomasi budaya mengingat antusiasme yang tinggi luar negeri atau event kebudayaan mendunia lainnya. “Kegiatan kebudayaan tingkat dunia ini tetap akan diselenggarakan tetapi memang perlu pengkajian dan inventarisasi program/kegiatan kebudayaan bersama dengan K/L terkait,” papar Haswan.

Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid, yang hadir dalam rakor memaparkan rencana program dan kegiatan bidang kebudayaan di tahun 2018 ini. Menurutnya, ada upaya keras dari Ditjen Kebudayaan Kemendikbud untuk menghidupkan kembali kejayaan dan kekayaan seni budaya asli Indonesia di semua tingkatan sekolah. “Agar para siswa juga terasah kelembutan hati dan pekertinya, tidak selalu unggul secara akademik tetapi juga unggul dalam menunjukkan jati dirinya yang berbudaya, Pancasilais, dan sebagainya,” kata Hilmar mengawali paparannya.

Kemendikbud, lanjut Hilmar, di tahun ini akan mulai menyusun basis data kekayaan budaya Indonesia terutama berbagai tradisi budaya yang sudah sejak lama dipegang teguh masyarakat. Kalau basis data tradisi masyarakat itu sudah ada, selain semakin mudah dikenali dan dipahami, juga akan menjadi nilai tersendiri bagi masyarakat pemilik tradisi. “Jika tradisi itu dipergunakan untuk kepentingan industri semacam proyek film atau iklan, akan ada semacam penghargaan yang harus dibayar. Bukan soal nominalnya tetapi lebih kepada penghargaan kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi itu.”

Terkait penyelenggaraan event budaya tingkat dunia, Hilmar mengungkapkan bahwa penyelenggaraan Europalia yang berakhir pada 28 Januari 2018 lalu telah sukses mempromosikan kekayaan budaya Indonesia di Daratan Eropa. “Di dalam negeri, Kami sedang merencanakan event kebudayaan tingkat dunia semacam festival tahunan Rio de Janeiro di Brazil. Banyak daerah di Indonesia yang sudah menggelar event budaya tahunan, Kami sedang kaji dulu baru nanti memutuskan kemasan, promosi, hingga thema yang akan diangkat,” kata Hilmar lagi. (*)

Categories: