Oleh humasnew on December 05, 2018

Praya, Lombok Barat/ 05/12--- Asdep bidang Pemberdayaan Perempuan, Kemenko PMK, Wagiran, menghadiri Peluncuran Layanan Terpadu Satu Atap (LSTA) Kabupaten Lombok Barat, Rabu pagi. LTSA  ini diketahui sebagai perwujudan hadirnya negara dalam melayani kebutuhan bagi calon pekerja migran indonesia (PMI) yang akan bekerja di luar negeri.

LTSA merupakan layanan untuk pekerja migran dalam pengurusan dokumen, pemeriksaan kesehatan dan penyediaan jaminan sosial secara terintegrasi dan terbuka. LTSA ini terdiri dari Dinas Kesehatan, Lembaga Perbankan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perwakilan Dinas Imigrasi, BPJS Ketenagakerjaan dan BP3TKI, Kepolisian Daerah dengan slogan “murah, cepat, tepat, transparan dan akuntabilitas." LTSA adalah amanat pasal 38 UU 18 Tahun 2018 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pemerintah bergotong-royong melalui K/L di Pusat bersama Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten Kota) berusaha untuk memberikan pelayanan prima kepada calon PMI melalui LTSA. Sampai dengan tahun 2019 ditargetkan 52 lokasi LTSA dibangun baik di daerah perbatasan maupun di daerah kantong (asal). Namun hingga saat ini baru terbangun 32 LTSA. Dari 32 lokasi LTSA yang sudah dilengkapi sampai dengan penerbitan paspor baru terdapat di 10 LTSA  yaitu di Kab Nunukan, Kota Surabaya, Kab Sambas, Kab Lombok Tengah, Kab Sumbawa, Kab Indramayu, Kab Krawang, Kab Subang, Kab Sukabumi, dan Kab Banyuwangi.

Bupati Lombok Barat, Fauzan Khalid, dalam launching LTSA menyampaikan hal-hal penting dalam implementasi LTSA, yakni sinergi, koordinasi, dan komunikasi antar SKPD,  K/L vertikal, koordinasi dan komunikasi dengan asosiasi/pelaksana. Data pengangguran terbuka di Lombok Barat sebesar 3,28% atau lebih rendah dibanding angka rata-rata di provinsi NTB. Hal ini senada dengan data Sisko KTLN dari BNP2TKI, tercatat dari tahun 2012-2017 sebanyak 35.980 pekerja migran asal Lombok Barat bekerja di luar negeri. Periode Januari-Oktober 2018, sejumlah 3.622 telah mengadu nasib sebagai pekerja migran. 
Sementara, Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik Kementerian Ketenagakerjaan, Reyna Usman, menuturkan bahwa legalitas dokumen TKLN adalah hal yang krusial agar pemerintah bisa hadir melindungi jika di kemudian hari ada permasalahan dengan TKLN saat bekerja. Selain itu, LTSA diharapkan mampu menekan angka keberangkatan ilegal yang masih sering terjadi di wilayah kantong TKLN.

Kegiatan launching LTSA dihadiri oleh perwakilan dari Kemenko PMK, Kantor Staf Presiden, Kementerian Ketenagakerjaan, BNP2TKI, Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat dan jajarannya, Ketua Komisi IV DPRD Lombok Barat, Lombok Tengah, Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati), Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Swasta (PPTKIS), BPJS Ketenagakerjaan, dan para pemangku kepentingan.

Setelah launching LTSA Kabupaten Lombok Barat, rombongan lalu melanjutkan kegiatan dengan kunjungan ke LTSA di Lombok Tengah. LTSA Lombok Tengah yang memiliki fasilitas lengkap dan rata-rata melayani 50 pendaftar setiap harinya. (Sumber: Kedep VI Kemenko PMK)  

Categories: