Oleh humas2 on September 25, 2017

Jakarta (25/09)-- Rendahnya capaian medali yang diraih kontingen Indonesia pada ajang Sea Games 2017 Kuala Lumpur, Agustus lalu, menurut hasil evaluasi Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) bersama Kementerian Kordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), salah satunya disebabkan oleh rumitnya birokrasi keuangan untuk atlet dan ofisial. Kerumitan prosedur keuangan itu, membuat proses pembiayaan kontingen Indonesia di Sea Games di Kuala Lumpur terhambat. Uang saku atlet terlambat, pengadaan fasilitas latihan tersendat, dan berakibat konsentrasi atlet terganggu. Penggurus Cabang Olah Raga (Cabor) harus meminta persetujuan sampai ke kantor Sekretaris Negara (Setneg).

Menurut Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan, Kemenko PMK, Nyoman Shuida, meskipun ketatnya birokrasi keuangan itu bertujuan agar dana olah raga yang bersumber dari APBN dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, ternyata di lapangan perlu fleksibilitas dalam pemanfaatan anggaran. Kemenko PMK telah berinisiatif melakukan penyederhanaan prosedur untuk memastikan bahwa kerumitan yang sama tidak terulang dalam persiapan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang. Tambahnya lagi, selain penyederhanaan dari sisi birokrasi, Kemenko PMK juga sudah melakukan berbagai langkah persiapan dalam koridor koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk persiapan pelaksanaan Asian Games 2018.  "Ibu Menko Puan Maharani telah melakukan berbagai langkah koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) dan penyediaan anggaran untuk Asian Games 2018 disamping juga mengkomunikasikan setiap pelaksanaan coordinating committee dengan Olympic Council of Asia (OCA)" terang Nyoman. 

Kemenko PMK bahkan telah memonitoring pembangunan venue dan fasilitas latihan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah. Dalam jangka pendek, percepatan penyelesaian berbagai venue baik di Jakarta maupun di Jakabaring Palembang ini akan menjadi indikator efektifitas pemanfaatan sumberdaya yang ada. Sementara untuk birokrasi keuangan, kedepannya prosedurnya hanya cukup melalui tanda tangan Kemenpora, tidak perlu lagi ke Sekretariat Negara. Masih dalam keterangannya, Nyoman juga menekankan kembali pentingnya kerjasama antar Kementerian dan Lembaga dalam menyukseskan persiapan dan penyelenggaraan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang. "Saya berharap kita terus perkuat koordinasi dan sinergi antar Kementerian dan Lembaga dalam mempersiapkan Asian Games 2018 melalui komunikasi dan pertemuan yang lebih efektif dan menyeluruh” tutup Nyoman.