Oleh humas on September 13, 2018

Jakarta (13/9)— Penyandang disabilitas memiliki hak dan potensi dalam pembangunan. Pemerintah pun berperan dalam mendukung kewirausahaan penyandang disabilitas. Demikian diungkapkan Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial TB. A. Choesni dalam Rakor mengenai program pengembangan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas di Kantor Kemenko PMK Jakarta. 

Dalam kesempatan itu, Choesni menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak dan potensi dalam pembangunan. “Penyandang disabilitas memiliki hak dan potensi untuk berkontribusi dalam pembangunan. Situasi pasar kerja dan masyarakat masih belum memperhatikan penyandang disabilitas pada posisi setara, sama haknya untuk hidup dan berusaha,” ujarnya. 

Menurutnya, tantangan penyediaan akses dan layanan bagi penyandang disabilitas adalah terbatasnya kapasitas dan pemahaman Pemerintah, masyarakat umum akan keberagaman kondisi serta keberadaan penyandang disabilitas. Atas dasar itu Rakor ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai urgensi pengembangan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas kearah yang lebih profitable, sehingga memberikan penguatan ekonomi dan kemandirian sekaligus melindungi hak-hak penyandang disabilitas. 

Pemerintah, sebutnya, harus berperan untuk mendukung kewirausahaan penyandang disabilitas yaitu dengan melakukan pelatihan, memberikan bimbingan kewirausahaan serta melakukan pedampingan. Choesni pun berharap agar program kewirausahaan dapat berkembang. “Semoga kawan kita yang berkebutuhan khusus atau disabilitas dapat melakukan pengembangan kemampuan pengelolaan usaha atau bisnis dalam mewujudkan masyarakat inklusi,” pungkasnya. 

Hadir pada rakor tersebut perwakilan dari K/L terkait yaitu Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Koperasi dan UKM, Perkumpulan Penyandang Disabilitas, Yayasan Karya Insan Sejahtera, Yayasan Rumah Kampus Pena, serta beberapa pegawai dilingkup Kemenko PMK, dan lainnya.