Oleh humasnew on March 20, 2018

Jakarta (20/03) – Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Sujatmiko, hari ini menggelar rapat koordinasi teknis terkait dengan evaluasi Program Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak (GN-AKSA) 2017 dan pemantapan Program GN-AKSA 2018. Sujatmiko sangat tegas menyampaikan keprihatinannya terhadap kejahatan seksual terhadap anak yang makin kompleks cara terjadinya, terutama  yang menggunakan medium internet.

“Saya ingin memperkuat KPID di daerah-daerah dengan cara meningkatkan SDM dan anggaran,” ujar Sujatmiko mengawali paparannya.

Kemenko PMK bersama kementerian terkait saat ini sedang menggarap Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pelecehan Seksual, di mana salah satu poin di dalamnya membahas terkait dengan kekerasan terhadap anak.

Dari laporan sejumlah kasus kekerasan anak yang dicatat oleh KPAI, seperti misalnya kasus korban kejahatan seksual online, anak sebagai pelaku kekerasan seksual, anak sebagai korban prostitusi dan lainnya, angkanya pada tahun 2017 menurun dari tahun 2016.

Sejauh ini, ada beberapa isu terkait kekerasan seksual yang masih pending/ belum terlaksana yaitu: RPP UU No. 17 Tahun 2016, belum optimalnya kelembagaan dan pelaporan kasus KSP, sistem pendataan SImponi yang belum maksimal, gugus tugas pornografi di pusat dan daerah yang belum jalan, Satgas Perlindungan Anak (PA) pusat dan daerah yang belum berjalan maksimal, rehabilitasi belum optimal, dan restitusi yang belum berjalan.

Dalam rapat ini, Sujatmiko meminta kepada perwakilan kementerian yang hadir untuk menyampaikan evaluasi program GN-AKSA tahun 2017 yang sudah dilakukan dan masalah-masalah yang selama ini dihadapi dalam menangani kejahatan seksual terhadap anak. Hadir dalam rapat perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian PPN/Bappenas, dan Polri.  (olv)