Oleh humas on December 02, 2019

Foto : 

  • Deputi 6

Jakarta (28/11) -- Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Ghafur Dharmaputra, didampingi oleh Asisten Deputi Pemberdayaan Perempuan, Wagiran, memimpin Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Perkembangan Pembangunan LTSA di Kemenko PMK, Rabu kemarin (27/11). Rapat koordinasi ini membahas permasalahan yang dihadapi K/L terkait pembangunan LTSA dan perkembangannya. Selain itu, dibahas pula rencana pembentukkan TIM Kecil untuk merumuskan alternatif solusi bagi pembangunan LTSA yang efektif.
Target pembangunan LTSA hingga tahun 2019 sebanyak 52 LTSA, namun hingga saat ini baru terealisasi sebanyak 41 LTSA. ”Dibangunnya LTSA merupakan upaya dalam mewujudkan pelayanan dan pelindungan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang efektif dan efisien, serta transparansi dalam pengurusan dokumen penempatan, serta peningkatan kualitas pelayanan bagi CPMI,” ujar Ghafur.
Kendala yang dihadapi dalam pembangunan LTSA antara lain keterbatasan APBD untuk opersional, minimnya ketersediaan sarana dan prasarana, jumlah SDM yang tidak memadai. Sesuai UU 18 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa LTSA menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, namun sayangnya hingga saat ini LTSA masih belum mendapatkan perhatian khusus dalam pembentukkan dan operasionalnya. Ghafur menekankan kepada Kementerian Dalam Negeri agar lebih berperan aktif dalam mendorong pemerintah daerah untuk memperhatikan keberadaan LTSA di daerahnya masing-masing.
Ghafur menambahkan, kendala yang terjadi pada LTSA harus segera diselesaikan, yaitu dengan menetapkan kriteria dan indikator sebagai pedoman evaluasi LTSA oleh semua para K/L terkait. Selain itu, penting dibentuk TIM Kecil guna mempermudah koordinasi dan sinkronisasi antar K/L dalam pembahasan LTSA. Tim Kecil melaporkan data perkembangan LTSA dan memberikan masukan untuk mendukung rumusan rekomendasi kebijakan pelaksanaan LTSA yang efektif.
“Kementerian Ketenagakerjaan akan segera membuat SK terkait TIM Kecil yang anggota merupakan perwakilan dari K/L terkait. Diharapkan dengan adanya TIM Kecil segala kendala dan permasalahan yang ada di LTSA bisa segera terselesaikan”, ujar Direktur PPTKLN, Kementerian Ketenagakerjaan, Eva Trisiana.
Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum dan Ham, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian PP dan PA, BNP2TKI, Polri, dan BPJS Ketenagakerjaan”. (Sumber: Kedep VI Kemenko PMK)

Kategori: 

Reporter: 

  • Deputi 5

Editor: 

  • Siti Badriyah