Oleh humas on March 21, 2018

Jakarta (21/03) – Asisten Deputi Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Wahuni Tri Indarti, hari ini memimpin rakor Gerakan Sosial Menuju Indonesia Bangsa Anak Jalanan. Anak jalanan adalah anak yang melakukan aktivitas ekonomi dan/atau aktivitas lainnya di jalan secara langsung, temasuk di dalamnya balita yang dimanfaatkan. Terkait hal ini, Pemerintah ingin mempercepat penanganan terhadap anak jalanan.

Tahun lalu, jumlah anak jalanan di Indonesia  menurut data Kemensos  sebanyak 16.290 orang (per Agustus 2017). Anak jalanan ini diketahui berasal dari keluarga miskin. Mereka putus sekolah, bekerja sebagai pengamen, menyemir, mengemis, menjaja koran, dan berdagang asongan. Anak-anak jalanan ini rentan terhadap kekerasan dari pengguna jalan. Kekerasan yang sering mereka terima adalah kekerasan seksual, seperti menjadi korban pedofilia, hubungan seks bebas, pornografi, hingga narkoba. Hal ini terjadi karena rendahnya derajat kesehatan dan pendidikan.

Terkait hal itu, Pemerintah sudah melakukan intervensi-intervensi, seperti misalnya Program Wajib Belajar 12 Tahun; Peningkatan bantuan KIP yang pada tahun 2017 diberikan kepada 17.9 juta anak dan pada tahun 2019 mendatang akan diberikan kepada 19.2 juta anak; Peningkatan pelayanan kesehatan melalui bantuan KIS dengan target 94.2 juta jiwa;  Bantuan Rastra; Bantuan modal usaha; Pelatihan dan keterampilan bagi anak jalanan dan pemberdayaan keluarganya; dan Pemberian akte lahir gratis bagi anak jalanan.

Ke depan, Pemerintah akan membuat strategi Gerakan Sosial Penanganan Anak Jalanan, yaitu KSP, K/L, NGO dan masyarakat sipil secara regular memadukan program dan kegiatan, identifikasi dan evaluasi program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh stakeholders, sosialisasi dan advokasi kebijakan percepatan penanganan  anak jalanan ke semua stakeholders  pusat dan daerah untuk meningkatkan komitmen Pemerintah, percepatan pembuatan Perda, dan peningkatan peran masing-masing pemangku kepentingan.

Tujuan dari diadakannya gerakan ini adalah menumbuhkan dan menggerakan upaya-upaya penanganan dan rehabilitasi sosial bagi anak jalanan dengan perspektif anak dalam upaya MIBAJ di wilayah provinsi/kabupaten/kota. Dan upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah adalah Mendorong Pemerintah daerah kabupaten/kota untuk membuat regulasi tentang  penanganan anak jalanan;Mendorong alokasi anggaran penanganan anak jalanan di tingkat provinsi/kabupaten/kota; Mengoptimalkan peran masyarakat dan CSR dalam penanganan anak jalanan; Meningkatkan koordinasi antara dinas/instansi terkait dalam penanganan anak jalanan.

Hadir dalam rapat perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Pemprov DKI Jakarta, Pondok kasih dan Dompet Dhuafa. (olv)