Oleh humas on August 16, 2018

Jakarta (16/08) --- Plt. Deputi bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana, Kemenko PMK, Sonny Harry B. Harmadi, siang ini pimpin rakor kebijakan darurat penanganan bencana gempa bumi di Lombok. Rakor ini bertempat di ruang rapat Taskin, Kemenko PMK, Jakarta.

Presiden memberikan arahan dalam ratas terkait penanganan gempa di Lombok. Dalam arahannya ,Presiden menginstruksikan untuk mempercepat pendataan dan penyaluran bantuan stimulan kepada keluarga korban bencana yang mengalami kerusakan Rumah, memastikan semua korban terdata dan menerima bantuan stimulan, masing-masing sebesar Rp50 Juta untuk Rumah Rusak Berat, Rp25 Juta untuk  Rusak Sedang dan Rp10 Juta Untuk  Rusak Ringan, memulihkan Segera Prasana Vital dan aktivitas perekonomian di daerah terdampak gempa, meningkatkan Mitigasi Bencana bagi masyarakat dan Pedomani Prinsip pengurangan Risiko bencana dalam Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana serta memberikan intruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk turut membenahi fasilitas-fasilitas pendidikan dan kesehatan yang rusak maupun hancur karena gempa.

Sonny menjelaskan tujuan diadakannya rakor ini adalah untuk mengetahui perkembangan terakhir khususnya dalam hal pelayanan sosial pasca gempa bumi di Lombok serta persiapan-persiapan apa saja yang harus dilakukan Pemerintah dalam penanganan korban bencana. Jumlah korban gempa bumi di Lombok Per 12 Agustus 2018 diketahui sebanyak 466 jiwa tewas dan 417.529 Jiwa yang Mengungsi, dengan 71.937  Unit rumah rusak, 197  Unit Fasilitas umum dan Tempat Ibadah Rusak, 671  Unit Sekolah Rusak, 178  Unit Madrasah Rusak, 359  unit Ponpes dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Lainnya Rusak (Sumber Kemenag) serta 52  Unit Fasilitas Kesehatan Rusak dengan total kerugian diperkirakan Rp7,45 Triliun.

Bantuan-bantuan dari Pemerintah saat ini sudah dilakukan di antaranya memberikan bantuan sembako, pendirian dapur umum, aktivasi pos pendamping nasional penanggulangan bencana, layanan dukungan psikososial, mengerahkan tenaga kesehatan baik pusat dan daerah, mengirimkan 3,5 ton obat-obatan, mengirimkan makanan tambahan untuk balita, upaya pencarian dan evakuasi korban dan lain sebagainya.

Diperlukan koordinasi antar K/L untuk membuat rencana aksi Provinsi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. “Penyusunan data-data informasi dari K/L serta koordinasi sangat dibutuhkan dan sangat penting untuk melaksanakan rencana aksi Provinsi ini yang nantinya akan disusun rencana aksi nasional dalam penanganan bencana” ujar Sonny.

Di akhir rakor ini, Sonny mengharapkan agar K/L dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga nanti saat rencana aksi Provinsi dapat terkoordinir sesuai dengan tugas dan informasi yang sudah diberikan sebelum rencana aksi tersebut terlaksana. Hadir dalam rakor ini perwakilan dari Kemenko Polhukan, BNPB, Kementerian PUPERA, Kemendagri, KPPPA, Kemensos, serta beberapa perwakilan lainnya. (ris)