Oleh humasnew on March 19, 2018

Jakarta (19/03) - Guna mengantisipasi dampak bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Kedeputian Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK menggelar rakor antisipasi dampak bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Rakor yang berlangsung di ruang rapat lantai 3, Gd. Kemenko PMK, Jakarta ini dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana, Masmun Yan Mangesa. Hadir dalam rakor tersebut, Kemenko Polhukkam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perhubungan, BNPB, dan BPKP.

Dalam pembukaannya, Yan menerangkan, bahwa saat ini sudah ada 4 Provinsi yang menetapkan siaga darurat kebakaran hutan. 4 provinsi sudah menetapkan status siaga darurat yaitu: Sumatera Selatan (1/2/2018 hingga 30/10/2018), Riau (19/2/2018 hingga 31/5/2018), Kalimantan Barat (1/1/2018 hingga 31/12/2018), dan Kalimantan Tengah (20/2/2018 hingga 21/5/2018). “Gubernur menetapkan status siaga darurat karhutla berdasarkan pertimbangan telah ditetapkannya beberapa kabupaten/kota di wilayahnya yang menetapkan siaga darurat karhutla, adanya peningkatan jumlah titik panas (hotspot), masukan dari BPBD dan pengalaman pengananan karhutla sebelumnya”. Terang Yan.

Menurut Yan dengan pemberlakuan siaga darurat maka ada kemudahan akses dalam penanganan karhutla, baik pengerahan personil, komando, logistik, anggaran dan dukungan dari pemerintah pusat. Jalur komando penanganan lebih mudah koordinasinya. Yan juga menekankan arahan Menko PMK bahwa saat Indonesia dalam hal ini Jakarta dan Palembang menjadi kota pelaksana Asian Games 2018 diharapkan tidak ada bencana asap akibat karhutla. “Reputasi negara kita di mata negara asia bahkan dunia dipertaruhkan apabila ada bencana asap di daerah tersebut.” tutupnya.

Dalam paparannya, BNPB menerangkan saat ini telah disiapkan 12 heli yang akan ditempatkan di 4 Provinsi tersebut. Saat ini proses perizinan terkait heli-heli tersebut telah diajukan ke instansi terkait. Rencananya dari 12 heli tersebut,  BNPB akan menempatkan 3 helikopter di Provinsi Riau, 4 di Provinsi Sumsel, 3 heli di Kalimatan Barat, dan 2 heli di Kalimantan Tengah. Untuk daerah Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat, BNPB sudah menyiagakan masing 1 helikopter dari bulan februari. BNPB bersama instansi  terkait terus menyiapkan personil dan melakukan patroli rutin di lokasi-lokasi hotspot.

Seperti diketahui daerah- daerah yang berada di sekitar garis khatulistiwa saat ini memasuki musim kemarau periode pertama seperti Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah yang memiliki pola hujan ekuatorial. Antara pertengahan Januari hingga Maret kemarau pertama, kemudian Maret-Mei masuk musim penghujan, dan selanjutnya Juni-September kemarau kedua yang lebih kering. Karhutla umumnya meningkat pada periode kedua musim kemarau ini.  Ini sesuai pola hujan ekuatorial dicirikan oleh tipe curah hujan dengan bentuk bimodial (dua puncak hujan) yang biasanya terjadi sekitar bulan Maret dan Oktober atau pada saat terjadi ekinoks.

Menurut Pantauan satelit milik BMKG, pada Jumat (16/3/2018) pagi mendeteksi ada tujuh titik panas atau (hotspot) yang menjadi indikasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau. Titik panas (hotspot) terpantau paling banyak di kabupaten rokan hulu. Pendeteksian tersebut merupakan hasil pencitraan Satelit Terra & Aqua yang terakhir terpantau pada pukul 06.00 WIB. Jumlah hotspot mengalami sedikit peningkatan dibandingkan pencitraan satelit pada Kamis petang kemarin yang saat itu terdeteksi tiga titik panas di Riau. (Dwi)