Oleh humasnew on September 18, 2018

Jakarta (18/09) – Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK, Prof. Dr. R. Agus Sartono hari ini memimpin Rapat Koordinasi Untuk Penguatan Penyelenggaraan Riset Nasional. Rakor dilaksanakan terkait dengan ramainya pemberitaan di media nasional tentang Badan Riset Nasional (BRN), yang menjurus pada pro dan kontra pihak-pihak terkait. Rakor ini juga sebagai upaya untuk menghindarkan terjadinya simpang siur terkait gagasan pembentukan BRN dengan mempertemukan semua pihak yang terkait dengan Riset Iptek. 

Dalam pengantarnya Agus menyampaikan bahwa salah satu arahan dalam Ratas dan Sidang Kabinet Paripurna tanggal 9 April 2018 yang lalu, adalah perlunya dilakukan penataan penyelenggaraan riset supaya riset menghasilkan sesuatu yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal itu dilatarbelakangi salah satunya oleh besarnya anggaran riset yang mencapai Rp24,9 Trilyun dan tersebar di berbagai K/L. 

Agus juga mengingatkan bahwa anggaran riset yang sebesar Rp24.9 Trilyun memerlukan kecermatan, karena itu merupakan anggaran di K/L. Sebagai contoh anggaran di Kemenko PMK seluruhnya dikategorikan sebagai anggaran riset. Hal ini sangat tidak tepat sehingga perlu dicermati berapa sebenarnya anggaran riset selama ini.

“Terlepas dari keakuratan anggaran riset, konsen utamanya adalah agar penyelenggaraan riset memiliki target capaian yang jelas dan berdampak nyata bagi masyarakat, serta penggunaan anggaran negara secara efektif dan efisien. Karena itu, muncul pemikiran membentuk/menata lembaga yang punya kewenangan untuk mengendalikan penyelenggaraan riset secara nasional,” jelas Agus.

Rapat yang di pimpin Agus  mendapati bahwa persoalan yang ada sekarang ini lebih dikarenakan belum optimalnya fungsi Kementerian Ristekdikti. Selain itu, pendirian lembaga baru bukan sebagai jalan keluar untuk mengatasi persoalan riset yang belum terselenggara dengan baik. “Seharusnya kendali penyelenggaraan riset tersebut dipegang oleh Kementerian Ristekdikti,” ujar Agus.  

Agus juga mengungkapkan bahwa peraturan perundangan yang ada belum sepenuhnya mendukung karena memposisikan Kementerian Ristekdikti hanya untuk mengoordinasikan lembaga-lembaga riset. 

Menurut Agus, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 telah memberikan posisi yang lebih kuat kepada Kementerian Ristekdikti untuk berperan sebagai pengendali penyelenggaraan riset nasional.  Namun hal itu ternyata belum cukup ampuh karena ada peraturan perundangan lain yang tidak sejalan dengan Perpres tersebut. Sehingga rapat menyimpulkan bahwa pengendalian kebijakan dan anggaran riset memang diperlukan.  

Untuk itu, lanjut Agus, yang diperlukan adalah penguatan kewenangan Menteri Ristekdikti melalui penyempurnaan peraturan perundangan yang ada. Untuk saat ini, Perpres 38/2018 telah ada dan dapat dipakai sebagai acuan. Untuk ke depannya, RUU tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang sedang dibahas oleh Pemerintah bersama DPR diharapkan akan semakin mempertegas tentang kelembagaan, tugas dan fungsi untuk pengendalian kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan riset di Indonesia. 

Peserta rapat sepakat bahwa perlu penguatan kewenangan Kemristekdikti, misalnya menjadi Kemristekdikti/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional. Rencana Induk Riset Nasional yang telah memiliki payung hukum perlu segera diimplementasikan. Bappenas dan Kementerian Keuangan bersama Kemristekdikti perlu mereview setiap usulan riset agar sesuai dengan fokus dan prioritas riset nasional. Selain itu mendesak agar disusun mekanisme kerjasama antar lembaga/pusat riset di berbagai universitas agar tercipta sinergi.

Rapat kali ini dihadiri oleh Pejabat Eselon 1 dari Deputi Sekretaris Kabinet; Deputi Kantor Staf Presiden, Sestama BPPT, Deputi LIPI, Sestama LAPAN, Deputi BATAN, serta dari Bappenas, Kementerian Pertanian, Kementerian PANRB, Kementerian Dikbud, Kementerian Ristekdikti dan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI).

Categories: